30 Kampus Swasta Akreditasi Unggul BAN-PT 2023

Reporter

Andika Dwi

Editor

Devy Ernis

Jumat, 14 Juli 2023 14:02 WIB

BINUS University International. international.binus.ac.id

11. Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS)

- SK No. 407/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2022.

- Kedaluwarsa: 2 Agustus 2027.

12. Universitas Bina Nusantara (BINUS)

- SK No. 289/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/I/2022.

- Kedaluwarsa: 21 Desember 2026.

13. Universitas Dian Nuswantoro

- SK No. 107/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/III/2022.

- Kedaluwarsa: 21 Desember 2026.

14. Universitas Islam Bandung (UNISBA)

- SK No. 497/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022.

- Kedaluwarsa: 16 Agustus 2027.

15. Universitas Islam Indonesia (UII)

- SK No. 2003/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022.

- Kedaluwarsa: 28 Desember 2027.

Scroll Untuk Melanjutkan

16. Universitas Islam Malang (UNISMA)

- SK No. 1753/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2022.

- Kedaluwarsa: 25 Oktober 2027.

17. Universitas Islam Sultan Agung

- SK No. 230/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022.

- Kedaluwarsa: 27 Maret 2024.

18. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

- SK No. 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022.

- Kedaluwarsa: 15 November 2027.

19. Universitas Kristen Indonesia

- SK No. 304/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022.

- Kedaluwarsa: 28 Juni 2027.

20. Universitas Kristen Petra

- SK No. 871/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022.

- Kedaluwarsa: 28 November 2023.

21. Universitas Mercu Buana (UMB)

- SK No. 478/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/VIII/2022.

- Kedaluwarsa: 21 Desember 2026.

22. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

- SK No. 494/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022.

- Kedaluwarsa: 13 September 2027.

23. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

- SK No. 290/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/I/2022.

- Kedaluwarsa: 28 Desember 2026.

24. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- SK No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022.

- Kedaluwarsa: 19 Maret 2024.

25. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

- SK No. 2002/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022.

- Kedaluwarsa: 28 Desember 2027.

26. Universitas Tarumanegara (UNTAR)

- SK No. 496/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII2022.

- Kedaluwarsa: 6 September 2027.

27. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

- SK No. 301/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021.

- Kedaluwarsa: 13 April 2026.

28. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

- SK No. 1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021.

- Kedaluwarsa: 28 Desember 2026.

29. Universitas Muslim Indonesia

- SK No. 859/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021.

- Kedaluwarsa: 19 Desember 2023.

30. Kampus swasta akreditasi Unggul BAN-PT 2023 - Universitas Telkom

- SK No. 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PTXII/2021.

- Kedaluwarsa: 28 Desember 2026.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Kisruh PPDB Zonasi, Apa Temuan dan Solusi Pemerintah?

Berita Selanjutnya

Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. BPBD DKI Jakarta menyampaikan potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat disertai kilat atau angin kencang, dimana kondisi tersebut dipicu aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial yang masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Hingga Siang, Potensi Hujan Hanya di Selatan

25 menit lalu

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Video Pilihan

Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

1 jam lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

Terdapat 4 jalur sistem PPDB, salah satunya adalah penerimaan siswa dari keluarga tidak mampu yang diatur dalam regulasi. Pelanggar ada sanksinya.

Kemendikbudristek: BKT 2024 Perguruan Tinggi Alami Kenaikan Dibandingkan 2020

10 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay

Kemendikbudristek: BKT 2024 Perguruan Tinggi Alami Kenaikan Dibandingkan 2020

Kemendikbudristek sebut biaya kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri pada 2024 ini mengalami kenaikan dibanding pada 2020.

Diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Apa itu SSBOPT, BKT, UKT, dan IPI?

1 hari lalu

Mahasiswa UGM menggelar aksi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balairung UGM Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono

Diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Apa itu SSBOPT, BKT, UKT, dan IPI?

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan soal tarif SSBOPT, BKT, UKT, dan IPI.

Kisruh UKT Mahal, Dirjen Diktiristek Sebut Tidak Ada Kenaikan UKT

1 hari lalu

Kisruh UKT Mahal, Dirjen Diktiristek Sebut Tidak Ada Kenaikan UKT

Kemendikbudristek menegaskan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), melainkan penambahan kelompok tarif dan rekonfigurasi kelas UKT.

Kenaikan UKT di Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Picu Aksi Protes Mahasiswa, Apa Itu PTNBH?

2 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, Senin, 29 Januari 2024. Keluarga Mahasiswa ITB mencatat ada 120 orang mahasiswa yang menunggak Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah atau dipaksa cuti kuliah. TEMPO/Prima Mulia

Kenaikan UKT di Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Picu Aksi Protes Mahasiswa, Apa Itu PTNBH?

Kebijakan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dalam menaikkan biaya UKT memicu aksi protes mahasiswa. Apa itu PTNBH?

Polemik Kenaikan UKT di Sejumlah PTNBH, Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Logis dan Tidak Relevan

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dok/Man

Polemik Kenaikan UKT di Sejumlah PTNBH, Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Logis dan Tidak Relevan

Polemik kenaikan UKT menuai respons dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR menyebut kebaikan tersebut tidak logis dan tidak relevan.

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

2 hari lalu

Sejumlah peserta didik baru mengikuti upacara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 2 Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2020. Sebanyak 48 perwakilan dari 384 peserta didik baru mengikuti upacara yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

Alasan pentingnya MPLS dilakukan kepada siswa baru, tentu saja menghindari tindakan mengarah perpeloncoan atau bullying.

Mahasiswa Berbagai Kampus Kritisi Kenaikan UKT, Apa Bedanya dengan IPI?

3 hari lalu

Mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di komplek DPRD Jawa Tengah, 2 Mei 2016. Selain menolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa juga menuntut transparansi Uang Kuliah Tunggal sehingga terjangkau oleh anak bangsa. TEMPO/Budi Purwanto

Mahasiswa Berbagai Kampus Kritisi Kenaikan UKT, Apa Bedanya dengan IPI?

Mahasiswa di berbagai kampus soroti kenaikan biaya UKT. Apa itu uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan insutusi atau IPI, apa Bedanya?

Ramai Protes Mahasiswa Soal UKT Mahal, Pengamat: Kampus Harus Sediakan Ruang Dialog

3 hari lalu

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut menggratiskan pendidikan, menyejahterakan tenaga pendidik, mewujudkan pemerataan pendidikan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Ramai Protes Mahasiswa Soal UKT Mahal, Pengamat: Kampus Harus Sediakan Ruang Dialog

Seharusnya, kampus menyediakan ruang-ruang dialog, bukannya membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa.

Imbauan Kemendikbud ke PTN dalam Tetapkan UKT: Kewajiban Kelompok 1 dan 2

3 hari lalu

Imbauan Kemendikbud ke PTN dalam Tetapkan UKT: Kewajiban Kelompok 1 dan 2

Kemendikbud memberikan kewajiban bagi PTN untuk menyediakan tarif UKT kelompok 1 sebesar Rp 500 ribu dan tarif UKT kelompok 2 sebesar Rp 1 juta per semester.