Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profesor UPI Usul ke Nadiem untuk Hapus SMK, Kenapa?

image-gnews
Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia
Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Profesor Ace Suryadi, mengusulkan ke Mendikbud Nadiem Makarim agar pemerintah menutup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

SMK tidak diperlukan lagi karena merupakan bagian dari pendidikan dasar.

Pendidikan vokasi dan profesi sebaiknya dilaksanakan setelah SMA,” kata Ace kepada Tempo di Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Pemerintah masih memiliki program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Tingkatannya meliputi Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas. Setelah lulus, kata Ace, siswa bisa melanjutkan studi ke pendidikan tinggi.

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini pendidikan tinggi vokasi atau keahlian terapan tertentu dan profesi menjadi prioritas. Pendidikan vokasi atau profesi itu bentuknya bisa beragam seperti politeknik, kursus, pelatihan, magang di tempat kerja, dan belajar secara mandiri. “Jadi lulusan SMA jangan berbondong-bondong ke universitas,” katanya, Rabu, 6 November 2019.

Akhir dari pendidikan tinggi vokasi atau profesi itu utamanya harus dinilai dengan sertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja. Waktunya tidak harus seperti di SMK selama tiga tahun melainkan bisa dalam hitungan bulansetahunsesuai  kebutuhan dunia kerja.

Sekitar 90 persen tamatan SMA menurut Ace seharusnya masuk ke pendidikan seperti itu. Kondisinya dengan perubahan kurikulum yang antara lain memuat materi program pendidikan literasi, matematika dasar, pengetahuan dasar, kecakapan terpakai (applied skills), dan pendidikan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur kedua untuk lulusan SMA yaitu pendidikan tinggi akademik.

Rencana perubahan kurikulum pendidikan, ujar Ace, jangan dibuat tergesa-gesa. Dalam setahun ini pemerintah bisa melakukan analisis dan evaluasi kurikulum sekarang bersama universitas. Proses itu diperkirakan bisa rampung dalam setengah tahun kemudian merancang kurikulum anyar. “Mungkin tahun kedua bisa mulai dirancang konten kurikulumnya.”

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftar UTBK 24.889 Orang, UPI Sebar Lokasi Ujian di Enam Kampus

1 hari lalu

ilustrasi Universitas Pendidikan Indonesia. ANTARA/Dian Hardiana/Andi Bagasela/Saras Krisvianti
Pendaftar UTBK 24.889 Orang, UPI Sebar Lokasi Ujian di Enam Kampus

Lokasi ujian peserta UTBK bertempat di kampus pusat UPI Bandung dan lima kampus daerah.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

2 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

2 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

2 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

7 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Masa Bakti 2023-2028 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Budi Waseso menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, Budi Waseso terpilih sebagai Ketua Kwarnas pada Munas X di Kendari, 2018. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

Namun, Anindito tidak menjelaskan hasil penawaran itu. Ia hanya mengatakan, Pramuka tetap ada di Kurikulum Merdeka.


Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

13 hari lalu

Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.


Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

13 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.


UPI Bandung Sediakan 5.055 Kursi Mahasiswa Baru dari Jalur SNBT 2024

13 hari lalu

ilustrasi Universitas Pendidikan Indonesia. ANTARA/Dian Hardiana/Andi Bagasela/Saras Krisvianti
UPI Bandung Sediakan 5.055 Kursi Mahasiswa Baru dari Jalur SNBT 2024

Daya tampung SNBT UPI Bandung itu hampir separuh dari total jumlah mahasiswa baru dari tiga jalur yang akan diterima sebanyak 11.181 orang.


Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

13 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.