Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

image-gnews
Ilustrasi guru di sebuah sekolah madrasah. Foto : Kemenag
Ilustrasi guru di sebuah sekolah madrasah. Foto : Kemenag
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendesak pemerintah daerah agar untuk mempercepat proses pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyatakan hal ini seiring terjadinya keterlambatan pencairan TPG triwulan I 2024 di sejumlah daerah. 

“Pemda harus menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening kas umum daerah,” kata Nunuk dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.

Nunuk mengatakan, penyaluran TPG telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah. Kementerian, kata dia, juga terus mengawal proses distribusi TPG sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses penyaluran tunjangan profesi kepada para guru.

Hingga pekan kedua Mei 2024, baru 26 pemerintah kota/kabupaten yang telah  menyalurkan dana TPG ke rekening guru. Sebanyak 297 pemda sedang dalam proses penyaluran. Adapun 223 pemda lainnya belum menyalurkan dana TPG. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Nunuk, ratusan daerah yang belum mendistribusikan dana TPG tersebut saat ini juga tengah menunggu proses penyaluran dana dari kas negara ke kas umum daerah. Sebelumnya, Kemendikbudristek telah memberikan rekomendasi untuk mempercepat penyaluran dana dari kas negara ke kas umum daerah.

Nunuk mendorong satuan pendidikan agar memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru. Dengan begitu verifikasi dan validasi dapat segera dilakukan. "Jika memenuhi syarat maka akan diajukan operator pemda sebagai calon penerima dana TPG sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan pencairan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

4 hari lalu

Sritex selamat dari krisis moneter pada 1998 dan 2001 berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada 2013, PT Sritex secara resmi terdaftar sahamnya (dengan kode ticker dan SRIL) di Bursa Efek Indonesia. Pada 2014, Iwan S. Lukminto, Direktur Utama Sritex sekaligus anak sulung mendiang HM Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari Majalah Forbes Indonesia dan sebagai EY Entreprenuer of the Year 2014 dari Ernst & Young. Pada 2017, perusahaan ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$ 150 juta yang akan jatuh tempo pada 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan menyatakan kemunculan Permendag nomor 8 soal barang bebas impor menjadi biang kerok gangguan industri tekstil


Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

4 hari lalu

Warga tengah melintas di deretan rumah KPR Subsisdi di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 28 November 2023. Melansir daftar harga rumah subisidi dalam Keputusan Menteri PUPR, kenaikan harga rumah subsidi mencapai sekitar 7% hingga 8 % dari harga semula. Batas harga jual rumah ini dikelompokkan berdasarkan daerah. Kenaikan harga ini pun bervariasi dari awalnya sekitar Rp 150,5 juta sampai Rp219 juta menjadi Rp 162 juta sampai Rp234 juta. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.


Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

7 hari lalu

Presiden ke-8 Prabowo Subianto menyapa masyarakat usai dilantik, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2024. Dengan mengenakan kacamata hitam dan topi, orang nomor satu di Indonesia ini menyapa masyarakat yang antusias menunggu kehadirannya sejak pagi hari dengan menggunakan mobil Pindad MV3 Garuda Limousine. TEMPO/Ilham Balindra
Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan soal rencana Presiden Prabowo menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan kenegaran


Hari-hari Kegiatan Nadiem Makarim Usai Purnatugas

9 hari lalu

Nadiem Makarim dan Franka Franklin membaca dan bermain dengan anak-anak mereka. Foto: Instagram/@frankamakarim.
Hari-hari Kegiatan Nadiem Makarim Usai Purnatugas

Nadiem Makarim mengatakan ingin beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

9 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie

10 hari lalu

Endapan lumpur Lapindo mengering di kolam penampungan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 29 Mei 2021. ANTARA/Umarul Faruq
Kementerian Keuangan Tagih Utang Talangan Lapindo Rp 2,23 Triliun ke Grup Bakrie

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih utang grup Bakrie, PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun.


Program Quick Win Prabowo-Gibran dengan Anggaran Rp 121 Triliun, Apakah Itu?

12 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto saat akan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Program Quick Win Prabowo-Gibran dengan Anggaran Rp 121 Triliun, Apakah Itu?

Prabowo akan luncurkan program quick win untuk 2025, dengan anggaran meningkat menjadi Rp 121 triliun, dari sebelumnya Rp 113 triliun. Program apa ini


Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

13 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

Presiden Prabowo merombak struktur dan menambah jumlah kementerian. Ekonom Indef sebut risikonya bagi tata kelola dan program. Apa saja?


Sektor Pendidikan Dipegang Tiga Kementerian, Ini Saran BRIN Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan

13 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantro Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Sektor Pendidikan Dipegang Tiga Kementerian, Ini Saran BRIN Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan

Pembagian Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian dinilai logis, namun ada tantangannya bila tidak dikelola dengan baik.


Prabowo Tetapkan Kementerian Keuangan Tidak Lagi Berada di Bawah Kemenko Perekonomian

13 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo Tetapkan Kementerian Keuangan Tidak Lagi Berada di Bawah Kemenko Perekonomian

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penataan tugas dan fungsi kementerian dalam kabinetnya. Dengan aturan terbaru, Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian.