Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Menteri Pendidikan Era Jokowi, Ada Anies dan Muhadjir Effendy yang Teken Sistem Zonasi PPDB

Reporter

image-gnews
Muhadjir Effendy melakukan salam komando dengan Nadiem Makarim dalam serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Nadiem dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Muhadjir yang dilantik sebagai Menteri Koordinator PMK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muhadjir Effendy melakukan salam komando dengan Nadiem Makarim dalam serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Nadiem dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Muhadjir yang dilantik sebagai Menteri Koordinator PMK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dimulai sejak 2014 dengan membentuk Kabinet Kerja yang berisikan menteri-menteri pilihan. Hingga saat ini, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia pada masa kepemimpinan Jokowi telah diisi oleh tiga orang berbeda dengan latar belakang yang beragam, mulai dari akademisi hingga pebisnis dari perusahan lokal ternama. 

Lantas, siapa saja Menteri Pendidikan di Indonesia pada masa Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju? Simak rangkuman informasi berikut ini mengenai daftar tiga Menteri Pendidikan era Jokowi beserta kebijakannya.


1. Anies Baswedan

Pria bernama lengkap Anies Rasyid Baswedan ini merupakan Menteri Pendidikan pertama di era kepemimpinan Joko Widodo. Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar Menengah pada kabinet kerja periode 2014-2019. Sayangnya, masa kerja  Anies Baswedan tidak sampai selesai karena di-reshuffle atau diganti pada 2016.

Salah satu kebijakan yang dibuat Anies saat menjadi Menteri Pendidikan adalah membuat Ujian nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Dia juga menggagas Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sekaligus menjadi ketuanya.

Selain itu, Anies melakukan perubahan pada kurikulum pendidikan dengan melakukan peninjauan atas pelaksanaan kurikulum 2013. Beberapa kebijakan Anies Baswedan saat menjadi menteri pendidikan adalah sebagai berikut:

- Adanya Ujian Nasional Perbaikan bagi siswa yang memiliki nilai UN kurang memuaskan

- Penilaian sekolah pada pelaksanaan UN dalam program Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN)

- Program Sekolah Aman berupa penyediaan nomor telepon khusus untuk siswa melakukan pengaduan atas tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk melindungi siswa dari maraknya kekerasan yang terjadi di sekolah

- PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 0 Kilometer untuk menyediakan pendidikan anak yang mudah dijangkau dan berkualitas

- Membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk mengubah cara pendekatan orangtua dalam mendidik anak sesuai karakter

- Program Hari Pertama Sekolah. Pada program ini Anies mengimbau kepada orangtua untuk meluangkan waktu mengantar anaknya ke sekolah di hari pertama ajaran baru. Hal ini untuk meningkatkan interaksi yang baik antara orangtua dan guru untuk memantau pendidikan anak

2. Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Anies Baswedan yang di-reshuffle sebagai Mendikbud. Muhadjir pun menjadi menteri selama tiga tahun, yakni dari 2016-2019. Selama itu juga, Muhadjir membuat berbagai kebijakan dan terobosan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Adapun salah satu warisan kebijakan Muhadjir yang menuai beragam pro dan kontra dari masyarakat adalah penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini diambil untuk mempercepat pemerataan mutu dan layanan pendidikan di Indonesia.

Sejak 2017, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem PPDB. Mengapa zonasi? Muhadjir mengatakan melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurut dia, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

“Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Muhadjir dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018, seperti dilansir laman Kemendikbud, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018.

Muhadjir menuturkan kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” kata dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) saat itu Hamid Muhammad mengatakan implementasi sistem zonasi telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Kemudian 2017, sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB. Sistem zonasi kemudian disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain penerapan sistem zonasi, Muhadjir membuat berbagai kebijakan lain dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan revitalisasi pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia. Selain itu, dilakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai wujud implementasi Gerakan Revolusi Mental. Beberapa kebijakan lain dari Muhadjir Effendy saat menjadi Menteri Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan guru secara berkelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) mata pelajaran

- Penyediaan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menyelesaikan solusi gaji guru honorer

- Program Full Day School

3. Nadiem Makarim

Pada masa kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia diisi oleh Nadiem Makarim yang merupakan seorang pengusaha di bidang teknologi. Meski menjadi menteri pendidikan termuda yang pernah menjabat, Nadiem turut melakukan berbagai macam gebrakan yang berpengaruh bagi sistem pendidikan Indonesia.

Kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dirangkum dalam sebuah program bernama “Merdeka Belajar”. Program ini meliputi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Jika sebelumnya UN tidak lagi menjadi standar kelulusan siswa, maka Nadiem memutuskan untuk mengganti UN dan mengubahnya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Program asesmen tersebut terdiri dari penilaian kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Selain itu, kebijakan zonasi PPDB dilanjutkan untuk mengatasi ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan lain Nadiem selama menjadi Menteri Pendidikan:

- Pengembangan karakter untuk transformasi pendidikan dengan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini diimplementasikan melalui program-program Merdeka Belajar, seperti Kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka, dan Merdeka Mengajar

- Pengembangan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia industri

- Program SMK Pusat Keunggulan untuk menyelaraskan SMK dengan dunia kerja melalui 8 link and match

- Pengadaan infrastruktur dan teknologi untuk sekolah guna mempercepat digitalisasi sekolah dengan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Ini Rekomendasi Kemendikbud Atasi Kekacauan PPDB 2023 Jalur Zonasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

15 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

SYL menyebut pemungutan uang ke anak buahnya sebagai perintah Presiden Jokowi untuk membantu mengatasi krisis pangan dan Covid-19.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

42 menit lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Jokowi Gelar Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

1 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Gelar Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

PON ke-21 akan digelar pada 8-20 September 2024


Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

1 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Jokowi telah meneken Keppres tentang pengangkatan Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Kerja Sama Internasional IKN pada 11 Juni 2024.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

2 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Kenakan Batik Berkelir Hijau, Anies Tiba di Markas DPW PKB Jakarta

2 jam lalu

Mantan Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan usai acara Jumpa Partai Kemerdekaan Rakyat di Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kenakan Batik Berkelir Hijau, Anies Tiba di Markas DPW PKB Jakarta

Anies tiba sekitar pukul 12.57 WIB dengan diiringi sambutan hangat pengurus teras DPW PKB.


Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

2 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

Para saksi yang hadir di sidang mengaku dipaksa SYL mengumpulkan uang. Demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga si menteri.


Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

3 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas: mendorong masuknya investasi asing di IKN, membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.


Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

5 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

Belakangan orang-orang dari lingkungan keluarga Jokowi terus disoroti, ada anak, menantu, ipar, keponakan.


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

5 jam lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.