TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur, Nurkholis menyatakan, Jawa Timur memiliki luas kawasan mangrove sebesar 27.221 hektare. Namun potensi itu belum bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dalam skema perdagangan karbon.
"Ini sebenarnya peluang besar bagi kami untuk menambah pendapatan asli daerah jika sudah ada mekanisme perdagangan karbon yang melibatkan pemerintah daerah," kata Nurkholis dalam Focus Group Discussion Energi Terbarukan dan Perdagangan Karbon bagi Pembangunan Daerah, di Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024.
Chairman of Indonesia Carbon Trade Association, Riza Suarga mengatakan, potensi ekonomi mangrove sebagai komoditas perdagangan karbon sangat tergantung status lahannya. Jika status lahannya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), maka kewenangan di pemerintah daerah, yang berstatus hutan tanaman produksi menjadi ranah pemerintah pusat. "Saat ini lagi dikonsolidasikan di pusat soal pengelolaan mangrove ini sehingga masih panjang jalan menuju Roma untuk menjadi komoditas perdagangan karbon," ujarnya.
Menurut Riza, dalam perdagangan karbon terdapat dua pendekatan. Pertama, berbasis sumber daya alam seperti lahan gambut, mangrove, dan terestrial atau hutan kering. Kedua, berbasis teknologi. "Bagi yang pemerintah daerah yang memiliki minyak, maka ada juga peluang untuk carbon capture storage di situ," ungkapnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Riza, sudah memetakan potensi 12 juta hektare lahan untuk menjadi bagian dari perdagangan karbon dan pengurangan emisi global. Rencananya akan ada pemberian sekitar 480 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH) dengan potensi pengurangan emisi karbon sebanyak 240 juta ton gas CO2 equivalen.
Peluang ini terbuka bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari komitmen menjaga lingkungan. "Catatan kami untuk target penurunan emisi nasional yang hanya 80 juta ton gas CO2. Potensi 150-160 juta ton itu bisa kita jual ke pasar karbon baik pasar mandatori maupun pasar sukarela," kata Riza.
