Industri Telekomunikasi Amerika Protes Rancangan Aturan Internet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta - Bila Indonesia punya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak publik dalam mendapatkan informasi dari badan publik (lembaga negara) sejak 1998, Amerika punya rancangan peraturan serupa untuk mengatur lembaga swasta dalam industri internet.

    Rancangan peraturan itu tengah dibahas oleh Komisi Komunikasi Negara (Federal Communications Commission) dan diprotes habis-habisan oleh kalangan industri internet, karena akan mewajibkan bisnis komunikasi berlaku adil dan transparan dalam mengendalikan lalu lintas data. Atau dengan kata lain melarang operator lalu lintas data untuk memperlambat atau menghambat lalu lintas data tertentu, dan memberi kelancaran lalu lintas bagi jenis data yang lain.

    AT&T, raksasa telekomunikasi Amerika mengatakan mereka khawatir bila rancangan aturan itu diberlakukan dalam bidang telekomunikasi yang saat ini merupakan lahan bisnis paling kompetitif di Amerika.

    Comcast mengatakan internet saat ini adalah sebuah sarana yang sukses mendorong inovasi teknologi dan bisnis yang tidak tersaingi oleh sarana lain di dunia. Sehingga wajar bila muncul pertanyaan apakah aturan yang diperketat akan menjadi solusi yang menimbulkan masalah bagi bisnis internet.

    Verizon, operator telepon terbesar di Amerika mengatakan komisi komunikasi pemerintah tidak punya alasan untuk menerapkan aturan baru yang akan mebatasi pilihan konsumen serta mempengaruhi penyedia konten, perancang aplikasi, pembuat perangkat keras, dan pembangun jaringan komunikasi.

    Sementara kelompok advokasi Free Press mengatakan rancangan itu adalah "kemenangan besar" bagi jutaan orang yang telah menuntut internet yang bebas dari diskriminasi.
    Tidak ada keterangan yang jelas soal jenis informasi atau lalulintas informasi untuk alat komunikasi jenis apa yang sering diperlambat atau dihambat oleh bisnis pengendali lalu lintas data.

    BBC | RONALD


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.