Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim saat melihat pameran hasil riset dan inovasi produk dari Pusat Unggulan Ipteks-Perguruan Tinggi (PUI-PT) memperingati Harteknas ke-27, Rabu 10 Agustus 2022. Foto : kemendikbud

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah  ‘shadow organization’  atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim dalam forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin pekan lalu masih beresonansi kuat di Tanah Air. Meski Nadiem telah memberi klarifikasi dalam rapat kerja di DPR pada Senin 26 September 2022. 

Sebelumnya Nadiem menjabarkan kalau tim bayangannya itu beranggotakan 400 orang dan berperan membantu akselerasi digitalisasi di Kementerian Pendidikan. Belakangan, ia mengatakan tim itu adalah GovTech Edu, vendor atau pelaksana kegiatan digitalisasi di Kementeriannya.

“Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata 'shadow organization' , yang saya maksud itu organisasi 'mirroring' terhadap kementerian kami," kata Nadiem. Artinya, dia menambahkan, "Setiap dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi.”

Bagi pengamat dan juga praktisi pendidikan, Doni Koesoema, klarifikasi Menteri Nadiem tak membuat jelas perihal tim eksternal Kementerian terdiri dari ratusan orang tersebut. Pasalnya, tak ikut dijelaskannya bagaimana mekanisme kerja tim bayangan itu. Selain isi klarifikasi yang dinilainya jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan di forum PBB.

“Nadiem Makariem bilang bahwa mereka adalah vendor, sementara di forum PBB dia bilang bukan vendor," ucap Doni dalam pesan tertulis kepada Tempo.co, Kamis 29 September 2022.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, memberi pandangan yang sama. Ia merinci 4 hal utama yang terkandung dalam ketidakjelasan pernyataan Nadiem sebelumnya.

“Penjelasan Nadiem Makarim mengandung 4 isu utama untuk dipersoalkan, yaitu prinsip good and clean governance, prinsip negara hukum, tata kelola organisasi, dan kebijakan pendidikan,” tuturnya saat dihubungi, Jumat, 30 September 2022.

Menurutnya, penunjukan 400 orang anggota tim itu menjelaskan ketidaktransparan Mendikbud dalam mengelola lembaga pemerintahan. Ia juga menyayangkan sikap Nadiem yang tidak terbuka tentang Tim Bayangan pada forum-forum, baik dengan khalayak umum ataupun dengan DPR sekalipun.

“Tiba-tiba di forum pemimpin internasional dengan bangga memperkenalkan organisasi bayangan sebagai bagian dari struktur kelembagaan," kata dia, "Sangat wajar dan sudah semestinya publik mempertanyakan.”

Satriwan juga mengomentari optimalisasi sumber daya manusia di  internal Kemendikbudristek. Menurutnya, keanggotaan jumbo sampai 400 orang berpotensi menggeser peran pegawai atau ASN di kementerian itu, yang menurutnya, bisa dilakukan dengan pola transfer knowledge atau experiences dan transfer teknologi.

Selain itu, Satriwan juga turut menyoroti klaim 1,6 juta guru yang sudah mengunduh Platform Merdeka Mengajar (PMM). Angka itu sesuai fakta tapi, menurutnya, bukanlah prestasi. Dia menilai wajar karena mengunduhnya diwajibkan oleh Kementerian, Balai Guru Penggerak, Dinas Pendidikan Daerah, dan Pengawas dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka.

“Dinas Pendidikan rutin mingguan mengecek guru-guru dan sekolah yang belum instal dan belum mengisi  aplikasi PMM, bahkan diberi sanksi. Alhasil bukan karena kebutuhan, tapi guru melakukan semata-mata karena takut dan diwajibkan secara administratif,” kata dia sambil menambahkan sejumlah kelemahan dari konten platform itu dalam implementasi Kurikulum Merdeka. 

Tempo.co mengamati aplikasi Merdeka Mengajar yang dimaksud mendapatkan rating hingga 4,8 dari maksimal 5 bintang. Sedangkan di antara yang memberikan apresiasi adalah Grozy Hanafi, guru praktikan di SMPN 21 Semarang, Jawa Tengah.  

“Sangat membantu bagi guru-guru yang memang menghadapi kurikulum yang sering berganti ini,” katanya lewat pesan tertulis kepada Tempo.co, Kamis, 29 September 2022. Dia berharap platform Merdeka Mengajar dapat terus dikembangkan dan dapat tersedia di berbagai sistem operasi seperti iOS.

ZAHRANI JATI HIDAYAH

Baca juga:
Anugerah Guru Madrasah 2022, Ini Tahap dan Syarat Pendaftarannya

 


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

 

 

 






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

10 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

15 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

16 jam lalu

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap salah satu modus pembobolan rekening bank.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

2 hari lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.