Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Klaim Udara IKN Lebih Baik Dibanding Singapura, WALHI: Jelas Saja Belum Ada Aktivitas

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bersihnya udara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan indeks kualitas udara yang lebih baik dibanding ibu kota negara lainnya.

Klaim soal udara bersih itu disampaikan Jokowi ketika mengajak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau area embung di IKN, Kalimantan Timur, sebelum melaksanakan sidang kabinet pada Senin pagi, 12 Agustus 2024.

"Ya pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50 di ibu kota negara lain," kata Jokowi.

Dia menambahkan bahwa kualitas udara di IKN sangat bersih dan baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki indeks kualitas udara di angka 53, indeks kualitas udara di IKN hanya berada di angka 6.

Menanggapi klaim tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggapnya sebagai pencitraan. Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi Dwi Sawung mengatakan, bahwa membandingkan Singapura yang sudah berpenghuni dengan IKN yang belum ada aktivitas, bukan suatu yang pas.

"Saat ini bersih karena belum ada aktivitas, cuma pembangunan dan dibatasi juga orang yang ke sana. Nanti kalo udah ada aktivitas belum tentu juga masih bersih,"  kata Sawung dihubungi Tempo, Senin, 12 Agustus 2024.

Menurut Sawung, udara bersih di IKN karena aktivitas pemerintah belum berjalan. "Aparat sipil negara saja belum ada yg secara resmi berkantor dan pindah bersama keluarga ke sana," kata dia.

Sawung memprediksi ketika secara resmi pemerintahan pindah ke IKN, maka emisi pun bakal tinggi sehingga menurunkan indeks kualitas udara. "Dari membuat jalan tol saja itu terlihat nanti emisinya akan tinggi, karena prioritas bangun jalur untuk mobil," ungkapnya.

Menurut dia, perbandingan yang dilakukan Jokowi sama saja membandingkan kualitas udara di Istana Negara di Jakarta dengan Istana Cipanas. "Ini kan sama saja bilang di Istana Cipanas yang dekat Taman Nasional Gede Pangrango udaranya lebih segar," kata Sawung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Wahli, Greenpeace Indonesia juga menyebutkan klaim Jokowi tentang kualitas udara IKN tidak relevan. Apalagi, kata Pengkampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, jika membandingkan secara langsung kualitas udaranya dengan ibu kota negara lain seperti Singapura.

Secara logika, menurut Jeanny, tidak mungkin pembangunan yang begitu masif di wilayah inti IKN tidak berdampak pada polusi udara di sekitar wilayah IKN. Ia menjelaskan jika kualitas udaranya lebih bersih dari pada wilayah ibu kota negara lain atau pasti lebih bersih dari Jakarta, itu karena IKN belum aktif sebagai ibu kota negara yang baru, tidak seperti ibu kota negara lain atau Jakarta.

"Sehingga tidak bisa cepat disimpulkan udaranya akan tetap bersih," kata Jeanny kepada Tempo, Selasa, 13 Agustus 2024.

Menurut dia, faktanya yang terjadi kualitas udara yang dikatakan bersih itu tidak dialami oleh warga sekitar IKN. Fakta ini, kata Jeanny, menunjukkan Pemerintahan Jokowi hanya fokus pada situasi di wilayah inti IKN yang akan ditempati oleh pejabat pemerintahan saja. 

"Hal ini lagi-lagi hanya akan mengulang permasalahan ketidakadilan pembangunan sebagaimana terjadi di Jakarta selama puluhan tahun," ungkapnya.

MICHELLE GABRIELA  | IRSYAN HASYIM 

Pilihan Editor: Greenpeace Sebut Jokowi tentang Kualitas Udara IKN Tidak Relevan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Aguan dengan Swissotel Nusantara, Ini Daftar Konglomerat yang Bangun Hotel di IKN

7 menit lalu

Konglomerat pendukung IKN Nusantara antara lain Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thaher bertemu sesuai unggahan di Instagram politisi Maruarar Sirat, 7 Desember 2023. Foto: IG @maruararsirait
Selain Aguan dengan Swissotel Nusantara, Ini Daftar Konglomerat yang Bangun Hotel di IKN

Jokowi sempat ragu Hotel Swissotel Nusantara milik Aguan di IKN akan selesai September ini. Ini deretan pengusaha bangun hotel di IKN selain Aguan.


Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

37 menit lalu

Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, berjalan keluar ruang tunggu seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. Aguan diperiksa dalam kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035. ANTARA/M Agung Rajasa
Selain Hotel Swissotel Nusantara di IKN, Berikut Sederet Usaha dan Bisnis Milik Aguan

Sugianto Kusuma alias Aguan pimpinan konsorsium Nusantara merampungkan pembangunan Swissotel Nusantara di IKN. Apa saja usaha yang digeluti Aguan?


Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

58 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan melakukan peletakan batu pertama Nusantara Mall Duty Free di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Resmikan Hotel Swissotel Nusantara Milik Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN, Begini Proses Pembangunannya

Jokowi sempat ragu Hotel Swissotel Nusantara milik konsorsium pimpinan Aguan di IKN akan selesai September ini. Ini kilas balik pembangunan hotelnya.


Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

1 jam lalu

Pria yang diduga mengalami pemukulan oleh paspampres. Foto : X
Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

Paspampres kembali dapat sorotan setelah anggotanya diduga memukul pemuda yang selfie dengan Jokowi. Ini sejumlah kasus yang melibatkan Paspampres.


Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

1 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang berlangsung kemarin.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

2 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengatakan ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain.


Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

2 jam lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin versi Munaslub, Anindya Bakrie akan melapor ke Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

4 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan


Sebut Kabinet Zaken Hanya Gimik, Ini Saran Pengamat untuk Prabowo

4 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sebut Kabinet Zaken Hanya Gimik, Ini Saran Pengamat untuk Prabowo

Analis komunikasi politik Khafidlul Ulum menganggap wacana kabinet zaken Prabowo bertentangan dengan realita politik di lapangan.


Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

5 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut, Walhi mengatakan bahwa Pemerintah hanya ingin mencari keuntungan secara jangka pendek.