Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Izin Ekspor Pasir Laut, IPB Gelar Diskusi Kajian Stategis

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terbitnya izin ekspor pasir laut ke luar negeri lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tengah menjadi kontroversi. Merespons hal ini, IPB University menggelar diskusi bertajuk “Polemik Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PP No 26 Tahun 2023)” pada Jumat, 9 Juni lalu.

Hadir sebagai narasumber Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Miftahul Huda, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL IPB University) Yonvitner, dan Manajer Kampanye Pesisir dan Laut di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional Parid Ridwanuddin.

Parid menyatakan PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak memiliki urgensi sama sekali untuk terbit, apalagi membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, jika PP tersebut dibuat untuk mengatasi persoalan sedimentasi, harusnya penanganan bersifat dari hulu-hilir karena penyebab sedimentasi berada di hulu.

“Penumpukan sedimentasi di laut yang terjadi disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan di daratan. PP ini hanya berfokus pada fenomena penumpukan sedimentasi di hilir, sedangkan kegiatan di darat yang menyebabkan sedimentasi tidak diperhatikan,” ujarnya.

Dia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap legalitas penambangan pasir dari kebijakan ini. Jika penambangan pasir benar-benar dilakukan maka ke depannya akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

“Salah satu kekhawatiran terbesar dari adanya penambangan pasir adalah nasib pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam tenggelam,” katanya dikutip dari situs IPB University.

Sementara itu, Miftahul Huda menyebut latar belakang lahirnya PP Nomor 26 Tahun 2023 karena fenomena rusaknya terumbu karang. Hasil sedimentasi laut seperti pasir dan lumpur menyebabkan tertutupnya terumbu karang yang berujung pada kerusakan.

Hal ini akan menyebabkan turunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir serta kesehatan laut. PP tersebut, klaim dia, dibuat sebagai peraturan untuk mengantisipasi kerusakan terumbu karang yang lebih serta upaya meningkatkan daya dukung dan kesehatan laut Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Hasil penambangan sedimentasi laut juga tidak hanya untuk kebutuhan ekspor dan reklamasi dalam negeri, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pemerintah dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha seperti yang telah tertera pada PP Nomor 26 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2),” ujar Huda. 

Dia menambahkan bahwa pasir dan lumpur sebagai hasil sedimentasi laut perlu dikelola agar lebih bermanfaat. Hal itu dibantah oleh Yonvitner. Dia menilai kelahiran PP ini masih sangat prematur, sehingga diperlukan kajian-kajian mendalam sebelum diimplementasikan di lapangan. 

“Soal argumentasi yang disampaikan terkait penanganan sedimentasi laut akan menyehatkan ekosistem justru jika ditinjau dari konsep pengelolaan ekosistem, peran ekosistemlah yang kemudian membuat sedimentasi seperti perakaran mangrove dan lamun,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penggunaan kapal isap sebagai sarana pembersihan hasil sedimentasi laut juga kontradiktif. Dia mewanti-wanti potensi risiko ekonomi, ekologi, biofisik, sosial, sarana-prasarana, dan kebijakan jika PP ini diterapkan. 

“Jangan sampai ingin dapat satu rupiah dari hasil sedimentasi laut, tapi kita sesungguhnya keluar lima rupiah untuk biaya pemulihan ekosistem dan lingkungan, sebagaimana kajian PKSPL IPB University 2003 terkait penambangan pasir laut,” tambahnya.

Yonvitner merekomendasi sebaiknya implementasi PP 26/2023 ditunda. "Kedudukan PP dalam kebijakan nasional harus diluruskan, dan kajian teknis untuk naskah akademis dan uji kelayakan publik harus dilakukan,” imbuhnya.

Pilihan Editor: 6 Perguruan Tinggi Swasta di Jabar dan Banten Ditutup, Mana Saja?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

1 hari lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti memulai kariernya tanpa latar belakang pendidikan tinggi, namun dengan semangat wirausaha yang kuat.


KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

2 hari lalu

KKP bersama Universitas
 Mulawarman mengelola Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam
Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama
di Indonesia, melalui penandatanganan perjanjian kemitraan di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Beri Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Penyerahan bantuan pemerintah bidang konservasi ditargetkan kepada 20 KOMPAK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia


KKP Resmikan Gedung Pelayanan Lanjaman di Muara Baru Jakarta

2 hari lalu

KKP melalui LPSPL Serang meresmikan gedung pelayanan “Lanjaman” di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin 3 Juni 2024.
KKP Resmikan Gedung Pelayanan Lanjaman di Muara Baru Jakarta

Gedung dibangun untuk meningkatkan kualitas dan standar layanan khususnya pengelolaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi


KKP: Ikan Tuna Indonesia Sumbang 18 Persen Produksi Dunia, Sekitar 8,3 Juta Ton per Tahun

2 hari lalu

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana, dalam acara Road to Indonesia Tuna Investment and Business Forum
KKP: Ikan Tuna Indonesia Sumbang 18 Persen Produksi Dunia, Sekitar 8,3 Juta Ton per Tahun

Indonesia memiliki lima jenis teratas komoditas kualitas ikan tuna unggulan diantaranya, tuna sirip kuning dan tuna sirip biru.


KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

2 hari lalu

Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie bersama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

KKP bersama Unmul menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu.


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

3 hari lalu

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

3 hari lalu

Stasiun pemantau kualitas udara bergerak milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemerintah Jakarta menyatakan mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara. FOTO/Dok. DLH DKI
Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

Harapannya, upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta akan lebih tepat sasaran karena semua penyebab dan solusinya sudah dikaji dan terukur.


Cerita Pedagang Sapi Kurban Asal Pati Raup Omzet Rp 9 Miliar: Termahal Sapi Limosin, Langganan Pejabat

3 hari lalu

Zabidi, pedagang sapi asal Pati, di kandang sapi miliknya di Citayam, Tajurhalang, Bogor. Foto: Istimewa
Cerita Pedagang Sapi Kurban Asal Pati Raup Omzet Rp 9 Miliar: Termahal Sapi Limosin, Langganan Pejabat

Pedagang asal Pati, Jawa Tengah, bernama Zabidi, mengklaim 99 persen dari 500 ekor sapi dagangannya ludes diborong para pekurban.


KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

8 hari lalu

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing (KIA) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Mei 2024. Kapal Pengawas PSDKP ORCA 02 berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam beserta 20 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kesulitan menemukan aktor di balik kasus perdagangan benur atau benih lobster.


17 PTN yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2024

8 hari lalu

Sejumlah peserta antre sebelum  mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) saat seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Mei 2023. Pusat UTBK Universitas Indonesia (UI) menyiapkan lokasi ujian SNBT 2023 untuk 53.293 peserta, lokasi ini terbagi dua, Kampus UI Depok dan Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
17 PTN yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2024

Sejumlah PTN di Indonesia membuka seleksi jalur mandiri menggunakan nilai UTBK SNBT 2024, cek jadwal pendaftaran dan biayanya.