TEMPO.CO, Jakarta - Pemulihan lahan gambut di kawasan hutan produksi yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) sangat berpotensi memberikan kontribusi yang menjanjikan dalam mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Melalui skema perhutanan sosial, masyarakat lokal di Indonesia dapat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan, yang secara bersamaan dapat berkontribusi dalam memulihkan kawasan hutan,” kata Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, dalam paparannya di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin, 14 November 2022.
“Skema ini menawarkan kondisi yang memungkinkan untuk restorasi lahan gambut jangka panjang, tidak hanya selaras dengan agenda global dalam mitigasi iklim tetapi juga mampu mendorong peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal yang berkelanjutan,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lainnya, mengajak dan membantu dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, menurunkan suhu lingkungan di daerah sekitar, memberikan solusi berbasis alam termasuk mengatur sistem hidrologi tanah, memasok makanan, serat dan produk lokal lainnya yang menopang perekonomian, perlindungan dari panas yang ekstrem, meminimalkan risiko banjir dan kekeringan serta mencegah intrusi air laut.
Belantara Foundation bersama Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Wono Lestari dan pemangku kepentingan setempat yang didukung oleh KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV, One Tree Planted dan APP Sinarmas mengembangkan program proteksi dan restorasi lahan gambut melalui agroforestri.
Program ini berada di wilayah perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan seluas 93 ha di Desa Jati Mulyo, Provinsi Jambi. Wilayah ini juga berdampingan dan berdekatan dengan Hutan Lindung Gambut Londrang yang merupakan bagian dari salah satu kawasan hidrologi gambut penting di Provinsi Jambi.
Pada tahun 2018, Gapoktanhut Wono Lestari di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan selama 30 tahun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dikelola masyarakat dengan melalui perhutanan sosial, yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan hak kepada masyarakat dalam menggunakan lahan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Dolly, Ketua Gapoktanhut Wono Lestari, Riyanto mengatakan bahwa program agroforestri yang dilakukan bersama Belantara Foundation ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan gambut yang terdegradasi secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Kepala KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV, M. Izuddin mengatakan bahwa KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV memiliki tugas utama yaitu melakukan proteksi dan restorasi lahan gambut. Oleh karena itu, KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV mendukung penuh kerja sama yang dilakukan bersama Belantara Foundation, Gapoktanhut Wono Lestari dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca:
Pantau Gambut: Penyelamatan 13 Juta Ha Gambut dengan Iptek dan Moratorium
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
