Pasca-blokir Aturan PSE: Steam dan Dota 2 Sudah Komunikasi, Epic Games Belum

Reporter

Seorang pengunjung tengah mencoba permainan HTC STEAM VR (Virtual Reality), di ajang EGX 2015. Acara ini merupakan pameran game terbesar di Inggris, dan diikuti ratusan perusahaan game dunia. Birmingham, Inggris, 24 September 2015. M Bowles / Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku kalau layanan distribusi game digital Steam telah menunjukkan komitmen untuk mengikuti aturan Penyelenggara Sistem Eektronik atau PSE Lingkup Privat. Aturan itu mewajibkan setiap PSE asing maupun lokal mendaftar ulang ke kementerian dan mengikatnya dengan sejumlah pasal sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Steam termasuk yang tidak mendaftar hingga tenggat akhir dan mendapat sanksi diblokir per Sabtu lalu, 29 Juli 2022. Langkah kementerian itu langsung saja menuai kontra dari sebagian masyarakat terutama pengguna platform, termasuk pengembang game lokal yang merilis game di Steam.

"Untuk (pengembang game lokal) yang distribusi lewat Steam, kami minta tunggu sebentar. Kami sudah ada komunikasi dengan Steam, mereka sedang menyiapkan pendaftaran," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, saat jumpa pers virtual, Minggu 31 Juli 2022.

Sejumlah game buatan pengembang lokal dirilis di Steam, antara lain Dreadout, She and The Light Bearer dan Coffee Talk. Diblokirnya Steam juga menimbulkan masalah baru karena sejumlah game sudah mendaftar sebagai PSE, namun, tetap tidak bisa dimainkan karena tersedia di platform tersebut.

Semuel meminta maaf kepada pengembang game karena kendala ini. Menurut dia, sejak diblokir, Steam berkirim surat dan berkomitmen untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. "Kita tunggu, mudah-mudahan cepat bisa mendaftar," kata Semuel.

Selain Steam, Kominfo menyatakan Dota 2 dan Counter-Strike Global Offensive juga sudah berkirim surat terkait kewajiban pendaftaran PSE. Tapi, empat perusahaan lain yang layanannya diblokir disebut belum berkomunikasi, yaitu Epic Games, Origin, Yahoo dan PayPal.

Mengenai PayPal yang disebut sudah mendaftar, namun tetap diblokir, Kominfo mengatakan pendaftaran tersebut tidak sah karena tidak dilakukan oleh perwakilan PayPal.

Baca juga:
Warga Diminta Lapor Jika Temukan Puing Roket Long March Cina






Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

9 jam lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

4 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

5 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

5 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.


Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

7 hari lalu

Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

Kementerian Kominfo mengumumkan hasil monitoring terhadap sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana gempa Cianjur Jawa Barat.


Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

7 hari lalu

Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

Akibat gempa berkekuatan M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 21 November 2022, sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami gangguan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

11 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

11 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

11 hari lalu

Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

12 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.