Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nadiem Makarim Sampaikan 5 Fokus Utama kepada DPR

image-gnews
Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri Rapat Kerja perdana bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu 6 November 2019. Tempo/Halida Bunga
Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri Rapat Kerja perdana bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu 6 November 2019. Tempo/Halida Bunga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo tentang visinya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam rapat kerja bersama dengan anggota DPR Komisi X.

"Saya enggak punya visi misi sendiri, hanya ada satu, yaitu visinya presiden. Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui beberapa poin. Ada lima grup," ujar Nadiem di depan anggota DPR Komisi X di ruang rapat, Komplek Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

Berikut detail lima poin yang disampaikan Nadiem dalam rapat:

1. Pendidikan karakter

Menurut Nadiem, pendidikan karakter menjadi yang terpenting. Saat ini, kata dia, kita harus mengerti akar permasalahan. Yang terjadi dengan besarnya peran teknologi dan semua informasi, jika SDM tidak punya karakter yang kuat, maka akan tergerus dengan informasi yang tidak benar.

"Sehingga ini bisa memojokkan pemikiran. Setiap pemuda, kita, harus berpikir independen," kata Nadiem. "Semua perusahaan, baik kecil atau besar, komplain mengenai tidak adanya profesionalisme pemuda kita. Itu sebenarnya adalah karakter. Apakah saya bangga dengan kemampuan saya, menghormati sesama pekerja atau atasan saya."

Pendidikan karakter penting untuk mendorong kultur profesional di Indonesia. Bagi Nadiem, sebagai nomenklatur milenial, konsep pendidikan karakter sudah ada dan baik. Namun, Nadiem akan menerjemahkannya ke konten yang mudah dimengerti.

"Ini tidak bisa hanya dengan membaca buku, tapi harus berbentuk kegiatan yang langsung ke masyarakat. Agar bisa mengerti apa itu moralitas, apa itu civil society, dengan contoh nyata dan bukan filosofis," tutur Nadiem.

2. Deregulasi dan debirokratisasi

Nadiem mendapatkan komplain dari guru dan dosen mengenai beban administratif. Guru dan dosen, kata Nadiem, melalui proses administrasi yang dilakukan setiap hari dan minggu. Bahkan di salah satu acara guru yang dia datangi, dia bertanya berapa waktu mengerjakan administratif, dan jawabnya adalah angka 30-40 persen.

"Dampak hal ini ke pembelajaran, sering dibilang hal yang tidak ada hubungannya bagi murid. Banyak dari pemerintahan yang ingin meningkatkan mutu, ada aturan, tapi apakah itu semua diperlukan atau berguna untuk pembelajaran murid?" lanjut Nadiem.

Permintaan Presiden, Nadiem menambahkan, ada berbagai macam yang harus dikaji. "Presiden menginginkan penyederhanaan, jumlah buku dan konten sangat banyak, dan pertanyaannya apakah banyak konten atau pembelajaran kompetensi yang terpenting?" kata Nadiem

Menurut Nadiem, kurikulum adalah cara penyampaian apakah murid berpartisipasi, tapi kenyataan banyak yang masih pasif. Di dalam ruangan, kata Nadiem, apakah guru diberikan kebebasan untuk bisa mempersonalisasi dan memberikan pola waktu pembelajaran.

Banyaknya sekat juga menciptakan proses yang tidak tepat sasaran ke daerah. Murid dengan kearifan lokal yang sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan murid itu. Sementara untuk birokrasi, isu kelembagaan menjadi menarik untuk dibahas.

"Ada komplain mereka bingung karena banyaknya lembaga instansi pemerintahan untuk dimintai kerja sama dan evaluasi. Jadi dalam arahan presiden kita harus menyederhanakan organisasi, bagaimana kita berinteraksi agar kerjaan tidak dinavigasi melalui kelemahan pemerintahan," kata Nadiem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Meningkatkan investasi dan inovasi

Secara spesifik, Nadiem berujar, investasi memiliki dependensi dengan kualitas SDM. Banyak pelajaran atau keterampilan serta kompetensi dalam pendidikan Indonesia yang sebenarnya tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan, industri dan kewirausahaan.

"Kita harus menciptakan lingkungan pola pembelajaran di mana soft skill tadi yang paling banyak dibutuhkan dan harus dilatih. Bukan konten yang penting, tapi bagaimana caranya," kata Nadiem.

Indonesia, kata Nadiem, sedang dalam proses revitalisasi untuk semua pendidikan vokasi. Ke depan Nadiem akan meningkatkan lebih baik lagi. "Tingkat pengangguran SMK cukup tinggi, rapor dari industri itu penting, mereka harus menjadi asesornya dan itu masih jauh dari harapan. Ini peran Kemdikbud untuk bisa meng-empower untuk berpartisipasi dalam pendidikan."

Presiden, Nadiem melanjutkan, juga menyebutkan mengenai investasi di pendidikan yang besar. Namun, kenyataan kondisi regulasi yang ada kurang memadai untuk diminatinya investasi dan banyak halangan.

"Kenapa belum banyak sekolah luar negeri masuk ke Indonesia? Ini harus dikaji lagi. Sekolah dari luar negeri itu bisa menjadi role model, oh ini ada pembelajaran yang berbeda, oh ada konsep yang berbeda. Ini pentingnya," tambah Nadiem.

4. Penciptaan lapangan kerja

Nadiem juga menyampaikan bahwa Kemdikbud harus menciptakan institusi yang tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tapi juga yang bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausahawan. "Jadi aspek kreativitas dan enterpreneurship ini nyambung. Kreativitas dan seni itu adalah jiwa entrepreneurship. Apapun yang ingin kita ciptakan itu harus dilatih dari kecil," lanjut Nadiem.

5. Pemberdayaan teknologi

Banyak persepsi yang salah, menurut Nadiem, karena dengan dirinya menjadi menteri, maka semua akan diganti dengan aplikasi. "Saya cukup lucu dengan itu," katanya. Nadiem memberikan klarifikasi bahwa pendidikan adalah apa yang terjadi dalam dua ruang, yaitu di kelas, murid dan guru, serta di rumah, orang tua dan anak.

"Itu kuncinya. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena pembelajaran terbaik itu adanya koneksi batin kuat dan bisa timbul rasa percaya," turur Nadiem.

"Teknologi akan membantu apa yang terjadi di ruang didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menggantikan," kata Nadiem. "Jadi teknologi itu untuk efisiensi, budget dan waktu, apapun yang sifatnya administratif dengan teknologi bisa memotong waktu dan anggaran," lanjut Nadiem.

Sedangkan benefit dari adanya teknologi, Nadiem melanjutkan, adalah transparansi, karena semua kebijakan dan aturan itu harus berbasis data, dan keandalannya adalah bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi, kata dia, tidak ada personalisasi dan segmentasi.

"Dengan teknologi semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi juga membuka jalan customisasi. Teknologi punya peran sangat baik untuk memastikan 20 persen APBN yang bukan cuma send tapi delivered," tambah Nadiem.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

14 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

15 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

15 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

21 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

22 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.