Desak Status Darurat Kesehatan, Ini 8 Seruan Guru Besar FKUI

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto selasar IGD RS Hasan Sadikin Bandung penuh dengan pasien yang beredar pada Kamis, 24 Juni 2021. Kondisi membeludaknya pasien yang datang ke rumah sakit mengingatkan warga akan kondisi di India saat terjadi `tsunami Covid-19` pada bulan lalu. Istimewa

    Foto selasar IGD RS Hasan Sadikin Bandung penuh dengan pasien yang beredar pada Kamis, 24 Juni 2021. Kondisi membeludaknya pasien yang datang ke rumah sakit mengingatkan warga akan kondisi di India saat terjadi `tsunami Covid-19` pada bulan lalu. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Para Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia merumuskan delapan seruan untuk pemerintah di situasi darurat pandemi Covid-19 saat ini. Seruan dibuat dengan tujuan mencegah ambruknya sistem kesehatan nasional.

    Para guru besar itu menyoroti, di antaranya, tenaga kesehatan yang terus bertumbangan karena mereka tidak didukung upaya memutus rantai penularan yang berkecukupan. Mulai dari pelaksanaan vaksinasi dan PPKM Mikro sampai buku saku Covid-19, seluruhnya dianggap perlu mendapat perbaikan.

    Berikut isi seruan dan rekomendasi guru besar FKUI yang dibuat pada Rabu, 30 Juni 2021 itu:

    1. Kondisi tenaga kesehatan dan SDM pendukungnya

    Saat ini angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) menunjukkan situasi darurat, melebihi 90 persen. Kasus baru harian tembus 20 ribu dan pada 29 Juni 2021 terdapat 228.835 kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Di beberapa fasilitas kesehatan, disebutkan jumlah pasien bahkan melebihi kapasitas. 

    Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) melaporkan jumlah dokter terkonfirmasi positif Covid-19 sudah lebih dari angka 2.100 orang. Sebanyak 401 yang sudah meninggal.

    Berdasarkan profesi dan keahlian, kematian tertinggi ada di kalangan dokter umum (226 orang). Sedang spesialisasi, dengan angka kematian dokter spesialis tertinggi akibat Covid-19 adalah obstetri dan ginekologi (27 orang), ilmu penyakit dalam (24 orang), dan ilmu kesehatan anak (18 orang). Selain itu, 315 perawat, 25 tenaga laboratorium, 43 dokter gigi, 15 apoteker, dan 150 bidan juga meninggal dunia akibat Covid-19. 

    "Tenaga kesehatan sudah mengalami kelelahan akibat menangani pandemi selama lebih dari setahun dengan tidak disertai dukungan sistem yang sesuai untuk memutus rantai penularan di hulu."

    Oleh karena itu, penambahan kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia agar beban kerja tenaga kesehatan tidak berlebih. Selain juga perlu diimbangi penambahan sarana prasarana pendukung yang memadai sesuai peruntukan ruang perawatan isolasi dan ICU.

    2. Insentif tenaga kesehatan dan SDM pendukungnya

    Para guru besar FKUI meminta adanya perbaikan sistem pembayaran insentif untuk rumah sakit, tenaga kesehatan dan SDM pendukungnya di seluruh tingkat pelayanan kesehatan (PPK 1 hingga PPK 3). Sehingga, mereka mudah mendapatkan hak yang sesuai dan tepat waktu.

    “Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif juga perlu difasilitasi dengan perawatan isolasi mandiri maupun rumah sakit dengan perawatan yang sesuai standar,” katanya.

    3. PPKM Mikro dan protokol kesehatan 6M

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro dan protokol kesehatan 6M di masyarakat lebih diperketat oleh seluruh jajaran pemerintah hingga di tingkat RT. Protokol kesehatan 6M yang dimaksud ialah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

    Tenaga kesehatan adalah pertahanan terakhir dalam pandemi Covid-19, sedangkan garda terdepan dalam penanganan pandemi adalah masyarakat. Bukan sekedar melakukan imbauan, tapi pemerintah harus melakukan berbagai upaya memfasilitasi dan mendukung masyarakat untuk dapat menjalankan PPKM Mikro dan 6M dengan baik. 

    Upaya ini, kata para guru besar, antara lain mengeluarkan regulasi mengikat yang mengharuskan perkantoran sektor non esensial mengizinkan seluruh karyawannya untuk bekerja di rumah, dan membatasi jumlah pekerja di kantor pada sektor esensial. Termasuk penundaan izin kegiatan tatap muka non esensial, penutupan dan penjagaan fasilitas umum, tempat usaha atau hiburan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

    Juga meminta agar mengatur sistem moda transportasi umum, sehingga tidak terjadi antrean di halte atau stasiun dengan memperhatikan kapasitas sesuai dengan aturan. Dan pengawasan ketat disertai sanksi tegas sesuai peraturan yang dijalankan oleh seluruh aparat penegak hukum merata dari tingkat pusat, daerah hingga desa.

    “Serta menyediakan pusat informasi masalah pencegahan Covid-19 di tingkat kelurahan, yang bisa dihubungi 24 jam,” kata para guru besar itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.