Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK

image-gnews
Areal pembukaan hutan alam yang diduga melibatkan PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, afiliasi APP Group atau Grup Sinar Mas, pada 12 Februari 2024. Dok. Jikalahari
Areal pembukaan hutan alam yang diduga melibatkan PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, afiliasi APP Group atau Grup Sinar Mas, pada 12 Februari 2024. Dok. Jikalahari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) melaporkan PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dua perusahaan yang terafiliasi dengan Asia Pulp & Paper (APP Group)—bagian dari Grup Sinar Mas—tersebut dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. 

“Laporan ini didasarkan pada temuan investigasi Jikalahari pada Februari 2024 tentang penebangan hutan alam dan pembukaan lahan gambut oleh PT Arara Abadi di areal kerja sama dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri dalam skema Hutan Rakyat,” kata Manager Advokasi dan Kampanye Jikalahari, Arpiyan Sargita, kepada Tempo, seusai melayangkan laporan pada Kamis, 7 Maret 2024.

Berbekal hasil analisis spasial, Jikalahari menemukan dugaan kuat PT Arara Abadi menebang hutan alam seluas 376,8 hektare di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hutan alam seluas 60,36 hektare berada di kawasan hutan produksi (HP). Sedangkan sisanya, hutan alam seluas 316,44 hektare berada di areal penggunaan lain (APL). Skema Hutan Rakyat semestinya hanya dapat dilakukan di APL. 

Hasil pengamatan Jikalahari menggunakan citra drone menunjukkan, areal pembukaan hutan alam di APL seluruhnya telah ditanami akasia berumur sekitar dua minggu. Penanaman akasia rapi dan dengan kanal yang membuat blok. Tim juga menemukan dua unit camp pekerja dengan terpal berwarna biru. 

Sementara itu, pengamatan di lokasi hutan produksi menemukan dugaan pembukaan hutan alam yang berada tepat di sempadan konsesi PT Riau Indo Agropalma, yang juga bagian dari Grup Sinar Mas. Lahan kedua perseroan hanya dibatasi kanal selebar 6 meter. Di lokasi ini masih terdapat sisa log kayu yang belum diangkut dengan panjang 10 meter dan diameter 40 centimeter beserta sisa-sisa tebangan pohon lain yang berserakan. Satu unit ekskavator, yang ditengarai digunakan untuk menumbangkan kayu hutan alam dan membuka kanal, juga berada di lokasi tersebut.

Menurut Arpiyan, timnya juga mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat. Hasilnya, kayu dari penebangan hutan alam tersebut dibawa oleh PT Arara Abadi. “Dugaan kita, kayu alam ini masuk ke pabrik pulp and paper PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dari APP Group," kata dia. "Karena PT Arara Abadi merupakan salah satu pemasok bahan baku PT IKPP.”  

Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, Difa Shafira, mendesak agar KLHK segera menindaklanjuti laporan ini dengan memulai proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana PT Arara Abadi dan IKPP. Menurut dia, hasil temuan Jikalahari tersebut menunjukkan setidaknya dua tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT Arara Abadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dugaan tindak pidana pertama berkaitan dengan temuan alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f juncto Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dugaan pembalakan liar oleh Arara Abadi, kata Difa, juga menerabas Pasal 19 huruf a juncto Pasal 94 ayat 2 huruf a UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja

Menurut Difa, PT IKPP juga diduga melanggar Pasal 171 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal itu menyatakan, “Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal)."  

“Apabila terbukti, PT IKPP dapat langsung dikenakan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha," kata Difa. Sanksi yang sama, kata dia, juga semestinya diberlakukan terhadap PT Arara Abadi. Ketentuan mengenai sanksi pencabutan izin itu diatur dalam Pasal 287 ayat (5) huruf d PP 23/2021. 

Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin, belum merespons upaya Tempo ihwal pelaporan dugaan pidana yang mengarah ke dua perusahaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, dia juga belum menjawab pertanyaan tentang hubungan bisnis APP atau Grup Sinar Mas dan PT Arara Abadi.

Tempo juga berupaya meminta penjelasan kepada KLHK melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani dan Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Ardyanto Nugroho tentang rencana tindak lanjut pelaporan dugaan tindak pidana terhadap afiliasi bisnis APP atau Grup Sinar Mas ini. Namun keduanya belum menjawab pertanyaan.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

4 jam lalu

Petugas dari BKSDA Kalimantan Barat bersama Dokter hewan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengevakuasi bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang mati di kebun masyarakat di Desa Riam Berasap, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Dari hasil nekropsi terhadap bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang berusia 19 hingga 20 tahun tersebut ditemukan luka pada bagian punggung bawah dengan lebar 3cm dan kedalaman 7 cm yang diindikasikan terkena benda tajam. ANTARA FOTO/Rizal
KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat masih menginvestigasi kematian orang utan di Kayong Utara, Kalimantan Barat.


Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

5 jam lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

BKSDA Sulawesi Tenggara sedang berupaya melakukan delineasi habitat khusus buat anoa tersebut.


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

11 jam lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

19 jam lalu

Kondisi Pepohonan yang ada di dalam kawasan Hutan Harapan. TEMPO/Syaiful Bukhori
Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan pencabutan izin restorasi ekosistem atau konservasi PT Rimba Raya Conservation.


Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

1 hari lalu

Kapal MT Arman 114 dan kapal MT S.Tinos saling menempel di Laut Natuna UtaraProvinsi Kepulauan Riau. Dok. Gakkum KLHK
Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

KLHK mengungkap ini adalah vonis ketiga sejak 2021 lalu di Batam untuk kasus dumping limbah B3 di perairan Indonesia.


Koridor Ekologi Jadi Prioritas UU KSDAHE, Ini Contoh Koridor Satwa di Indonesia

1 hari lalu

Papan peringatan jalur perlintasan satwa liar terpasang di sisi Jalan Samboja-Sepaku yang masuk ke dalam koridor satwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Pada koridor satwa IKN Nusantara direncanakan akan dibangun underpass dan flyover sebagai perlintasan satwa liar. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Koridor Ekologi Jadi Prioritas UU KSDAHE, Ini Contoh Koridor Satwa di Indonesia

KLHK menegaskan koridor satwa penting sebagai upaya perlindungan satwa lia sehingga UU KSDAHE perlu mengatur koridor ekologi. Bagaimana wujudnya?


Pengaturan Koridor Ekologi UU KSDAHE Diklaim Bakal Kurangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

1 hari lalu

Sejumlah Mahout (pawang) memasangkan kalung GPS (GPS Collar) pada leher seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) liar di kantong habitat Sugihan-Simpang Heran yaitu di area konsesi mitra pemasok APP Sinar Mas PT Bumi Andalas Permai (BAP), Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu 14 Mei 2023. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan bersama APP Sinar Mas dan Perkumpulan Jejaring Hutan Satwa (PJHS) memasang sebuah kalung GPS pada seekor gajah Sumatera liar berjenis kelamin betina bernama Meisya yang berusia 25 tahun dengan berat 2.782 kg untuk pemantauan pergerakan satwa itu dalam upaya mitigasi konflik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pengaturan Koridor Ekologi UU KSDAHE Diklaim Bakal Kurangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

Koridor ekologi atau ekosistem penghubung merupakan salah satu bentuk areal preservasi.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

7 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Coca-Cola Indonesia Dukung Transformasi Bank Sampah, Simak Apa Saja yang Dilakukan

7 hari lalu

Nasabah Bank Sampah Ireka Rayon IV mengantri menimbang sampah oleh Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Matraman di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta, Jumat 24 Mei 2024. Sampah dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp12.000 per kilogram, tergantung dari jenis sampah yang dijual. TEMPO/Subekti.
Coca-Cola Indonesia Dukung Transformasi Bank Sampah, Simak Apa Saja yang Dilakukan

Komitmen disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah 2024 di KLHK pada Rabu lalu, 3 Juli 2024


Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

14 hari lalu

Ilustrasi - Petugas gabungan dari Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara, KPH XIII Dolok Sanggul, KPH XIV Dairi dan KPH IV Toba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Simulop, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/WS/wsj.
Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sungai Rengit, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) terjadi pada Selasa siang, 2 Juli 2024.