Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut Beli Pulau Malamber, Bupati Penajem Paser Utara Membantah

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ilustrasi pulau kecil
Ilustrasi pulau kecil
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya telah membeli Pulau Malamber di Kepulauan Balagbalagan di Selat Makassar, atau 4 jam perjalanan kapal dari Balikpapan.

Pulau seluas 1,4 hektare yang berpasir putih dan berhutan hijau rapat itu, disebutkan dijual warga seharga Rp2 miliar kepada AGM. Warga bernama Rajab itu pun dikabarkan sudah pula menerima uang muka sebesar Rp200 juta.

Pulau ini bersama Kepulauan Balagbalagan masuk di dalam administrasi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

"Jadi mewakili Abdul Gafur Mas’ud atau AGM, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Bupati Penajam Paser Utara, kami menyampaikan bantahan bahwa tidak benar AGM membeli Pulau Malamber tersebut," ujar Agus Amri SH dari Kantor Hukum Agus Amri and Affiliates, di Balikpapan, Senin, 22 Juni 2020.

Menurut Amri, AGM tidak mengetahui hal transaksi tersebut, karena tidak pernah membeli atau melakukan transaksi apa pun terkait pulau tersebut.

"Kami tidak bisa berkomentar tentang transaksi tersebut, karena bukan pihak kami yang melakukan transaksi. Jadi kami tidak bisa menjelaskan terkait asal-usul transaksi atau dari informasi yang beredar ada uang muka jual beli pulau itu sebesar Rp200 juta," ujar Agus Amri.

Agus Amri mengatakan bahwa AGM sangat terganggu dengan pemberitaan tersebut. Penyebutan nama dan jabatan AGM secara terang-terangan dalam berbagai pemberitaan juga disesali Amri, terutama yang hanya memuat pernyataan Camat Balagbalagan, Juara, tentang ihwal penjualan pulau itu.

"Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan hak jawab kami," kata Amri merujuk kepada UU Nomor 40/1999 tentang Pers dan kewajiban jurnalis menayangkan berita yang berimbang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mencetuskan kabar ini, saya tegas menyatakan, ini kami anggap sebagai kebohongan. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung- jawab tersebut," kata Amri lagi.

Bupati Abdul Gafur Mas’ud adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Berkunjung ke pulau-pulau seperti Kepulauan Balagbalagan adalah satu tugasnya sebagai ketua.

Diketahui, Pulau Malamber terdiri dari Pulau Malamber Besar dan Pulau Malamber Kecil.

Pulau Malamber Besar inilah yang disebutkan dijual kepada Bupati AGM dan merupakan satu dari 10 pulau berpenghuni, walaupun hanya oleh 4 keluarga. Pulau Malamber Kecil masuk dalam 6 pulau yang tidak berpenghuni.

Kepulauan Balagbalagang termasuk dalam Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Bala-Balakang yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan. Status ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037.

Kepulauan Balagbalagan juga biasa ditulis Bala-Balakang, atau Balabalakang. Kepulauan ini memiliki pasir putih dan terumbu karang berwarna-warni. Gusung-gusung yang ada seperti Gusung Lalungan adalah lokasi penyelaman yang menjanjikan pemandangan menakjubkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bandara Naratetama di kawasan IKN.


Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

19 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.


Korupsi Perumda Benuo Taka, KPK Eksekusi Baharun Genda Cs ke Rutan Klas IIA Samarinda

20 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Perumda Benuo Taka, KPK Eksekusi Baharun Genda Cs ke Rutan Klas IIA Samarinda

KPK telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan dua terpidana korupsi Perumda Benuo Taka.


Polemik Pembangunan IKN, Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Polemik Pembangunan IKN, Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Pembangunan IKN disorot publik belakangan ini, pasalnya ada dugaan tindakan penggusuran masyarakat adat di wilayah Pemaluan, Kaltim.


Cerita Warga Sepaku saat Badan Bank Tanah Antarkan Surat Peringatan Bersama Aparat TNI dan Brimob

33 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Cerita Warga Sepaku saat Badan Bank Tanah Antarkan Surat Peringatan Bersama Aparat TNI dan Brimob

Elisnawati, warga Sepaku, Kabupaten Penajem Paser Utara itu mengenang kembali peristiwa ketika para pejabat Badan Bank Tanah datang ke kampungnya.


Imbau Warga di Kawasan IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Profil Badan Bank Tanah

34 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Imbau Warga di Kawasan IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Profil Badan Bank Tanah

Badan Bank Tanah membantah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan IKN.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

35 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN


Setelah Ultimatum dari Otorita IKN, Muncul Surat Peringatan Badan Bank Tanah ke Warga Agar Berhenti Menggarap Lahan

36 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Setelah Ultimatum dari Otorita IKN, Muncul Surat Peringatan Badan Bank Tanah ke Warga Agar Berhenti Menggarap Lahan

Setelah surat ultimatum dari Otorita IKN, kini muncul surat peringatan Badan Bank Tanah ke warga Penajam dan Sepaku agar berhenti menggarap lahan.


Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

38 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

Akhir-akhir ini ramai dibincangkan soal warga Pemaluan, Kalimantan Timur yang terancam digusur oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti apa kronologinya?