Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017-20221

image-gnews
Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Forest Watch Indonesia Agung Ady Setiawan mengatakan lembaganya mencatat telah terjadi deforestasi atau penyusutan luas hutan alam besar-besaran dalam lima tahun terakhir. Menurut dia, total hutan alam yang tersisa yakni 93 juta hektare periode 2017-2021. 

"Kalau di kami malah dari 2017-2021 saja deforestasi Indonesia sudah 10,3 juta hektare," kata Agung melalui pesan Whatsapp kepada Tempo, Jumat, 26 Januari 2024.

Terkait polemik data deforestasi di Indonesia antara data Global Forest Watch (GFW) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agung menyebutkan terdapat kekeliruan dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 

Sebelumnya, Menteri Siti mengatakan deforestasi seluas 12,5 juta hektare  yang dicatat oleh Global Forest Watch tidak sesuai fakta di lapangan. Dia mempertanyakan metodologi GFW bahwa setiap pohon yang jatuh dianggap deforestasi. Kemudian, interpretasi pengambilan data menggunakan satelit.

Menurut dia, apabila memakai satelit yang berbasis mesin, maka warna hijau gelap dan kasar diinterpretasikan sebagai hutan, padahal bukan. Kasus salah interpretasi satelit itu pernah dialami Indonesia. Pada satelit terlihat hijau gelap dan setelah diperiksa ke lapangan ternyata perkebunan pisang. "Saya dulu sekolah, tidak bisa kalau tidak dicek ke lapangan," kata Siti.

Menanggapi pernyataan tersebut, Agung menyebutkan KLHK melakukan pembaharuan data dan mempublikasikan angka deforestasi per tahun, tentunya dengan definisi deforestasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017.

Dalam aturan tersebut, kata Agung, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang kemudian dibagi menjadi deforestasi gross dan deforestasi nett.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi, kata dia, deforestasi gross adalah perubahan secara permanen tutupan hutan alam tanpa memperhitungkan pertumbuhan kembali (regrowth) dan atau pembuatan hutan tanaman. Sementara deforestasi netto adalah perubahan secara permanen tutupan hutan, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali (regrowth) dan/atau pembuatan hutan tanaman. Dan didefinisikan juga mengenai degradasi hutan sebagai penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu.

"KLHK membuat istilah deforestasi netto, yang mana angka deforestasi akhir yangg keluar itu adalah angka hilangnya hutan setelah dikurangi angka reforestasi. Dan makin anehnya, penanaman kebun hutan tanaman industri monokultur macam akasia atau eukaliptus itu juga dihitung sebagai reforestasi," ungkapnya.

Menurut dia, fakta yang terjadi deforestasi semakin mengarah ke wilayah timur, yakni Maluku dan Papua. "Nah kalau pakai logika KLHK,  masak iya kerusakan hutan di Merauke sana bisa digantikan oleh tanaman akasia di Riau," kata dia.

Dalam pemodelan citra satelit, Agung menyebutkan bahwa KLHK masih memakai resolusi yang 30 meter. Sedangkan, menurut dia, lembaganya sudah memakai resolusi yang 5 meter. "Jadi lebih detail dalam memproyeksikan mana hutan dan bukan hutan," ungkapnya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KLHK: Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Meningkat

18 hari lalu

Menteri LHK Siti Nurbaya ketika panel pleno Menteri di Oslo Tropical Forest Forum 2024, Norwegia, Selasa 25 Juni 2024.
KLHK: Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Meningkat

Menurut KLHK, luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat meningkat, melalui Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria.


Desa Sari Mulyo Kembangkan Kawasan Mina Wisata Puncak Patra

20 hari lalu

Pemerintah Desa Sari Mulyo bersama jajaran Forkopim Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, melepaskan merpati saat peresmian Desa Mina Wisata Sari Mulyo Puncak Patra, Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Desa Sari Mulyo Kembangkan Kawasan Mina Wisata Puncak Patra

Pemerintah Desa Sari Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali mengembangkan kawasan desa mina wisata


Mayoritas Anak Muda Sudah Prioritaskan Isu Lingkungan

22 hari lalu

Ilustrasi Hutan di Jawa Barat. TEMPO/Fardi Bestari
Mayoritas Anak Muda Sudah Prioritaskan Isu Lingkungan

60 sampai 70 persen anak muda sudah mulai menjadikan isu ini sebagai prioritas mereka.


Terkini Bisnis: Formasi CPNS BRIN 2024, Forest Watch Kritik Pembangunan IKN

30 hari lalu

Ilustrasi pelaksanaan Latsar CPNS. Foto/Istimewa
Terkini Bisnis: Formasi CPNS BRIN 2024, Forest Watch Kritik Pembangunan IKN

Lowongan CPNS BRIN diberikan kepada lulusan doktor (S3) untuk mengisi jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda.


Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Tambah Umur 10 Tahun karena Alam Terjaga, Forest Watch: 22 Ribu Hutan Dibabat

30 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kiri) berbincang dengan Menpora Dito Ariotedjo (kedua kiri) dan Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat meninjau lapangan pusat pelatihan nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Tambah Umur 10 Tahun karena Alam Terjaga, Forest Watch: 22 Ribu Hutan Dibabat

Menteri Basuki mengatakan hidup di IKN bisa nambah umur 10 tahun karena lingkungan terjaga, tapi Forest Watch mengungkap 22 ribu hutan dibabat


19 Agustus Diperingati Hari Orangutan Internasional, Ini 6 Fakta Tentang Orangutan

33 hari lalu

Aksi orangutan di Semenggoh Nature Reserve Sarawak, Sabtu 29 Juni 2024. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
19 Agustus Diperingati Hari Orangutan Internasional, Ini 6 Fakta Tentang Orangutan

Setiap 19 Agustus diperingati sebagai Hari Orangutan Internasional yang berfokus pada konservasi orangutan dan habitat alaminya.


LBH dan Pusaka Sebut PSN Tebu di Merauke Rusak Wilayah Adat dan Picu Krisis Ekologi

51 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
LBH dan Pusaka Sebut PSN Tebu di Merauke Rusak Wilayah Adat dan Picu Krisis Ekologi

LBH Papua dan Yayasan Pusaka mengkritik PSN kebun tebu yang seolah menjadi versi baru MIFEE, program pangan yang diduga merusak alam di Merauke.


Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, KLHK Sebut Perambahan Hutan Sejak 2019

51 hari lalu

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, KLHK Sebut Perambahan Hutan Sejak 2019

Menurut KLHK, tekanan terhadap Suaka Margasatwa Rawa Singkil besar dari warga desa sekitar karena tidak ada buffer zone. Berbeda dari temuan aktivis.


Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Penggiat Konservasi Menyerah Advokasi di Daerah

54 hari lalu

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Penggiat Konservasi Menyerah Advokasi di Daerah

Kalau maksimal advokasi itu sebanyak 50 kali, sebanyak 60 kali yang sudah dilakukan tetap tak hentikan deforestasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil.


Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

15 Juli 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

Penggunaan BBN seperti bioetanol untuk gantikan BBM berpotensi menyebabkan perambahan hutan. Ini risikonya jika tiak terkontrol dengan baik.