Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profesor UPI Usul ke Nadiem untuk Hapus SMK, Kenapa?

image-gnews
Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia
Sejumlah murid SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, mempersiapkan kendaraan buggy rancangan mereka untuk diperlihatkan pada segenap jajaran pejabat pemerintah, Jumat (6/1). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Profesor Ace Suryadi, mengusulkan ke Mendikbud Nadiem Makarim agar pemerintah menutup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

SMK tidak diperlukan lagi karena merupakan bagian dari pendidikan dasar.

Pendidikan vokasi dan profesi sebaiknya dilaksanakan setelah SMA,” kata Ace kepada Tempo di Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Pemerintah masih memiliki program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Tingkatannya meliputi Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas. Setelah lulus, kata Ace, siswa bisa melanjutkan studi ke pendidikan tinggi.

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini pendidikan tinggi vokasi atau keahlian terapan tertentu dan profesi menjadi prioritas. Pendidikan vokasi atau profesi itu bentuknya bisa beragam seperti politeknik, kursus, pelatihan, magang di tempat kerja, dan belajar secara mandiri. “Jadi lulusan SMA jangan berbondong-bondong ke universitas,” katanya, Rabu, 6 November 2019.

Akhir dari pendidikan tinggi vokasi atau profesi itu utamanya harus dinilai dengan sertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja. Waktunya tidak harus seperti di SMK selama tiga tahun melainkan bisa dalam hitungan bulansetahunsesuai  kebutuhan dunia kerja.

Sekitar 90 persen tamatan SMA menurut Ace seharusnya masuk ke pendidikan seperti itu. Kondisinya dengan perubahan kurikulum yang antara lain memuat materi program pendidikan literasi, matematika dasar, pengetahuan dasar, kecakapan terpakai (applied skills), dan pendidikan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur kedua untuk lulusan SMA yaitu pendidikan tinggi akademik.

Rencana perubahan kurikulum pendidikan, ujar Ace, jangan dibuat tergesa-gesa. Dalam setahun ini pemerintah bisa melakukan analisis dan evaluasi kurikulum sekarang bersama universitas. Proses itu diperkirakan bisa rampung dalam setengah tahun kemudian merancang kurikulum anyar. “Mungkin tahun kedua bisa mulai dirancang konten kurikulumnya.”

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa itu Kurikulum Merdeka Sebagai Kurikulum Nasional? Ini Penjelasannya

Mengenal Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional 2024.


Kurikulum Merdeka Berlakukan SMA Tanpa Jurusan Tahun Ini

3 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Kurikulum Merdeka Berlakukan SMA Tanpa Jurusan Tahun Ini

Kurikulum Merdeka yang meniadakan jurusan di SMA mulai diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025.


Ingin Tambah Motivasi Siswa Baru, SMK Ini Gelar MPLS Pakai Budaya Jepang

4 hari lalu

Sejumlah siswa baru di SMK Citra Medika Sragen, Jawa Tengah, mengikuti kegiatan MPLS di sekolah itu, Senin, 22 Juli 2024. Kegiatan itu mengusung tema Care Giver Jepang. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ingin Tambah Motivasi Siswa Baru, SMK Ini Gelar MPLS Pakai Budaya Jepang

Wali Kota Solo berkeliling ke sejumlah SMPN pesankan MPLS untuk pembangunan karakter diri, bukan kekerasan.


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

5 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

5 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

8 hari lalu

Dosen dari Fakultas Kedokteran UNS, Hartono ditetapkan sebagai Rektor Terpilih UNS Solo masa jabatan 2024-2029 melalui rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: Istimewa (Dokumentasi Humas UNS Solo)
Hartono Terpilih Jadi Rektor UNS dengan Suara Bulat

MWA melakukan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menetapkan Hartono sebagai Rektor Terpilih UNS masa jabatan 2024-2029.


Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru berharap di ujung kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hak mereka menjadi PNS akhirnya bisa dipenuhi.


Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

9 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

Guru Besar hanya boleh disandang untuk dosen yang aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri UPI 2024, S1 Pendidikan Bahasa Capai Rp 24 Juta

10 hari lalu

ilustrasi Universitas Pendidikan Indonesia. ANTARA/Dian Hardiana/Andi Bagasela/Saras Krisvianti
Biaya Kuliah Jalur Mandiri UPI 2024, S1 Pendidikan Bahasa Capai Rp 24 Juta

Rincian UKT dan IPI S1 UPI jalur seleksi mandiri pada 2024.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

14 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.