Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

Orpha Yosua (duduk paling kiri), perwakilan masyarakat adat dari Papua, dalam konferensi pers di Hotel10 Montreal, Kanada, paralel dengan agenda Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB atau CBD COP15, Jumat 9 Desember 2022. Foto: Greenpeace
Orpha Yosua (duduk paling kiri), perwakilan masyarakat adat dari Papua, dalam konferensi pers di Hotel10 Montreal, Kanada, paralel dengan agenda Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB atau CBD COP15, Jumat 9 Desember 2022. Foto: Greenpeace

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat menghadiri Konvensi Biodiversitas PBB (CBD COP15) yang sedang berlangsung di Montreal, Kanada, 3-17 Desember 2022. Bersama masyarakat adat dari sejumlah negara seperti Brasil, Republik Demokratik Kongo, Kanada, dan Kamerun, mereka menyerukan perlindungan keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat di dalamnya. 

“Kami yang paling tahu betapa berharganya hutan kami dan bagaimana cara menjaganya," kata Orpha Yosua, perempuan dari suku Namblong, Papua, dalam konferensi pers bersama yang mereka gelar di Hotel10 Montreal, 9 Desember 2022, paralel dengan agenda CBD COP15--dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.

Bca juga: Seruan dari Lahan Food Estate Singkong untuk Pemimpin Dunia di COP27 dan G20

Dalam kesempatan itu Orpha menyuarakan perjuangan masyarakat adatnya melawan PT Permata Nusa Mandiri (PNM), perusahaan kelapa sawit yang hendak berinvestasi di Distrik Nimbokrang, Jayapura. Perusahaan tersebut ditengarai secara ilegal membabat hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat adat.

"Pemerintah harus mengakui hak-hak kami, dan kami akan melanjutkan menjaga hutan dan tanah kami. Bukan hanya untuk kami, tapi juga makhluk lainnya di bumi,” kata Orpha lagi.

Dari konferensi pers bersama itu diungkap kalau sejak zaman dahulu kala, komunitas masyarakat adat telah hidup dalam harmoni dengan alam. Masyarakat adat, yang jumlahnya hanya 5 persen dari seluruh populasi dunia, berkontribusi melindungi 80 persen keanekaragaman hayati dunia yang masih tersisa–-terlepas dari berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap praktik-praktik tradisional mereka. 

Mereka juga menyerukan negara-negara menggeser paradigma kolonial yang berpusat pada ekstraksi alam, dan mengubah  pendekatan kebijakan ke arah perlindungan alam dengan menjunjung hak-hak masyarakat adat. Mereka berharap masyarakat adat selalu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, terlebih yang menyangkut tanah tempat tinggal mereka.

“Kami berharap COP15 akan mengakui hak-hak kami dan akan membuka lebih banyak ruang untuk kami bisa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan,” kata Dinamam Tuxá, perwakilan masyarakat adat dari Brasil.

Pengurus Dewan Adat Knasaimos Papua Barat, Arkilaus Kladit, juga berharap Konvensi Biodiversitas COP15 dapat menjadi forum yang mendukung perjuangan hak-hak masyarakat adat. Arkilaus sebelumnya memperjuangkan status hutan desa di Sorong Selatan demi melawan pembalakan. 

Dari perjuangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan status hutan desa pada 2014. “Prinsip kami adalah hutan itu terbatas. Seketika hutan rusak, anak-anak kami ke depan tidak bisa hidup,” kata Arkilaus.

Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia dan hadir di Montreal, menilai Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB tahun ini menjadi momen yang akan menentukan bagaimana kebijakan negara-negara dalam satu dekade ke depan melindungi alam dan keanekaragaman hayati. Dia mengingatkan kepada isi laporan PBB bahwa ada satu juta spesies yang terancam punah di seluruh dunia saat ini.

“Alam kita dalam kondisi krisis dan membutuhkan perlindungan," katanya sambil menambahkan, "Dan indikator suksesnya negosiasi adalah seberapa besar mereka menempatkan masyarakat adat dan pengetahuan mereka sebagai inti dari setiap kebijakan dan aksi.” 

Baca juga: Yang Gagal, Berhasil, dan yang Baru dari COP27 Mesir

Dalam konteks Indonesia, Sekar melanjutkan, pemerintah mestinya memperkuat perlindungan masyarakat adat. Salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang pembahasannya mandek sejak 2009. Tapi, sayangnya, dalam CBD COP15, delegasi Pemerintah Indonesia sudah lebih dulu menyatakan tak setuju dengan prinsip 30×30, atau target global untuk melindungi setidaknya 30 persen daratan dan 30 persen area laut hingga 2030.









Ini Alasan PKB Ajak Anggota KIB Gabung KIR

1 jam lalu

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid SQ.
Ini Alasan PKB Ajak Anggota KIB Gabung KIR

Jazilul PKB menyebut upaya menggaet anggota KIB mengingat hingga saat ini mereka belum menunjukkan tanda-tanda bakal mengumumkan capres


Sepak Terjang Lucy Lawless Aktris Asal Selandia Baru di Serial TV

2 hari lalu

Lucy Lawless. goremaster.com
Sepak Terjang Lucy Lawless Aktris Asal Selandia Baru di Serial TV

Lucy Lawless merupakan aktris sekaligus penyanyi asal Selandia Baru dikenal sebagai perempuan perkasa Xena dalam serial TV XENA: WARRIOR PRINCESS.


Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

2 hari lalu

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Militer Mynamar menuduh kemenangan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Pemilu November 2020 curang. Suu Kyi juga ditangkap dengan dakwaan baru. REUTERS/Stringer
Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

Dunia internasional mengutuk langkah junta militer Myanmar membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi


PBB: Taliban Tangkap Penganjur Pendidikan Anak Perempuan di Afghanistan

3 hari lalu

Siswa sekolah dasar perempuan meninggalkan sekolah setelah kelas di Kabul, Afghanistan, 25 Oktober 2021. REUTERS/Zohra Bensemra
PBB: Taliban Tangkap Penganjur Pendidikan Anak Perempuan di Afghanistan

Matiullah Wesa selama bertahun-tahun mengadvokasi pendidikan anak perempuan, sementara Taliban melarang perempuan bersekolah.


Finlandia Tawarkan Perjalanan Gratis untuk Belajar tentang Kebahagiaan

6 hari lalu

Pemandangan Aurora disebabkan oleh lontaran massa koronal pada Matahari yang menerangi langit di atas Lapland di Rovaniemi, Finlandia 15 Maret 2023. Courtesy of All About Lapland/Alexander Kuznetsov/Handout via REUTERS
Finlandia Tawarkan Perjalanan Gratis untuk Belajar tentang Kebahagiaan

Finlandia menduduki puncak United Nation World Happiness Report atau Laporan Kebahagiaan Dunia 2023 PBB


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

7 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

8 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

PBB dan PPP mengkritisi larangan bukber, karena Pemerintah dapat dianggap menghalangi acara berkaitan dengan umat Islam, bahkan dituduh anti-Islam.


Kisah Adam Malik: Diplomat Ulung, Wartawan dan Tokoh Empat Zaman

8 hari lalu

24_seni_adammalik
Kisah Adam Malik: Diplomat Ulung, Wartawan dan Tokoh Empat Zaman

Pada 23 Maret 1978, Adam Malik jadi Wakil Presiden. Dia dipercaya Soeharto untuk mendampinginya sebagai ganti Sultan Hamengku Buwono IX. Ini jejaknya


Mengenal Organisasi Meteorologi Global di Hari Meteorologi Sedunia

8 hari lalu

Ilustrasi hujan lebat yang terjadi di Yogyakarta. (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A/ed/nz/pri.)
Mengenal Organisasi Meteorologi Global di Hari Meteorologi Sedunia

Hari Meteorologi Sedunia tahun ini mengusung tema 'The Future of Weather, Climate and Water across Generations'.


PBB Ingatkan Jangan Konsumsi Air Berlebihan: Bisa Kuras Dunia

8 hari lalu

Potret kanal yang mengering di Venesia, Italia, 17 Februari 2023. Italia secara keseluruhan tengah menghadapi kekeringan. REUTERS/Manuel Silvestri
PBB Ingatkan Jangan Konsumsi Air Berlebihan: Bisa Kuras Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintahan di seluruh dunia supaya mengelola air dengan lebih baik.