Kominfo Sebut 3 Faktor Kebocoran Data Pribadi Terus Terjadi

Batasan usia dalam penggunaan medis sosial merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang kebocoran data sudah berulang kali terdengar. Data pribadi terumbar dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan sebagian diketahui telah diperjualbelikan.

Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiadi, menjelaskan penyebab kasus-kasus tersebut dapat terjadi. Dia mengungkapnya dalam sebuah forum daring memperingati Hari Data Pribadi Internasional yang jatuh setiap 28 Januari pada Kamis 27 Januari 2022.

Teguh menyebut tiga faktor yang menjadi kemungkinan penyebab kebocoran. Pertama dari teknologi. Kemungkinan software dan hardware yang digunakan tidak memenuhi standar dan tidak ada pembaruan. Kemungkinan lain, sebagai faktor kedua, dari sisi proses. "Bisa jadi prosedural tidak benar, tidak dibikin SOP yang baik. Juga dalam data flow, mungkin ada hal yang tidak beres," kata Teguh.

Faktor ketiga, dari SDM atau orang yang melakukan. Bisa saja, Teguh mengilustrasikan, sistem yang dimiliki sudah canggih, prosedur sudah bagus, tapi orangnya tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang melindungi data.

Teguh menerangkan bahwa di internet banyak pelaku-pelaku anonim, dan tak berbatas. Sehingga jarang sekali kasus kebocoran data yang bisa tuntas. Tidak hanya di Indonesia tapi, menurutnya, juga berlaku di banyak negara: menginvestigasi siapa yang melakukannya rumit, paling bisa ditemukan adalah dari mana sumber bocornya.

"Itu faktor kenapa penindakannya tidak cepat, karena tidak semudah mencari kasus kejahatan untuk kasus-kasus lain," katanya.

Teguh lalu mengaitkan dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengenaan sanksi. Jika tidak bisa didapati celah sanksi pidana, pelaku harus bisa dikenai sanksi administrasi atau denda. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disebutnya mengatur pengenaan denda, terkait dengan jika terjadi insiden.

"Ada investigasi, ditentukan berapa atau seberapa banyak kesalahan yang dilakukan dari penyelenggara dikalikan poin dan seterusnya," kata dia.

Aturan pelaksanaannya dibungkus dalam rancangan peraturan pemerintah. Kalau RPP ini disahkan dalam sebulan atau dua bulan ke depan, maka tim investigasi pemerintah dalam hal ini Kominfo bisa mengenakan denda yang sangat besar kepada penyelenggara yang lalai.

"Selama ini memang belum bisa diberlakukan," kata Teguh sambil menambahkan, "Harapannya dengan sanksi yang sangat berat, denda yang sangat besar, setiap penyelenggara penyimpanan data pribadi akan memastikan sistemnya aman dan dilindungi, ada orang yang kompeten untuk menjaga, sistemnya tersertifikasi dan seterusnya."

Baca juga:
Mau Mengunci WhatsApp? Bisa Pakai Sidik Jari


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pelaku Bisnis Dinilai Perlu Bikin Kerangka Kerja Perlindungan Data Pribadi

8 jam lalu

Pelaku Bisnis Dinilai Perlu Bikin Kerangka Kerja Perlindungan Data Pribadi

Ada beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan para pelaku bisnis untuk mematuhi aturan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.


BCA Soal Rekening Nasabah Rp 320 Juta Dibobol: Pelakunya Bukan Tukang Becak, tapi Thoha

13 jam lalu

BCA Soal Rekening Nasabah Rp 320 Juta Dibobol: Pelakunya Bukan Tukang Becak, tapi Thoha

BCA memastikan pembobolan rekening nasabah atas nama Muin Zachry bukanlah tukang becak, tapi ada aktor lain yang merupakan otak pelaku kejahatan itu.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan Karyawan Huawei jadi Tersangka

2 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan Karyawan Huawei jadi Tersangka

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Pemkot Depok Sediakan Wifi Gratis di 118 Titik Taman hingga JPO

3 hari lalu

Pemkot Depok Sediakan Wifi Gratis di 118 Titik Taman hingga JPO

Fasilitas Wifi gratis ini diberikan Pemkot Depok untuk mendukung kemajuan teknologi.


Platform S.id Diakses 700 Juta Pengguna Selama 2022

6 hari lalu

Platform S.id Diakses 700 Juta Pengguna Selama 2022

Platform s.id menjadi salah satu platform karya anak bangsa yang cukup populer karena memiliki domain terpendek s.id.


Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejaksaan Agung Periksa Empat Orang Saksi

8 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejaksaan Agung Periksa Empat Orang Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G tahun 2020-2022.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

8 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


Batasi Konten Jual Beli Organ, Ini Saran Pakar Siber ke Kominfo

10 hari lalu

Batasi Konten Jual Beli Organ, Ini Saran Pakar Siber ke Kominfo

Pakar siber menyebut langkah Kementerian Kominfo memutus akses situs jual beli organ tubuh, "Sampai matahari tak bersinar tidak efektif!"


Kominfo Blokir Situs dan Grup Facebook Berisi Jual Beli Organ, Ini Kronologinya

10 hari lalu

Kominfo Blokir Situs dan Grup Facebook Berisi Jual Beli Organ, Ini Kronologinya

Kementerian Kominfo telah memutus akses ke tujuh situs dan lima grup media sosial yang memuat konten jual beli organ tubuh manusia.


Pentingnya Literasi Digital demi Perlindungan Data Pribadi

15 hari lalu

Pentingnya Literasi Digital demi Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital demi perlindungan data pribadi.