Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bali Blockchain Summit 2024, PANDI Kembangkan IDCHAIN untuk Identitas Digital Terdesentralisasi

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam diskusi panel
Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam diskusi panel "Bali Blockchain Summit 2024" di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2024. (PANDI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mengembangkan inovasi IDCHAIN, yakni sistem manajemen identitas digital berbasis blockchain untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan data pribadi. Melalui IDCHAIN, pengguna dapat mengelola, mengamankan, dan membagikan identitas digital dengan cara yang aman dan terdesentralisasi.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan keamanan data kini menjadi sorotan utama di dunia digital. Maraknya peretasan hingga kebocoran data tak hanya menjadi ancaman serius bagi masyarakat maupun perusahaan, tapi juga bagi sistem pertahanan suatu negara. Jaringan yang lebih aman pun kini dinantikan, salah satunya teknologi blockchain yang disebut sebagai solusi potensial untuk memperkuat infrastruktur digital di masa depan.

“Kita tahu beberapa hari belakangan ini banyak permasalahan penyalahgunaan penggunaan data pribadi, seperti kasus 4,7 juta data ASN yang dijual di forum hacker, kemudian pencatutan data KTP untuk pinjol dan pilkada, sehingga penting untuk mengamankan data-data kita,” ungkap Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam diskusi panel “Bali Blockchain Summit 2024” di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2024.

"IDCHAIN akan menjadi komponen penting dalam ekosistem pelindungan data pribadi di masa depan. Tidak hanya mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga memperkuat hak-hak individu atas data mereka, serta membawa kita lebih dekat ke era baru di mana privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Melalui IDCHAIN, kata John, data pribadi nantinya tidak lagi dikendalikan oleh satu entitas terpusat, melainkan oleh pemilik data itu sendiri, dan ini sangat menjanjikan dalam melindungi data pribadi, namun tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, UID Protocol dalam IDCHAIN juga mengacu pada standar W3C DID yang telah diakui secara global sebagai standar untuk identifikasi terdesentralisasi (DIDs). Hal ini memastikan bahwa pengguna atau subjek UID memiliki kontrol penuh atas identitas mereka.

"Oleh karena itu, agar insiatif decentralized identifiers ini bisa diterima oleh masyarakat, kita memerlukan key stakehoder utama, dalam hal ini PANDI sangat terbuka untuk kerja sama agar terjadinya perluasan dari sisi jaringan dan juga aplikasinya," ujar John.

Dalam acara "Bali Blockchain Summit 2024" yang dihadiri ratusan peserta serta pelaku industri digital tersebut, PANDI berkomitmen penuh dalam mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan teknologi blockchain. Hal serupa juga disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya. "Saya harapkan songsong masa depan lebih cerah dengan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai fondasi yang kokoh untuk melindungi dan mengembangkan karya digital," ujar Sandiaga.

Pilihan Editor: Hadapi Mpox, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah daripada Massal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hati-hati Gunakan Wifi Gratis di Tempat Umum, Waspada 3 Bahayanya

1 hari lalu

Ilustrasi wifi di ponsel. Shutterstock
Hati-hati Gunakan Wifi Gratis di Tempat Umum, Waspada 3 Bahayanya

Mengakses WiFi gratis di tempat umum tak melulu menyenangkan. Waspada 3 bahayanya.


Prangko NFT Pertama Pos Indonesia Meluncur Saat Pasar Aset Digital Itu Tengah Lesu

7 hari lalu

Prangko NFT Pertama dari Pos Indonesia. Sumber: Instagram
Prangko NFT Pertama Pos Indonesia Meluncur Saat Pasar Aset Digital Itu Tengah Lesu

Pos Indonesia merilis prangko Non-Fungible Token (NFT) pertama di Indonesia.


OJK Terima Aduan Ada Masyarakat yang Jual Data Pribadi dan NIK untuk Buka Rekening Judi Online

7 hari lalu

Ilustrasi judi online.
OJK Terima Aduan Ada Masyarakat yang Jual Data Pribadi dan NIK untuk Buka Rekening Judi Online

OJK menemukan beberapa pemiliki rekening secara sengaja menjual data pribadinya untuk pembuatan rekening terafiliasi judi online.


Jumlah Pengguna Domain .id di Indonesia Kalahkan .com, Pengguna my.id Terbanyak

13 hari lalu

Data PANDI per Agustus 2024 menyebutkan top 3 market share domain .id untuk posisi pertama ditempati my.id sebanyak 353.580 atau 37 persen, lalu disusul  ~.id sebesar 28 persen, dan biz.id sebesar 13 persen. (PANDI)
Jumlah Pengguna Domain .id di Indonesia Kalahkan .com, Pengguna my.id Terbanyak

Pertumbuhan domain .id di Indonesia terus menunjukkan tren positif.


6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

16 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.


Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

16 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Pakar Siber Ragukan Bantahan Ditjen Pajak Kemenkeu atas Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Pakar siber CISSReC meragukan pernyataan Ditjen Pajak Kemenkeu yang membantah adanya kebocoran data 6 juta NPWP langsung dari sistem mereka.


5 Jenis Data Pribadi yang Harus Dijaga

16 hari lalu

Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)
5 Jenis Data Pribadi yang Harus Dijaga

Berikut adalah jenis-jenis data pribadi yang harus dijaga agar terhindar dari peretasan.


6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

Jokowi sebut mitigasi harus dilakukan segera terhadap 6 juta data NPWP yang diduga bocor. Sebanyak 25 pejabat negara datanya diretas.


Peraturan Pemerintah terkait UU Perlindungan Data Pribadi di Tahap Harmonisasi

19 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, dalam diskusi upaya pemerintah dalam 'menyehatkan' sosial media, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Peraturan Pemerintah terkait UU Perlindungan Data Pribadi di Tahap Harmonisasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa peraturan pemerintah tentang UU Perlindungan Data Pribadi saat ini di tahap harmonisasi.


Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.