TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang mempertimbangkan penerapan peraturan yang mengikat secara hukum bagi pengembang sistem kecerdasan buatan atau AI berskala besar. Laporan Kyodo pada Senin, 18 Maret 2024, dikutip Antara, upaya itu untuk memastikan mereka menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi disinformasi dan risiko lainnya. Belakangan, Jepang memandang perlunya peraturan di tengah kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan AI.
Para pembuat konten di Jepang, termasuk manga, anime, film, dan musik mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap kurangnya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Ini terutama mengingat kemajuan AI generatif seperti ChatGPT.
Pertimbangan Aturan AI
Laporan dari komite Agency for Cultural Affairs atau Badan Urusan Kebudayaan Jepang mengidentifikasi beberapa kasus yang rentan menjadi pelanggaran hak cipta oleh kecerdasan buatan generatif. Laporan tersebut memerinci interpretasi hukum hak cipta yang disajikan oleh subkomite Badan tersebut pada Selasa, 19 Maret 2024. Dikutip dari The Japan News, laporan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk pelanggaran hak cipta.
Laporan Reuters pada 15 Februari 2024, partai yang berkuasa di Jepang akan mengusulkan agar pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang mengatur teknologi AI generatif pada 2024.
Untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kecerdasan buatan seperti disinformasi dan pelanggaran hak, tim proyek kecerdasan buatan Partai Demokrat Liberal akan menyusun aturan awal. Itu termasuk regulasi hukuman, bagi pengembang model dasar seperti yang didukung oleh Microsoft (MSFT.O), yakni OpenAI.
Pemerintah Jepang berencana membentuk dewan ahli AI untuk membahas masalah ini. Ada upaya mempertimbangkan untuk memasukkan peraturan yang baru dalam pedoman kebijakan manajemen ekonomi dan fiskal yang akan disusun sekitar Juni 2024.
Berbagai perusahaan yang terlibat dalam penggunaan AI di area berisiko tinggi akan diwajibkan melakukan verifikasi keselamatan internal atau eksternal dan berbagi penilaian risiko dengan pemerintah. Pengembang yang ditunjuk oleh pemerintah juga akan diminta untuk melaporkan status kepatuhan mereka kepada pemerintah atau lembaga pihak ketiga.
Pemerintah bisa meminta laporan atau melakukan inspeksi di lapangan juga mengenakan denda dan sanksi lain terhadap pelanggaran.
Dalam rencana jaringan pemangku kepentingan tersebut, pencipta dan bisnis yang terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan akan berkumpul. Itu untuk berbagi informasi tentang kasus-kasus potensial pelanggaran hak cipta dan bertukar pendapat tentang langkah-langkah penanggulangan.
Pilihan Editor: Bahaya Kejahatan Berbasis AI, Pelaku Berani Tiru Wajah Eksekutif Perusahaan
