Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yayasan Madani: Greenflation Bisa Diatasi dengan Kebijakan yang Tepat

image-gnews
Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di atas Waduk Cirata, Jawa Barat, Kamis, 14 September 2023. Total investasi yang ditanam sebesar Rp 1,7 triliun dan dapat memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga. Tempo/Tony Hartawan
Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di atas Waduk Cirata, Jawa Barat, Kamis, 14 September 2023. Total investasi yang ditanam sebesar Rp 1,7 triliun dan dapat memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah greenflation atau inflasi yang ditimbulkan oleh energi terbarukan, menjadi perbincangan publik setelah menjadi bahan debat kedua calon wakil presiden pada 21 Januari 2024 lalu, Saat itu Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal greenflation ini kepada cawapres Mahfud MD. 

Project Asisstant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Salma Zakiyah, mengatakan, istilah greenflation itu dalam konteks Indonesia sudah menuju ke arah inflasi hijau. Namun, kata dia, secara menyeluruh belum ada dampak signifikan. 

"Kalau dicontohkan itu seperti harga tarif listrik dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang lebih tinggi dibandingkan tarif dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Kenapa lebih tinggi tarif PLTS? Itu karena komponen modul suryanya yang masih impor belum diproduksi di dalam negeri," kata Salma saat dihubungi melalui telepon, Rabu, 24 Januari 2024.

Menurut Salma, tahap awal dari energi hijau akan lebih mahal secara biaya dan itu akan mendisrupsi sistem ekonomi yang menggunakan energi kotor seperti yang dijalankan saat ini. Salah satu bentuk disrupsinya berupa inflasi. "Namun energi kotor juga mahal karena akan menelan biaya penanggulangan dampak ekologis yang lebih besar di masa mendatang," ungkapnya.

Salma memberi contoh kasus yang bisa memicu inflasi hijau di Indonesia. Tahun lalu pertamina mengangkat wacana ingin meluncurkan produk Pertamax Green 92 untuk menggantikan pertalite. Rencana ini ditentang banyak pihak. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ekonom banyak yang menyebut masyarakat belum siap akan inflasi yang akan terjadi dari penghapusan pertalite. Karena mengingat tahun politik, alhasil rencananya dikoreksi, deh. Akhirnya pemerintah menyebut kalau rencana peluncuran Pertamax Green 92 akan dilaksanakan di 2026," kata Salma.

Salma menambahkan, inflasi hijau adalah kemungkinan yang tidak bisa dihilangkan dari adanya transisi menuju sistem energi yang lebih hijau. "Meski demikian, bukan berarti transisi energi menuju EBT tidak perlu dilakukan karena inflasi hijau ini sifatnya sementara dan dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat," ucapnya.

IRSYAN HASYIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

3 hari lalu

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) bersama ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno membacakan deklarasi Kampanye Damai Pilkada di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye damai tanpa konflik pada Pilkada serentak 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU DKI Larang Gunakan Istilah Tak Familier Saat Debat Pilkada Jakarta, Ingat Gibran Pernah Lontarkan SGIE dan Greenflation?

KPU DKI larang paslon gunakan istilah kurang familier dalam debat Pilkada. Ingat Gibran saat debat capres-cawapres kerap gunakan istilah asing?


Kata Pengamat dan Ekonom soal Rencana Pemerintah Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

38 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
Kata Pengamat dan Ekonom soal Rencana Pemerintah Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

Berikut kata pengamat dan ekonom terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.


Cegah Potensi Greenflation, Pemerintah Perlu Tetapkan Minyak Jelantah sebagai Komoditi

6 Agustus 2024

Pekerja memindahkan minyak jelantah di lokasi pengepul minyak jelantah kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Sejak adanya pelarangan terbatas untuk ekspor minyak jelantah, kini pengepul hanya mendapatkan 320 kilo per hari. TEMPO/Tony Hartawan
Cegah Potensi Greenflation, Pemerintah Perlu Tetapkan Minyak Jelantah sebagai Komoditi

Ketiadaan aturan soal tata kelola minyak jelantah dinilai berpotensi menyebabkan inflasi akibat transisi ekonomi konvensional ke ramah lingkungan


PLN Dukung Kebijakan Pemerintah Lebarkan Golongan Tarif

1 Agustus 2024

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu. Dok. PLN
PLN Dukung Kebijakan Pemerintah Lebarkan Golongan Tarif

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pelebaran batas daya pada beberapa golongan (stratifikasi) tarif listrik PT PLN (Persero)


Terkini: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Warisan Utang Menggunung, Indef Sebut Kebijakan Ekonomi Trump Bakal Lebih Protektif jika Menang

29 Juli 2024

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Terkini: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Warisan Utang Menggunung, Indef Sebut Kebijakan Ekonomi Trump Bakal Lebih Protektif jika Menang

Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan


Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

28 Juli 2024

Presiden Jokowi (kiri) memberikan Golden Visa kepada Pelatih Sepak Bola Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong (keempat kiri) disaksikan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (ketiga kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kelima kiri) dalam acara peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Presiden mengatakan layanan Golden Visa diharapkan dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Peluncuran Golden Visa, kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air, tersebut disebut-sebut mengandung risiko.


Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

17 Juli 2024

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

Jokowi sempat menanggapi singkat pembatasan BBM bersubsidi. Airlangga Hartarto memandang perlunya sosialisasi supaya tak meleset


Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

11 Juli 2024

Pegawai menghitung mata uang asing di Dolarindo Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kuatnya data ketenagakerjaan AS serta derasnya dana asing yang keluar dari Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,53 persen di angka Rp16.275 per dolar AS pada Senin (10/6). Depresiasi rupiah ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan pada Jumat (7/6) yang menguat sebesar 0,4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Ekonom Universitas Paramadina Handi Risza menyebut faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.


Laporan DGI 2024: Kebijakan di Indonesia Cenderung Menghambat Kegiatan Filantropi

20 Juni 2024

Ilustrasi filantropi. Shutterstcok
Laporan DGI 2024: Kebijakan di Indonesia Cenderung Menghambat Kegiatan Filantropi

Laporan Doing Good Index (DGI) 2024 mengungkapkan kebijakan di Indonesia terkait kegiatan filantropi dan inisiatif sosial masih stagnan dan tak bisa mendorong kemajuannya dalam 6 tahun terakhir


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

10 Juni 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.