Sampai Desember 2016, Pemerintah Telah Blokir 800 Ribu Situs

Reporter

Sxc.hu

TEMPO.CO, Jakarta  - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan sampai Desember 2016 sudah ada 800 ribu situs yang diblokir oleh pemerintah. Mayoritas  situs yang ditutup  memuat konten berisikan pornografi dan judi. Beberapa di antaranya menyebarkan berita bohong (hoax).

"90 persen pornografi, ada beberapa untuk yang (situs penyebar) hoax," kata Samuel dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengakses http://trustpositif.kominfo.go.id untuk mengetahui data rincinya.

Samuel menjelaskan pemblokiran itu mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Sebelum memblokir, tim dari Kemenkominfo menganalisa terlebih dahulu konten yang dilaporkan masyarakat. "Setelah itu, baru kami tertibkan," tuturnya.

Ia menampik anggapan  pemerintah  terlalu ketat mengawasi dunia maya. Semenjak Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, pemblokiran berbagai macam situs sudah dimulai.

Menurut dia, bila pemerintah cuek terhadap situs-situs penyebar berita bohong, makan bisa berpotensi terjadi kekacauan di masyarakat. Pemblokiran, kata Samuel, masih sebatas tahap peringatan. "Karena penyebar-penyebar hoax ini sudah seharusnya diproses hukum," ujarnya.

Pemblokiran situs dianggap sebagai upaya pembelajaran bagi para pemilik situs yang diduga menyebarkan hoax. Pengelola bisa mengajukan pemulihan (normalisasi) untuk membuka blokir terhadap situsnya.

Samuel berujar selama ini Kemenkominfo tidak pernah memblokir media jurnalistik. Situs-situs yang diblokir, kata Samuel, mengklaim sebagai produk jurnalistik, namun sejatinya bukan.

Samuel menuturkan produk jurnalistik terikat dengan undang-undang dan kaidah pers. Bila para pemilik situs yang telah diblokir ingin diakui sebagai produk jurnalistik, ia meminta untuk mengikuti kaidah dan Undang-Undang tentang Pers. "Jangan mengklaim ini produk jurnalistik," ujarnya.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan, pascarevolusi digital, banyak bermunculan situs-situs yang mirip seperti pers. Produknya dinamakan berita dan memiliki struktur kepengurusan.

Menurut Imam, bila ingin disebut pers, maka harus mengacu pada UU Pers, kode etik, standar dan prinsip jurnalistik. "Dalam kaitan media yang diblokir, apakah kontennya sudah sesuai jurnalistik?" ucapnya.

Selain itu, bila ingin disebut sebagai pers, maka media itu harus terdaftar di Dewan Pers. "Sejauh ini, mereka (situs-situs yang diblokir) tidak terdaftar dalam Dewan Pers," ujarnya.

AHMAD FAIZ






Ada Proyek MRT Jakarta, Jalan Samping Museum Gajah Ditutup Hingga Agustus 2024

46 hari lalu

Ada Proyek MRT Jakarta, Jalan Samping Museum Gajah Ditutup Hingga Agustus 2024

MRT Jakarta menutup Jalan Museum yang menghubungkan Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Abdul Muis hingga Agustus 2024


Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

57 hari lalu

Pemerintah Targetkan 50 Kota Jadi Smart City pada 2023

Smart City ditujukan untuk meningkatkan mobilitas, menciptakan kualitas hidup, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan.


RRI Terpilih Jadi Sekretariat Lembaga Penyiaran Dunia

27 November 2022

RRI Terpilih Jadi Sekretariat Lembaga Penyiaran Dunia

Direktur Utara RRI Hendrasmo mengatakan penunjukan Indonesia sebagai sekretariat organisasi penyiaran dunia ini adalah bentuk kepercayaan global.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

23 November 2022

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Status Kasus Korupsi BTS Kominfo Naik ke Penyidikan

2 November 2022

Status Kasus Korupsi BTS Kominfo Naik ke Penyidikan

Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan tindak pidana dan alat bukti yang cukup dalam kasus korupsi BTS Kominfo.


Proyek LRT Jakarta Mandek, Terhambat Regulasi yang Sejak 2015 Selalu Gagal Diurus

2 November 2022

Proyek LRT Jakarta Mandek, Terhambat Regulasi yang Sejak 2015 Selalu Gagal Diurus

Syafrin Liputo mengungkapkan, regulasi yang belum rampung menyebabkan pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 2 tersendat.


Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

15 September 2022

Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ikut menelusuri identitas peretas Bjorka


Data PLN dan Telkom Diduga Bocor, Kominfo Investigasi Lebih Lanjut

24 Agustus 2022

Data PLN dan Telkom Diduga Bocor, Kominfo Investigasi Lebih Lanjut

Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo akan menginvestigasi dugaan kebocoran data di PT PLN dan PT Telkom.


KTT G20 di Bali Akan Pamerkan Transformasi Digital ala Meta dan Cisco

30 Juli 2022

KTT G20 di Bali Akan Pamerkan Transformasi Digital ala Meta dan Cisco

Menkominfo pastikan kehadiran dan dukungan Meta dan Cisco dalam KTT G20 di Bali November mendatang.


4 Cara Registrasi Kartu Smartfren yang Mudah dan Cepat

22 Juli 2022

4 Cara Registrasi Kartu Smartfren yang Mudah dan Cepat

Cara registrasi kartu Smartfren bisa dilakukan lewat SMS, website atau aplikasi MySmartfren