Profesor UPI Usul ke Nadiem untuk Hapus SMK, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Profesor Ace Suryadi, mengusulkan ke Mendikbud Nadiem Makarim agar pemerintah menutup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    SMK tidak diperlukan lagi karena merupakan bagian dari pendidikan dasar.

    Pendidikan vokasi dan profesi sebaiknya dilaksanakan setelah SMA,” kata Ace kepada Tempo di Bandung, Kamis, 7 November 2019.

    Pemerintah masih memiliki program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Tingkatannya meliputi Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas. Setelah lulus, kata Ace, siswa bisa melanjutkan studi ke pendidikan tinggi.

    Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini pendidikan tinggi vokasi atau keahlian terapan tertentu dan profesi menjadi prioritas. Pendidikan vokasi atau profesi itu bentuknya bisa beragam seperti politeknik, kursus, pelatihan, magang di tempat kerja, dan belajar secara mandiri. “Jadi lulusan SMA jangan berbondong-bondong ke universitas,” katanya, Rabu, 6 November 2019.

    Akhir dari pendidikan tinggi vokasi atau profesi itu utamanya harus dinilai dengan sertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja. Waktunya tidak harus seperti di SMK selama tiga tahun melainkan bisa dalam hitungan bulansetahunsesuai  kebutuhan dunia kerja.

    Sekitar 90 persen tamatan SMA menurut Ace seharusnya masuk ke pendidikan seperti itu. Kondisinya dengan perubahan kurikulum yang antara lain memuat materi program pendidikan literasi, matematika dasar, pengetahuan dasar, kecakapan terpakai (applied skills), dan pendidikan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur kedua untuk lulusan SMA yaitu pendidikan tinggi akademik.

    Rencana perubahan kurikulum pendidikan, ujar Ace, jangan dibuat tergesa-gesa. Dalam setahun ini pemerintah bisa melakukan analisis dan evaluasi kurikulum sekarang bersama universitas. Proses itu diperkirakan bisa rampung dalam setengah tahun kemudian merancang kurikulum anyar. “Mungkin tahun kedua bisa mulai dirancang konten kurikulumnya.”

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gempa Maluku Utara dan Guncangan Besar Indonesia Selama 5 Tahun

    BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan ini menyusul Gempa Maluku yang terjadi di Jailolo, Maluku Utara, Kamis, 14 November 2019.