TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Ayu Rikza mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pertama kali menawarkan konsesi mineral dan batubara kepada kelompok muda saat memberikan pidato dalam acara Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Desember 2021 yang berlangsung di Lampung.
Menurut dia, langkah Jokowi memberikan izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan merupakan bagian dari upaya mengkonsolidasikan kekuataan politik.
"Sejarah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan ini bukan semata ormas harus mendapat konsensi tambang. Ada di baliknya, yakni bagian dari upaya besar Presiden Jokowi dalam mengacak-acak negara Indonesia. Salah satunya dengan membagi kue ke ormas dengan mendapatkan konsensi tambang batubara," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Kuasa Negara Membajak Ormas Keagamaan dalam Menciptakan Keadilan Sosial” di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Dalam Muktamar NU tersebut, kata Ayu, Jokowi meminta ormas Islam terbesar di dunia ini untuk membentuk badan usaha mengurus konsensi di sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. "Ternyata apa yang disampaikan Jokowi itu bukan hanya omon-omon belaka, ternyata itu berkelanjutan, disambut sinyal pemberian itu oleh PBNU," ucap dia.
"Waktu itu Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian Erman Suryaman menyebutkan bahwa itu suatu bentuk niat baik negara untuk membagi, istilahnya asymmetric resource distribution. Mereka menyebutkan akan menggunakan itu dengan baik. Apalag pada saat itu NU menyongsong satu abad pada tahun 2023 di Sidoarjo," ujarnya.
Janji Jokowi untuk tidak sekedar memberikan konsensi tambang kecil, menurut Ayu, membuat PBNU mulai tergoda mulai menjajaki dan memberikan dukungan terbuka bagi aktivitas pemerintahan. Salah satunya dengan langkah PBNU menginisiasi Forum R20 atau Religion of Twenty yang menjadi bagian dari Forum G-20 di Bali pada tahun 2023. Dalam forum itu, menurut Ayu, PBNU mulai ikut membahas soal isu lingkungan dan umat.
"Membahas umat tapi tidak menghadirkan umat. Salah satu editorial Islam Bergerak mengkritik R20 itu tidak berpihak pada umat tertindas, dikritik juga oleh teman-teman dari Wadas yang menjadi korban Proyek Strategis Nasional. Itu sekian pola yang kami temukan," ucapnya.
Ayu menyebutkan penolakan terhadap R20 waktu tidak hanya dari nasional tapi juga komunitas muslim global. "Lucunya R20 dianggap forum inisiator agama bisa tampil di dunia global, bukan sebagai penghambat kemajuan, tapi malah mendapat kritik dari komunitas muslim dunia selatan, misalnya dari komunitas muslim di India yang melihat apa yang dilakukan PBNU mengkhianati perjuangan muslim di India melawan fasisme yang mereka terima," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membeberkan alasan organisasinya menerima pemberian izin tambang dari Presiden Joko Widodo. Alasan utama Gus Yahya –sapaan Yahya Cholil Staquf— karena PBNU membutuhkan dana untuk membiyai operasional berbagai program dan infrastruktur NU.
Pilihan Editor: Info Terkini Gempa M6,2 di Laut Banda Guncang Maluku, Terasa Hingga Saumlaki dan Pulau Masela
