Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sentral Mengurus Sirekap KPU, Ini Profil Betty Epsilon Idroos dan Pendidikannya

image-gnews
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU sedang ramai diperbincangkan. Dimulai dari isu ketidaksiapan menjelang pemilu hingga yang terkini menyebabkan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sebagian harus terhenti sementara.

Kisruh soal Sirekap KPU menempatkan Betty Epsilon Idroos, komisioner yang menjadi Ketua Divisi Data dan Informasi berada di posisi sentral--selain tentu saja Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Betty sekaligus merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Di Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty dibantu, antara lain, oleh wakilnya yakni Mochammad Afifuddin. Salah satu tugas Divisi Data dan Informasi sejatinya adalah memastikan Aplikasi Sirekap KPU tidak bermasalah saat pemilu serentak 2024.

Berikut ini profil Betty Epsilon Idroos, perempuan kelahiran Medan, 22 Maret 1979, yang dihimpun dari beberapa sumber, 

Siswa Berprestasi Asal Medan, Lulusan IPB

Laman resmi Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) mencatat bahwa Betty memulai pendidikan dasarnya di SD favorit di Kota Medan, Sumatera Utara. Dia menjadi murid berprestasi dengan Nilai Ebtanas Murni atau NEM tertinggi di SD tersebut.

Seusai menamatkan pendidikan dasar, Betty melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP dan SMA Negeri di Kota Medan. Ia lulus di sekolah menengah atas juga dengan nilai terbaik dan diterima melanjutkan pendidikan tinggi melalui Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) atau jalur prestasi.

Betty memulai pendidikan tingkat tingginya di IPB dan menamatkan studi dengan gelar Sarjana Sosial Ekonomi. Selanjutnya, Betty melanjutkan pendidikan magister atau S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Politik, melalui beasiswa IIEF Ford Foundation dan lulus di 2008.

Betty dikenal sebagai perempuan yang aktif berorganisasi sejak 1999 lalu, dia beberapa kali lolos menjadi peserta dalam pelbagai kegiatan selama perkuliahan. Salah satunya berkesempatan menjadi sukarelawan UNFREL, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi Pemilu 1999 di Jasinga, Kabupaten Bogor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Betty juga aktif serta konsens dalam isu Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender. Pada 2002 dia bergabung di organisasi Indonesia Centre for Democracy and Human Rights atau Demos. Selanjutnya di 2004, Betty juga bergabung pada Voter Education Program untuk mengedukasi mahasiswa dalam menghadapi pemilu.

Perempuan kelahiran Medan ini juga pernah diundang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 lalu. Undangan itu berkat sosok Betty yang dianggap sebagai perempuan aktif berorganisasi dan membahas soal pemilihan umum. Betty diundang Amerika Serikat untuk melihat bagaimana proses pemilu di beberapa negara bagian.

Dari Korps HMI-Wati sampai Ketua KPU DKI

Betty memulai perjalanan organisasinya sejak menginjak bangku perkuliahan. Setelah berprofesi lebih lama di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, ia dinobatkan sebagai Ketua Korps HMI-Wati atau Kohati PB HMI periode 2006-2008.

Selama menjadi Ketua Kohati, Betty masih aktif di organisasi lain semisal organisasi Kongres Wanita Indonesia atau Kowani. Dia juga menjadi Asisten Peneliti di LP3ES atau Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Semakin terang karir Betty, ia dijadikan Tenaga Ahli Bidang Kepemiluan dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI 2009-2013. Setelah itu, Betty terpilih menjadi Komisioner KPU sejak 2013 dan di periode 2018-2023 ia menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Karir terbaru Betty saat ini adalah komisioner di KPU RI periode 2022-2027. Dia diberikan amanah sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi, didampingi wakilnya Mochammad Afifuddin, di bawah kepemimpinan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Pilihan Editor: Tangis Guru Besar UGM Kenang Pengorbanan Adiknya yang Harus Putus Sekolah, Bagaimana Dia Membalas Budi?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

12 jam lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

16 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.


Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.


Ambisi Akreditasi Unggul, IPB Terima Kunjungan Tim Penilai Lamemda dan Lamsama

1 hari lalu

Gedung Rektorat IPB University di kampus IPB Dramaga Bogor /ANTARA
Ambisi Akreditasi Unggul, IPB Terima Kunjungan Tim Penilai Lamemda dan Lamsama

Para asesor lembaga akreditasi mandiri mengunjungi IPB. Mengecek mutu dua program studi doktor.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

1 hari lalu

Seorang pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memasukkan surat suara ke kotak saat simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?


Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, 15 Februari 2017. ANTARA
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.