Nadiem Makarim Sampaikan 5 Fokus Utama kepada DPR

Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri Rapat Kerja perdana bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu 6 November 2019. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo tentang visinya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam rapat kerja bersama dengan anggota DPR Komisi X.

"Saya enggak punya visi misi sendiri, hanya ada satu, yaitu visinya presiden. Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui beberapa poin. Ada lima grup," ujar Nadiem di depan anggota DPR Komisi X di ruang rapat, Komplek Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

Berikut detail lima poin yang disampaikan Nadiem dalam rapat:

1. Pendidikan karakter

Menurut Nadiem, pendidikan karakter menjadi yang terpenting. Saat ini, kata dia, kita harus mengerti akar permasalahan. Yang terjadi dengan besarnya peran teknologi dan semua informasi, jika SDM tidak punya karakter yang kuat, maka akan tergerus dengan informasi yang tidak benar.

"Sehingga ini bisa memojokkan pemikiran. Setiap pemuda, kita, harus berpikir independen," kata Nadiem. "Semua perusahaan, baik kecil atau besar, komplain mengenai tidak adanya profesionalisme pemuda kita. Itu sebenarnya adalah karakter. Apakah saya bangga dengan kemampuan saya, menghormati sesama pekerja atau atasan saya."

Pendidikan karakter penting untuk mendorong kultur profesional di Indonesia. Bagi Nadiem, sebagai nomenklatur milenial, konsep pendidikan karakter sudah ada dan baik. Namun, Nadiem akan menerjemahkannya ke konten yang mudah dimengerti.

"Ini tidak bisa hanya dengan membaca buku, tapi harus berbentuk kegiatan yang langsung ke masyarakat. Agar bisa mengerti apa itu moralitas, apa itu civil society, dengan contoh nyata dan bukan filosofis," tutur Nadiem.

2. Deregulasi dan debirokratisasi

Nadiem mendapatkan komplain dari guru dan dosen mengenai beban administratif. Guru dan dosen, kata Nadiem, melalui proses administrasi yang dilakukan setiap hari dan minggu. Bahkan di salah satu acara guru yang dia datangi, dia bertanya berapa waktu mengerjakan administratif, dan jawabnya adalah angka 30-40 persen.

"Dampak hal ini ke pembelajaran, sering dibilang hal yang tidak ada hubungannya bagi murid. Banyak dari pemerintahan yang ingin meningkatkan mutu, ada aturan, tapi apakah itu semua diperlukan atau berguna untuk pembelajaran murid?" lanjut Nadiem.

Permintaan Presiden, Nadiem menambahkan, ada berbagai macam yang harus dikaji. "Presiden menginginkan penyederhanaan, jumlah buku dan konten sangat banyak, dan pertanyaannya apakah banyak konten atau pembelajaran kompetensi yang terpenting?" kata Nadiem

Menurut Nadiem, kurikulum adalah cara penyampaian apakah murid berpartisipasi, tapi kenyataan banyak yang masih pasif. Di dalam ruangan, kata Nadiem, apakah guru diberikan kebebasan untuk bisa mempersonalisasi dan memberikan pola waktu pembelajaran.

Banyaknya sekat juga menciptakan proses yang tidak tepat sasaran ke daerah. Murid dengan kearifan lokal yang sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan murid itu. Sementara untuk birokrasi, isu kelembagaan menjadi menarik untuk dibahas.

"Ada komplain mereka bingung karena banyaknya lembaga instansi pemerintahan untuk dimintai kerja sama dan evaluasi. Jadi dalam arahan presiden kita harus menyederhanakan organisasi, bagaimana kita berinteraksi agar kerjaan tidak dinavigasi melalui kelemahan pemerintahan," kata Nadiem.

3. Meningkatkan investasi dan inovasi

Secara spesifik, Nadiem berujar, investasi memiliki dependensi dengan kualitas SDM. Banyak pelajaran atau keterampilan serta kompetensi dalam pendidikan Indonesia yang sebenarnya tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan, industri dan kewirausahaan.

"Kita harus menciptakan lingkungan pola pembelajaran di mana soft skill tadi yang paling banyak dibutuhkan dan harus dilatih. Bukan konten yang penting, tapi bagaimana caranya," kata Nadiem.

Indonesia, kata Nadiem, sedang dalam proses revitalisasi untuk semua pendidikan vokasi. Ke depan Nadiem akan meningkatkan lebih baik lagi. "Tingkat pengangguran SMK cukup tinggi, rapor dari industri itu penting, mereka harus menjadi asesornya dan itu masih jauh dari harapan. Ini peran Kemdikbud untuk bisa meng-empower untuk berpartisipasi dalam pendidikan."

Presiden, Nadiem melanjutkan, juga menyebutkan mengenai investasi di pendidikan yang besar. Namun, kenyataan kondisi regulasi yang ada kurang memadai untuk diminatinya investasi dan banyak halangan.

"Kenapa belum banyak sekolah luar negeri masuk ke Indonesia? Ini harus dikaji lagi. Sekolah dari luar negeri itu bisa menjadi role model, oh ini ada pembelajaran yang berbeda, oh ada konsep yang berbeda. Ini pentingnya," tambah Nadiem.

4. Penciptaan lapangan kerja

Nadiem juga menyampaikan bahwa Kemdikbud harus menciptakan institusi yang tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tapi juga yang bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausahawan. "Jadi aspek kreativitas dan enterpreneurship ini nyambung. Kreativitas dan seni itu adalah jiwa entrepreneurship. Apapun yang ingin kita ciptakan itu harus dilatih dari kecil," lanjut Nadiem.

5. Pemberdayaan teknologi

Banyak persepsi yang salah, menurut Nadiem, karena dengan dirinya menjadi menteri, maka semua akan diganti dengan aplikasi. "Saya cukup lucu dengan itu," katanya. Nadiem memberikan klarifikasi bahwa pendidikan adalah apa yang terjadi dalam dua ruang, yaitu di kelas, murid dan guru, serta di rumah, orang tua dan anak.

"Itu kuncinya. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena pembelajaran terbaik itu adanya koneksi batin kuat dan bisa timbul rasa percaya," turur Nadiem.

"Teknologi akan membantu apa yang terjadi di ruang didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menggantikan," kata Nadiem. "Jadi teknologi itu untuk efisiensi, budget dan waktu, apapun yang sifatnya administratif dengan teknologi bisa memotong waktu dan anggaran," lanjut Nadiem.

Sedangkan benefit dari adanya teknologi, Nadiem melanjutkan, adalah transparansi, karena semua kebijakan dan aturan itu harus berbasis data, dan keandalannya adalah bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi, kata dia, tidak ada personalisasi dan segmentasi.

"Dengan teknologi semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi juga membuka jalan customisasi. Teknologi punya peran sangat baik untuk memastikan 20 persen APBN yang bukan cuma send tapi delivered," tambah Nadiem.






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

5 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

8 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

12 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

13 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

22 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

4 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.