Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polusi Udara Jakarta Parah, Anggota DPR: Jangan Anggap Remeh

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Monas terlihat samar akibat polusi udara di Jakarta, 11 Agustus 2023. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W
Monas terlihat samar akibat polusi udara di Jakarta, 11 Agustus 2023. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyarankan pemerintah melakukan pemetaan guna mengetahui daerah mana, yang memiliki tingkat polusi udara tinggi sebagai salah satu upaya penanganan jangka pendek.

Menurut dia, tingginya tingkat polusi udara saat ini tidak hanya di Jakarta, namun sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi, tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena itu tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik," kata Saleh melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023.

Menurut dia, berdasarkan situs pemantau udara IQAir, Selasa 16 Agustus 2023, urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3, kemudian Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3) dan urutan ketujuh Kota Jakarta (109 ug/m3).

Saleh menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah, antara lain transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.

Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia, untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

"Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Sekarang jumlah penderita flu tinggi sekali. Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mahasiswa Jawa Timur Jadi Peserta Terbanyak Kampus Mengajar Angkatan 6

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyebab polusi udara tiap daerah berbeda

Dia menambahkan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda, sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, misalnya Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, namun kegiatan tambangnya sangat tinggi dan pasokan listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta.

Sebelumnya, Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino.

"Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi, biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan," katanya.

Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer, sehingga banyak sekali polutan di udara.

Pilihan Editor: Daftar Nama Anggota Paskibraka Nasional 2023 dari 38 Provinsi di Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia bersiap menyampaikan keterangan pers seusai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

Sebelumnya, Doli mengharapkan revisi UU IKN bisa disahkan dalam pekan ini.


BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri temu relawan di acara Nusantara Satu, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

BRIN menilai pernyataan Presiden Jokowi itu mengindikasikan penyalahgunaan kekuasan dan mengancam pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024.


Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

6 jam lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menjadi perbincangan media sosial.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.


Bahkan, di Pukul 03.30 Subuh, Jakarta Tetap Paling Polusi di Dunia, Mengapa?

14 jam lalu

Gedung bertingkat terlihat samar karena polusi udara di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dikutip dari laman resmi IQAir per 2 September 2023 pukul 13.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di angka 154 yang menunjukkan ketegori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bahkan, di Pukul 03.30 Subuh, Jakarta Tetap Paling Polusi di Dunia, Mengapa?

Bahkan, pada pukul 03.30 subuh, Kamis, 21 September 2023, polusi udara Jakarta tetap paling tinggi di dunia.


DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

18 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari.


Komisi II DPR Segera Bawa Revisi UU IKN ke Rapat Paripurna

19 jam lalu

dari kiri) Anggota KPU Idham Holik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Anggota Bawaslu Puadi dan Lolly Suhenty saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II DPR Segera Bawa Revisi UU IKN ke Rapat Paripurna

Revisi UU IKN ini memuat sembilan pokok perubahan untuk memastikan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.


DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

1 hari lalu

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah membahas Ibukota Negara Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

Usul untuk memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dari KPU disetujui oleh DPR pada hari ini. Pendaftaran jadi 19-25 Oktober.


Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Komisi II DPR Tolak Usulan KPU tentang Penghitungan Suara Dua Panel

Usulan KPU tentang metode penghitungan suara dengan sistem dua panel ditolak Komisi II DPR. Akan timbulkan masalah jika tidak siap.


Gus Imin Apresiasi Komitmen TNI Jaga Netralitas Pemilu 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Ist/Man
Gus Imin Apresiasi Komitmen TNI Jaga Netralitas Pemilu 2024

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024