Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Fakta Kebijakan Siswa Masuk Jam 5 Pagi Gubernur NTT

image-gnews
Sejumlah pelajar SMA mengikuti aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu, 1 Maret 2023. Pemerintah provinsi NTT menerapkan kebijakan aktivitas sekolah bagi SMA/SMK Negeri di NTT dimulai pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa/siswa SMA/SMK di NTT.  ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Sejumlah pelajar SMA mengikuti aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu, 1 Maret 2023. Pemerintah provinsi NTT menerapkan kebijakan aktivitas sekolah bagi SMA/SMK Negeri di NTT dimulai pukul 05.00 WITA dengan alasan untuk melatih karakter siswa/siswa SMA/SMK di NTT. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewajibkan para siswa SMA dan SMK masuk sekolah pada pukul 05.00 WITA, dan salah satu sekolah, SMA Negeri 6 Sikumana Kota Kupang, telah melaksanakan instruksi tersebut. Vidio yang menunjukkan Viktor dan sejumlah guru tiba di sekolah masih dalam keadaan gelap pun viral di berbagai media sosial.

Salah satu guru mengatakan kepada teman-teman sejawatnya untuk masuk ke kelas tepat pukul 05.03 WITA. "Kami mau masuk kelas sudah, tapi siswa-siswinya belum ada. Tinggal satu menit lagi dan walaupun belum ada siswa, saya tetap masuk kelas," jawab guru lainnya.

Selain itu, dalam video itu, juga ada guru yang menyempatkan diri merias wajahnya sebelum jam mata pelajaran dimulai. "Saya ngajar jam pertama dan siswanya baru satu orang. Saya juga belum sarapan dan sekarang masih pakai bedak dulu," ujarnya.

Berikut ini deretan fakta terkini kebijakan Gubernur NTT yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media.

1. Menuai protes Ombudsman NTT

Dilansir dari Antara, kebijakan tersebut menjadi perdebatan hangat di media sosial hingga menuai protes dari Ombudsman NTT. Pasalnya, penerapan  peraturan tersebut dinilai Ombudsman NTT tanpa dasar ilmiah, kajian akademis, tanpa persetujuan orang tua, hingga dasar hukum yang tidak jelas.

Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menilai kebijakan yang tiba-tiba diterapkan ini sebagai tanda takutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terhadap Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. "Sehingga sangat perlu dikaji dulu, didiskusikan, apakah memang sangat penting dilaksanakan karena saya rasa di seluruh Indonesia tidak ada sekolah yang mulai jam begini," katanya.

Ia mengaku belum mendapatkan aturan resmi mengenai kebijakan ini sebagai dasar hukum. Darius menilai, sebagai dinas teknis terkait harusnya memahami pentingnya kajian ilmiah akan setiap arahan pimpinan. "Namanya dinas pendidikan, lembaga pendidikan itu perlu diskusi. Nanti kalau gubernur baru mau sekolah jam 2 malam, lalu tidak ada yang protes, mau sekolah lagi jam 2? Bukan menolak ya, maka tetap perlu kajian," ujarnya.

2. Dasar hukum diabaikan

Dinas pendidikan NTT dinilai telah mengabaikan dasar hukum dan kajian akan aturan ini. "Jangan sampai sekolah-sekolah ini menerapkan ini karena rasa takut bahwa ini perintah dari Pak Gubernur lalu langsung ikuti saja. Itu ujuk-ujuk namanya, tidak bisa seperti itu," protes Darius Beda Daton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, kebijakan ini tidak ada manfaat sama sekali karena bukan orang tua saja,  namun para tenaga pendidik juga terbebani. "Ada sekolah yang sudah terapkan ini. Ini yang kita sesalkan. Bila aturan ini tidak ditinjau, maka dikhawatirkan akan memancing protes dari banyak wali atau orang tua murid," ujar Darius.

3. Hanya diberlakukan di dua sekolah

Sementara itu, Viktor Bungtilu Laiskodat  menegaskan, kebijakan masuk pukul 05.00 pagi tersebut tidak diberlakukan untuk semua sekolah di NTT. Menurut dia, aturan masuk jam 05.00 hanya diterapkan pada sekolah unggulan saja yang akan memberlakukan kebijakan tersebut. 

"Secara serius saya menanggapi pernyataan Ketua Sinode tentang sekolah jam 5 pagi. Penerapannya dilakukan pada dua sekolah unggul, yakni Viktor SMA 1 dan 6," kata Victor dikutip dari akun Instagramnya.

4. Alasan kebijakan masuk sekolah jam 05.00

Kebijakan tersebut, menurut Victor, guna menciptakan generasi penerus yang unggul. Dia menilai selama ini para siswa di NTT sulit untuk masuk perguruan tinggi favorit, seperti UI dan UGM. "Kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan Jakarta atau ada yang membawa Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya, kecuali uang," jelas dia. 

Lebih lanjut, ia menuturkan 50 persen APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas pendidikan dan kebudayaan. "Tanpa DAU dan DAK, uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35 persen, melampaui undang-undang. Undang-undang mengatur 20 persen. Kita tanpa DAU dan DAK sudah 35 persen," tuturnya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

19 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

Ombudsman NTT menerima 8 aduan dari orang tua murid mengenai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

6 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

7 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

Modus pungli di Rutan Kupang ini dengan menarik tarif Rp 2 juta sampai Rp 40 juta agar tahanan bisa bebas demi hukum.


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

7 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

10 hari lalu

Petugas mengamati suasana SMP 216 Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menginstruksikan seluruh sekolah untuk meliburkan siswa dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA selama 14 hari guna mengatisipasi penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA
Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

Banyak warganet yang menyayangkan perilaku lima siswa SMP itu, karena dinilai tidak memiliki empati terhadap masyarakat Palestina.


Disdik Jakarta Kecam Perilaku Siswa yang Bercanda tentang Palestina dalam Video Viral

11 hari lalu

Seorang anak Palestina memegang boneka di kamp pengungsi Al-Faraa dekat Tubas, di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 10 Juni 2024. Pasukan Israel juga telah menghancurkan infrastruktur kamp, termasuk saluran pembuangan limbah, listrik, dan jaringan air, dan listrik telah diputus. REUTERS/Raneen Sawafta
Disdik Jakarta Kecam Perilaku Siswa yang Bercanda tentang Palestina dalam Video Viral

Sejumlah anak viral karena menganalogikan makanan yang mereka santap seperti tulang, daging, dan darah anak Palestina.


Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

13 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengatakan, ada tiga orang yang memberikan testimoni soal modus pungli di Rutan Kupang tersebut.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

15 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

Ombudsman RI menyebut petugas di Rutan Kupang diduga melakukan pungli dengan memungut Rp2 juta sampai Rp40 juta dari tahanan


Cina Gunakan AI untuk Periksa Kecurangan dalam Tes Masuk Perguruan Tinggi

15 hari lalu

Ilustrasi Ujian Nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Cina Gunakan AI untuk Periksa Kecurangan dalam Tes Masuk Perguruan Tinggi

Otoritas Cina menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa kecurangan dalam tes masuk perguruan tinggi yang diikuti 13,42 juta siswa


Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

21 hari lalu

Patung Soekarno di Kota Ende. BPMI Setpres/Laily Rachev
Profil Pulau Ende yang Menjadi Tempat Sukarno Merumuskan Pancasila

Pulau Ende terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi saksi bisu proses Sukarno dalam perenungan dan merumuskan Pancasila.