Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Greenpeace Kirim Pesan ke KTT G20 Bali Soal Transisi Energi

image-gnews
Aksi Kreatif Greenpeace di Pantai Melasti, Bali, yang berkirim pesan kepada para pemimpin dunia di KTT G20 Bali pada Senin 14 November 2022. (Greenpeace)
Aksi Kreatif Greenpeace di Pantai Melasti, Bali, yang berkirim pesan kepada para pemimpin dunia di KTT G20 Bali pada Senin 14 November 2022. (Greenpeace)
Iklan

TEMPO.CO, JakartaGreenpeace berhasil mengirim pesan ditujukan kepada pemimpin sejumlah negara yang sedang berkumpul di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali. Greenpeace meminta komitmen yang nyata dan ambisius dalam merespons krisis iklim.

Pesan dikirim lewat aksi kreatif proyeksi video ke tebing atau bukit di Pantai Melasti, Bali, pada Senin petang, 14 November 2022. Video menampilkan tulisan, antara lain, “Saatnya Transisi Energi Berkeadilan”.

Dalam siaran tertulis yang dibagikannya kemudian, Greenpeace menjelaskan bahwa KTT G20 membahas tiga isu utama, salah satunya transisi energi. Namun, Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun ini masih setengah hati dalam melakukannya. 

Dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia disebutkan masih akan menggunakan batubara, paralel dengan phase out secara bertahap hingga 2056. Di sisi lain, pembangunan PLTU baru sebesar 13,8 GW atau sekitar 42 persen dari kapasitas PLTU terpasang masih akan terus berlangsung. Kebijakan itu dinilai kontradiktif dengan kebutuhan akselerasi transisi energi untuk menghentikan krisis iklim. 

Seperti diketahui isi Perjanjian Paris hasil dari COP21 sepakat mencegah kenaikan suhu global melampaui 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini--dibandingkan dengan suhu masa pra-industri. Panel ilmiah PBB untuk perubahan iklim (IPCC) menegaskan bahwa setidaknya dunia harus menutup 80 persen PLTU batubara pada 2030, serta meninggalkan batubara secara total per 2040, jika tak ingin terjebak krisis iklim. 

“Transisi energi merupakan hal yang pasti saat ini, negara-negara di seluruh dunia akan bergerak ke arah tersebut, termasuk Indonesia," ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia.

Namun, Tata menyatakan perlu digarisbawahi, kebutuhan mempercepat transisi tersebut untuk mencegah dampak krisis iklim yang sudah terlalu besar bagi lingkungan, manusia, dan kesejahteraan. "G20 memiliki tanggung jawab untuk itu,” kata dia lagi. 

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan rencananya untuk melakukan pensiun dini 9,2 GW PLTU Batubara dengan bantuan internasional pada 2029, di mana 3,7 GW akan digantikan pembangkit listrik terbarukan. Janji ini disampaikan dalam COP26 di Glasgow pada tahun lalu, selaras dengan penandatanganan Global Coal to Clean Power Transition Statement yang menyetujui penghentian penggunaan batu bara pada 2040. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tata, perlu dipastikan agar transisi energi yang akan dilakukan baik oleh Indonesia tersebut, maupun negara G20 lainnya, bebas dari solusi palsu. Dia menyebut contoh co-firing dan clean coal technology yang dinilainya hanya akan memperlambat transisi energi. 

Kritik Minim Partisipasi Publik di G20 Bali

“Proses dan mekanisme peralihan ini juga harus melibatkan partisipasi publik, memegang prinsip demokrasi, serta berkeadilan," katanya sambil menambahkan, "G20 harus menjadi solusi untuk akselerasi transisi energi, misalnya melalui platform pembiayaan.”

Jika elemen-elemen tersebut hilang, kata Tata, pengembangan energi terbarukan akan tak ada ubahnya dengan energi fosil yang selama ini dikuasai oleh segelintir elite. 

Pun dengan beragam bentuk pembatasan dan intimidasi terhadap partisipasi publik dalam KTT G20 Bali. Itu dianggap tidak hanya melemahkan nilai-nilai dan implementasi demokrasi di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan semangat transisi energi berkeadilan. “Tidak ada transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan tanpa demokrasi,” lanjutnya. 

Pesan Greenpeace dari COP27

Yeb Sano, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara sekaligus Ketua Delegasi Greenpeace di Konferensi Perubahan Iklim atau COP27, memberikan catatan bahwa negara-negara G20 menyumbang hampir 80 persen dari emisi global. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk memastikan tercapainya target pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celcius. 

Krisis iklim, Yeb Sano mengingatkan, telah mulai menghancurkan kehidupan, mata pencarian, komunitas, dan budaya di seluruh planet Bumi. "Waktu tidak ada di pihak kita; para pemimpin harus mengambil langkah berani sebelum kita berakhir dalam bencana iklim permanen,” katanya.

KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022 di bawah Presidensi Indonesia merupakan kesempatan bagi negara-negara emiter terbesar untuk mendorong percepatan transisi energi berkeadilan secara konkret, terutama melalui pembiayaan transisi energi yang memadai. Pembiayaan tersebut diperlukan untuk pensiun dini PLTU batubara dan pengembangan energi bersih terbarukan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

2 jam lalu

Kapal warga melintas di depan Pulau Tanjung Sauh yang akan disulap menjadi industri dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Tanjung Sauh, Nongsa Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

Luasan PSN ini mencapai 840,67 hektar.


PLN Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Bangun PLTN

6 jam lalu

Petugas PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan aman menghadapi perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
PLN Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Bangun PLTN

PT PLN (Persero) masih menunggu respons pemerintah untuk pembangunan PLTN.


Jokowi Ingatakan Dunia Menuju Neraka Iklim: Ini Harus Diantisipasi

5 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Ingatakan Dunia Menuju Neraka Iklim: Ini Harus Diantisipasi

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dunia menuju neraka iklim.


Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia Ingatkan Dampak Kemarau Bagi Anak di Indonesia

13 hari lalu

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2024 angkat tema #Restorasi Generasi. Anak-anak dipandang rentan terhadap krisis iklim, termasuk yang berupa kekeringan dampak kemarau. SAVE THE CHILDREN INDONESIA
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia Ingatkan Dampak Kemarau Bagi Anak di Indonesia

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2024 mengangkat tema #Restorasi Generasi.


Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

15 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

Jokowi menandatangani aturan soal izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Berbagai pihak beri kritikan untuk kebijakan inim termasuk JATAM.


Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

15 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Arti Tagar 'All Eyes on Papua' yang Menggema di Media Sosial

Tagar 'All Eyes on Papua' ramai digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang tengah berjuang untuk menolak perkebunan sawit.


Dua Suku di Papua Lawan Konsesi Sawit: Kalau Hutan Adat Hilang, ke Mana Kami Pergi?

22 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dua Suku di Papua Lawan Konsesi Sawit: Kalau Hutan Adat Hilang, ke Mana Kami Pergi?

Pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu dan Suku Moi Sigin, keduanya dari tanah Papua, menggelar doa dan ritual di depan Gedung MA


Catatan Greenpeace Soal Ide Desalinasi ala Elon Musk

27 hari lalu

CEO Tesla Inc. dan SpaceX Elon Musk menyampaikan pidato dalam pembukaan World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, 20 Mei 2024. ANTARA/Media Center World Water Forum 2024/Aprillio Akbar
Catatan Greenpeace Soal Ide Desalinasi ala Elon Musk

Greenpeace menilai ide desalinasi Elon Musk bisa jawab permasalahan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang sudah mulai tenggelam


Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Usut Pembubaran People's Water Forum 2024 di Bali

28 hari lalu

Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Usut Pembubaran People's Water Forum 2024 di Bali

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komnas HAM mengusut peristiwa pembubaran People's Water Forum oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Denpasar, Bali pada Senin, 20 Mei 2024.


Greenpeace Anggap Perpres Energi Terbarukan Melenceng dari Komitmen Paris Agreement

33 hari lalu

Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Greenpeace Anggap Perpres Energi Terbarukan Melenceng dari Komitmen Paris Agreement

Greenpeace mengkritik Pemerintah Indonesia yang masih menolerir proyek PLTU. Pemenuhan Paris Agreement 2015 masih jauh panggang dari api.