Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite

image-gnews
Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ilustrasi Pertalite. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertalite, BBM subsidi mesin kendaraan bensin, merupakan salah satu jenis bahan bakar yang menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.

Namun, seiring dengan rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM subsidi yakni Pertalite, belakangan menjadi sorotan utama dalam beleid pemerintah terbaru ini.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan langkah pembatasan pembelian BBM subsidi, yakni Pertalite. Rencana ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum ada keputusan resmi yang diambil.

Jokowi mengungkapkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara, khususnya di Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," kata Jokowi memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 28 Agustus 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembatasan Pertalite akan diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM, menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Rencananya, kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2024, setelah proses sosialisasi selesai dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat yang mampu.

Di samping itu, pertalite telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna kendaraan di Indonesia, bukan hanya karena harganya yang terjangkau, tetapi juga karena spesifikasinya yang menawarkan performa lebih baik dibandingkan bahan bakar lainnya seperti Premium. Berikut ini adalah spesifikasi dari BBM jenis Pertalite.

Spesifikasi BBM Pertalite

Dikutip dari My Pertamina, Pertalite adalah bahan bakar gasoline dengan angka oktan (RON) 90, yang berada di antara Premium (RON 88) dan Pertamax (RON 92).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai produk penengah, Pertalite menawarkan kualitas yang lebih baik dibandingkan Premium, namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Pertamax. Warna hijau terang dari Pertalite merupakan hasil pencampuran bahan Premium dengan Pertamax.

Dengan angka oktan 90, Pertalite dirancang untuk kendaraan dengan mesin berkompresi 9:1 hingga 10:1. Angka oktan ini menunjukkan seberapa besar tekanan bahan bakar yang dapat diterima oleh mesin sebelum terjadi pembakaran sempurna. Semakin tinggi angka oktan, semakin baik pula kinerja mesin, karena residu pembakaran dapat diminimalkan, sehingga polusi yang dihasilkan juga lebih rendah.

Kelebihan lain dari Pertalite adalah kemampuannya untuk membuat mesin bekerja lebih enteng, sehingga usia mesin lebih awet dan efisiensi bahan bakar lebih optimal. Dalam penggunaan sehari-hari, pengguna Pertalite dapat merasakan perbedaan performa kendaraan, terutama dalam hal akselerasi dan jarak tempuh.

Namun, meskipun memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan Premium, polusi yang dihasilkan oleh Pertalite masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pertamax. Hal ini disebabkan oleh angka oktan yang lebih rendah, yang membuat pembakaran dalam mesin tidak sebersih Pertamax.

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan pembatasan ini, pemerintah juga mempertimbangkan aspek lingkungan, terutama dalam upaya mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara.

Pertalite telah menjadi pilihan favorit bagi banyak pengendara di Indonesia, terutama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang lebih baik dibandingkan Premium.

Namun, dengan rencana pembatasan yang akan diberlakukan, pengguna Pertalite perlu bersiap untuk perubahan kebijakan yang mungkin akan mempengaruhi ketersediaan dan akses terhadap BBM ini di masa mendatang. 

ANTON APRIANTO | BRAM SETIAWAN
Pilihan editor: Jokowi Bakal Batasi BBM Subsidi Pertalite, Sebab...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

5 hari lalu

Sepeda motor mengisi BBM Pertamax di SPBU Jalan Ahmad Yani, Bandung, setelah BBM Pertalite di beberapa SPBU habis, Kamis, 1 September 2022. Antrean kendaraan terutama sepeda motor terus terjadi kendati pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi. TEMPO/Prima Mulia
Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

7 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Terpopuler: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk IKN, Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T

9 hari lalu

Suasana Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024 atau mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024. ANTARA/Fauzan
Terpopuler: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk IKN, Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 27,8 triliun.


Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

9 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

DPR minta pemerintah menunda rencana pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi. Langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah


Terpopuler Bisnis: Pendaftar CPNS Protes Layanan Pembelian Meterai Digital, Panggilan Baru Kijang Innova Zenix

10 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terpopuler Bisnis: Pendaftar CPNS Protes Layanan Pembelian Meterai Digital, Panggilan Baru Kijang Innova Zenix

Pendaftar CPNS memprotes layanan pembelian meterai digital Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri.


Terkini Bisnis: CPNS Keluhkan Pengembalian Duit Pembelian Meterai, Rekomendasi Saham Pilihan

10 hari lalu

e-Meterai CPNS. Foto: Peruri
Terkini Bisnis: CPNS Keluhkan Pengembalian Duit Pembelian Meterai, Rekomendasi Saham Pilihan

Ada banyak warganet mengeluhkan pengembalian duit pembelian meterai tersebut.


3 Fakta Krusial Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober 2024

10 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
3 Fakta Krusial Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober 2024

Kata Bahlil, pemerintah sedang membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat (soal pembatasan Pertalite) itu.


Pemerintah Batasi Penjualan BBM Bersubsidi, Ini Kriteria Mobil yang Bisa Beli Pertalite dan Solar Subsidi

13 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
Pemerintah Batasi Penjualan BBM Bersubsidi, Ini Kriteria Mobil yang Bisa Beli Pertalite dan Solar Subsidi

Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang


Sri Mulyani Sebut Wacana Pembatasan BBM Subsidi Belum Dibahas

15 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Sebut Wacana Pembatasan BBM Subsidi Belum Dibahas

Wacana pembatasan BBM subsidi juga, kata Sri Mulyani, bukan merupakan strategi penghematan dalam penyusunan RAPBN 2025.


Kriteria SPBU yang Tak Boleh Lagi Jual Pertalite

16 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Kriteria SPBU yang Tak Boleh Lagi Jual Pertalite

Sebagian SPBU ada yang tidak lagi diizinkan untuk menjual Pertalite, contohnya adalah yang berada di daerah dengan penduduk menengah ke atas.