Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

image-gnews
Orpha Yosua (duduk paling kiri), perwakilan masyarakat adat dari Papua, dalam konferensi pers di Hotel10 Montreal, Kanada, paralel dengan agenda Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB atau CBD COP15, Jumat 9 Desember 2022. Foto: Greenpeace
Orpha Yosua (duduk paling kiri), perwakilan masyarakat adat dari Papua, dalam konferensi pers di Hotel10 Montreal, Kanada, paralel dengan agenda Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB atau CBD COP15, Jumat 9 Desember 2022. Foto: Greenpeace
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat menghadiri Konvensi Biodiversitas PBB (CBD COP15) yang sedang berlangsung di Montreal, Kanada, 3-17 Desember 2022. Bersama masyarakat adat dari sejumlah negara seperti Brasil, Republik Demokratik Kongo, Kanada, dan Kamerun, mereka menyerukan perlindungan keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat di dalamnya. 

“Kami yang paling tahu betapa berharganya hutan kami dan bagaimana cara menjaganya," kata Orpha Yosua, perempuan dari suku Namblong, Papua, dalam konferensi pers bersama yang mereka gelar di Hotel10 Montreal, 9 Desember 2022, paralel dengan agenda CBD COP15--dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.

Bca juga: Seruan dari Lahan Food Estate Singkong untuk Pemimpin Dunia di COP27 dan G20

Dalam kesempatan itu Orpha menyuarakan perjuangan masyarakat adatnya melawan PT Permata Nusa Mandiri (PNM), perusahaan kelapa sawit yang hendak berinvestasi di Distrik Nimbokrang, Jayapura. Perusahaan tersebut ditengarai secara ilegal membabat hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat adat.

"Pemerintah harus mengakui hak-hak kami, dan kami akan melanjutkan menjaga hutan dan tanah kami. Bukan hanya untuk kami, tapi juga makhluk lainnya di bumi,” kata Orpha lagi.

Dari konferensi pers bersama itu diungkap kalau sejak zaman dahulu kala, komunitas masyarakat adat telah hidup dalam harmoni dengan alam. Masyarakat adat, yang jumlahnya hanya 5 persen dari seluruh populasi dunia, berkontribusi melindungi 80 persen keanekaragaman hayati dunia yang masih tersisa–-terlepas dari berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap praktik-praktik tradisional mereka. 

Mereka juga menyerukan negara-negara menggeser paradigma kolonial yang berpusat pada ekstraksi alam, dan mengubah  pendekatan kebijakan ke arah perlindungan alam dengan menjunjung hak-hak masyarakat adat. Mereka berharap masyarakat adat selalu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, terlebih yang menyangkut tanah tempat tinggal mereka.

“Kami berharap COP15 akan mengakui hak-hak kami dan akan membuka lebih banyak ruang untuk kami bisa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan,” kata Dinamam Tuxá, perwakilan masyarakat adat dari Brasil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengurus Dewan Adat Knasaimos Papua Barat, Arkilaus Kladit, juga berharap Konvensi Biodiversitas COP15 dapat menjadi forum yang mendukung perjuangan hak-hak masyarakat adat. Arkilaus sebelumnya memperjuangkan status hutan desa di Sorong Selatan demi melawan pembalakan. 

Dari perjuangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan status hutan desa pada 2014. “Prinsip kami adalah hutan itu terbatas. Seketika hutan rusak, anak-anak kami ke depan tidak bisa hidup,” kata Arkilaus.

Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia dan hadir di Montreal, menilai Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB tahun ini menjadi momen yang akan menentukan bagaimana kebijakan negara-negara dalam satu dekade ke depan melindungi alam dan keanekaragaman hayati. Dia mengingatkan kepada isi laporan PBB bahwa ada satu juta spesies yang terancam punah di seluruh dunia saat ini.

“Alam kita dalam kondisi krisis dan membutuhkan perlindungan," katanya sambil menambahkan, "Dan indikator suksesnya negosiasi adalah seberapa besar mereka menempatkan masyarakat adat dan pengetahuan mereka sebagai inti dari setiap kebijakan dan aksi.” 

Baca juga: Yang Gagal, Berhasil, dan yang Baru dari COP27 Mesir

Dalam konteks Indonesia, Sekar melanjutkan, pemerintah mestinya memperkuat perlindungan masyarakat adat. Salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang pembahasannya mandek sejak 2009. Tapi, sayangnya, dalam CBD COP15, delegasi Pemerintah Indonesia sudah lebih dulu menyatakan tak setuju dengan prinsip 30×30, atau target global untuk melindungi setidaknya 30 persen daratan dan 30 persen area laut hingga 2030.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala HAM PBB Ingatkan Meningkatnya Risiko Genosida, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Gaza

6 jam lalu

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 6 Desember 2023. Warga di bagian selatan Jalur Gaza, tepatnya di kamp pengungsian Khan Younis, melaporkan militer Israel telah menjatuhkan selebaran berisi perintah untuk meninggalkan area tersebut. REUTERS/Ahmed Zakot
Kepala HAM PBB Ingatkan Meningkatnya Risiko Genosida, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Gaza

Kepala HAM PBB mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Gaza untuk menahan diri melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.


Momen COP28: Kampanye Krisis Iklim Lewat Kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi

7 jam lalu

Suasana di ruang pameran kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi dalam rangka merespons momen konferensi krisis iklim dunia COP28. Kegiatan ini hasil kolaborasi dari Greenpeace, Iklimku dan Sejauh Mata Memandang di Taman Literasi Blok M, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. (Greenpeace)
Momen COP28: Kampanye Krisis Iklim Lewat Kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi

Kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi ini juga bertepatan dengan momen konferensi iklim dunia atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab.


Israel Cabut Visa Pejabat Kemanusiaan PBB

7 jam lalu

Ilustrasi visa (Pixabay)
Israel Cabut Visa Pejabat Kemanusiaan PBB

Israel resmi mencabut visa Lynn Hastings, pejabat PBB yang berfokus pada perdamaian di Timur Tengah dan Palestina.


Dituduh Terlibat dalam Penyerangan Tentara Amerika Serikat, Iran Surati PBB

1 hari lalu

Tentara pemerintah saat melakukan operasi pembersihan ranjau yang ditanam oleh kelompok al-Houthi di Marib, Yaman, 4 Oktober 2015. Yaman mengusir Duta Besar Iran karena diduga Iran menjadi pemasok senjata dan ranjau ke pemberontak Houthi. REUTERS/Stringer
Dituduh Terlibat dalam Penyerangan Tentara Amerika Serikat, Iran Surati PBB

Iran dalam suratnya ke PBB membantah keterlibatannya dalam serangan terhadap tentara AS oleh kelompok Houthi.


Hamas Bantah Tuduhan Perkosaan dan Kekerasan Seksual dalam Serangan 7 Oktober

1 hari lalu

Pemandangan rumah-rumah yang rusak, menyusul infiltrasi mematikan oleh kelompol Hamas dari Jalur Gaza, di Kibbutz Kfar Aza di Israel selatan, 18 Oktober 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Hamas Bantah Tuduhan Perkosaan dan Kekerasan Seksual dalam Serangan 7 Oktober

Hamas membantah tuduhan bahwa anggotanya melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap warga Israel.


Israel dan AS Tuding Hamas Lakukan Perkosaan pada 7 Oktober, Tapi Tolak Diselidiki PBB

1 hari lalu

Pemandangan dari udara menunjukkan kerusakan yang terjadi setelah infiltrasi massal oleh kelompok bersenjata Hamas dari Jalur Gaza, di Kibbutz Beeri di Israel selatan, 11 Oktober 2023. REUTERS/ Ilan Rosenberg
Israel dan AS Tuding Hamas Lakukan Perkosaan pada 7 Oktober, Tapi Tolak Diselidiki PBB

Israel dan Amerika Serikat mengklaim terjadinya perkosaan oleh Hamas terhadap sejumlah perempuan dalam serangan pada 7 Oktober lalu.


Tanggal 5 Desember 2023 Hari Apa? Ketahui di Sini

1 hari lalu

5 Desember 2023 hari apa? Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Sukarelawan Internasional. Berikut informasinya serta hari libur bulan Desember. Foto: Canva
Tanggal 5 Desember 2023 Hari Apa? Ketahui di Sini

5 Desember 2023 hari apa? Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Sukarelawan Internasional. Berikut informasinya serta hari libur bulan Desember.


Asal Usul 4 Desember Jadi Hari Bank Sedunia, Ditetapkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB

2 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Asal Usul 4 Desember Jadi Hari Bank Sedunia, Ditetapkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB

4 Desember diperingati sebagai Hari Bank Sedunia, bagaimana asal usulnya?


Israel Tak Mau Perpanjang Visa Pejabat Tinggi PBB untuk Bantuan Kemanusiaan

4 hari lalu

Lynn Hastings, Kepala operasi kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, mengunjungi Kota Gaza 22 Mei 2021. REUTERS/Nidal al-Mughrabi
Israel Tak Mau Perpanjang Visa Pejabat Tinggi PBB untuk Bantuan Kemanusiaan

Israel menuduh PBB bersikap bias dan menggambarkan tanggapan PBB yang "memalukan" terhadap serangan militan Hamas pada 7 Oktober.


PBB Sesalkan Serangan Kembali Israel ke Gaza: Neraka di Bumi Kembali!

5 hari lalu

PBB Sesalkan Serangan Kembali Israel ke Gaza: Neraka di Bumi Kembali!

PBB menyesalkan dimulainya kembali serangan Israel di Gaza pada Jumat 1 Desember 2023 dan menggambarkan pengeboman itu sebagai bencana besar