TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial X dihebohkan dengan indikasi pencatutan sepihak Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengklaim tidak ada kebocoran data di instansinya yang mengakibat pencatutan KTP untuk mendukung Dharma-Kun pada Pilgub Jakarta 2024. Dia meminta kasus ini disampaikan ke Bawaslu untuk pengaduan penyimpangan pemilu.
"Hingga saat ini tidak ada kebocoran data dari Dukcapil terkait proses Pilkada di Jakarta. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan KTP untuk mendukung paslon dalam jalur independen, masyarakat bisa mengadukan ke pihak Bawaslu DKI," kata Pelaksana Tugas Dukcapil Jakarta, Budi Awaluddin, Jumat, 16 Agustus 2024.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, belum bisa menduga pencatutan KTP sepihak ini sebagai bagian dari kegagalan pemerintah dalam mengelola data pribadi masyarakatnya. Sebab, kebocoran data juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri.
Alfons memilih untuk tidak menduga-duga ihwal insiden yang tengah viral di jagat maya itu. Menurut dia, dalam kasus pencatutan KTP untuk pemilu, penyebabnya bisa datang dari banyak aspek. Bisa dari pendukungnya yang punya banyak KTP atau didapat dari pihak ketiga di luar pemerintahan.
"Misalnya itu, anda daftar ke perusahaan, anggaplah di perusahaan itu ada ratusan yang mendaftar. Pasti ada ratusan KTP juga di sana sebagai syarat melamar. Bisa jadi KTP yang dicatut ini berasal dari sana, tapi ini hanya contoh saja, bukan dugaan awal saya ya," ujar Alfons saat dihubungi Tempo melalui panggilan telepon.
Kasus pencatutan ini, menurut Alfons, juga berbeda dengan insiden serangan siber atau kebocoran data dari server pemerintah yang diserang peretas. Kalau insiden serangan siber dan kebocoran data di server itu, menurut Alfons, sangat jelas siapa yang disalahkan, yaitu pemerintah atau admin pengelolanya yang tidak paham keamanan data.
Namun kalau bicara kasus pencatutan sepihak untuk Pilgub Jakarta 2024, Alfons menilai, akan sangat sulit dicari siapa pelakunya, kecuali sampel KTP yang dicatut itu diforensik digital untuk mengetahui kebenarannya.
"Sekarang kan banyak yang abai akan keamanan data pribadinya, foto KTP disebar-sebar saja tanpa ada kewaspadaan. Hasilnya ya bisa seperti insiden ini. Ketika data dicatut, siapa yang bisa disalahkan lagi ya," ujar Alfons.
Awal Mula Informasi Pencatutan
Sebuah akun X yang mengaku sebagai warga Jakarta, telah dicatut NIK KTP-nya secara sepihak untuk mendukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta 2024. Unggahan itu direspons banyak netizen, ternyata pencatutan ini tidak hanya dirasakan oleh satu warga saja.
"Warga Jakarta cek KTP lu pada sekarang. Gue enggak tau ini siapa dan gue enggak pernah merasa daftarin dukungan gue ke orang ini, tiba-tiba NIK gua dicatut sebagai pendukung. Yang benar aja lah," bunyi unggahan akun X @ayamdreampop, sambil mention akun X Dukcapil Jakarta dan KPU DKI Jakarta.
Pengguna X yang merasakan hal serupa, @ardibhironx, turut merasakan hal serupa. Ketika dirinya mengecek di laman infopemilu.kpu.go.id, ternyata NIK KTP pribadinya sudah dicatut tanpa izin untuk menyatakan diri sebagai pendukung Dharma Pongrekun pada Pilgub Jakarta.
"Waduh iya lagi, NIK gua juga kena catut nih. Bagaimana ini pertanggungjawabannya. Cek sekarang juga NIK kamu warga Jakarta di sini (laman info pemilu)," bunyi unggahan @ardibhironx saat mengomentari postingan yang viral itu.
Pilihan Editor: Pemerintah Sumbar Terus Tingkatkan Upaya Mitigasi Tsunami Gempa Megathrust Mentawai
