TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan atau SMK PK merupakan salah satu transformasi pendidikan dari Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditujukan untuk menyongsong era industri 4.0 dan mewujudkan keberlanjutan dalam pembelajaran. Tahun ini, program yang menjadi bagian Merdeka Belajar itu akan menambah jumlah targetnya.
Sejak diluncurkannya program SMK PK pada 2021, sebanyak 1.851 SMK di seluruh Indonesia telah menerima program tersebut. Pada 2024, Direktorat SMK kembali membuka program ini untuk SMK di seluruh Indonesia.
Direktur SMK Ditjen Vokasi Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto mengatakan program SMK PK lebih menitikberatkan bagaimana penguatan pada kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang arahnya ke keterserapan tamatan ke dunia kerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha. Pada 2024, pemerintah menargetkan jumlah SMK penerima program SMK PK sebanyak 2.172 SMK dengan jumlah siswa terdampak sebanyak 2,4 juta.
“Tujuan jangka panjangnya adalah SMK PK ini menjadi pengimbas bagi SMK yang lain di sekitarnya melalui kekuatan pada penyelarasan dengan DUDI terutama dalam implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Wardani dikutip dari laman Kemendikbud, Jumat, 12 Januari 2024.
SMK PK ialah kegiatan yang mencakup proses mekanisme pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu melalui peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta menjadi rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.
Dukungan pendanaan dan pelaksanaan pada program SMK PK 2024 dibagi menjadi dua skema, yakni Skema Reguler dengan dukungan pendanaan dari Kemendikbudristek dan Skema Pemadanan Dukungan (SPD) dengan pendanaan dari Kemendikbudristek dalam jumlah yang sama dengan nilai investasi DUDI.
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh SMK dan industri agar dapat melaksanakan program SMK PK. Dari sisi SMK, setiap sekolah pendaftar telah memiliki kerja sama dan kemitraan dengan DUDIKA. Sementara dari sisi industri diwajibkan untuk memberikan investasi kepada SMK dengan memenuhi pemenuhan prasarana atau pemenuhan sarana serta berpartisipasi secara aktif dalam penguatan pembelajaran.
“Minimal investasi DUDI untuk satu SMK sebesar 200 juta. Satu SMK dapat bermitra dengan lebih dari satu DUDI dan satu DUDI pun dapat bermitra dengan lebih dari 1 SMK,” ucap Pipin Dwi Nugraheni, Ketua Tim Kerja Transformasi SMK Pusat Keunggulan.
Proses pendaftaran program SMK PK 2024 dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023—30 Januari 2024.
Pilihan Editor: 128 Kecamatan di Jawa Barat Belum Punya SMA/SMK Negeri, 16 Diantaranya Sama Sekali Belum Ada SMA/SMK
