TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. Jumlah ini setara dengan 20 persen dari belanja negara dalam RAPBN 2023. "Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun," katanya menyampaikan nota keuangan 2023 saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Jokowi menambahkan pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Untuk itu, Jokowi menilai Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal.
Pertama, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Upaya ketiga, yakni penguatan link and match dengan pasar kerja. Keempat, pemerataan kualitas pendidikan, dan kelima adalah penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Secara keseluruhan, Jokowi menjelaskan belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun serta transfer ke daerah senilai Rp 811,7 triliun.
Tawarkan Optimisme Pendidikan
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023 menawarkan optimisme di dunia pendidikan.
“Pidato Presiden Jokowi menawarkan optimisme bagi dunia pendidikan. Poin yang disampaikan dan ditekankan Presiden Jokowi harus diakui merupakan pekerjaan rumah besar pendidikan nasional kita,” ujar Satriwan dikutip dari Antara.
Dia menambahkan anggaran pendidikan mengalami tren kenaikan tiap tahunnya, untuk 2023 menjadi Rp 608,3 triliun. Akan tetapi, menurut dia, kenaikan anggaran pendidikan tiap tahun itu tidak sejalan dengan meningkatnya kualitas pendidikan nasional.
“Data Asesmen Nasional 2021 menunjukkan satu dari dua peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar literasi. Sedangkan dua dari tiga peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar numerasi,” terang dia.
Meski begitu, P2G mengapresiasi komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan. Pihaknya mengakui kualitas pendidikan nasional masih rendah dan tingkat kesenjangan yang tinggi seperti infrastruktur pendidikan, sekolah, dan guru-guru di daerah dengan di perkotaan.
“Disparitas ini mesti diperpendek jaraknya. Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) adalah bentuk keberpihakan negara kepada wilayah yang butuh mendapatkan afirmasi,” tambah dia.
Baca juga: Sekpri Jokowi Ungkap Makna Hijau dan Pucuk Rebung di Baju Adat Paksian
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
