Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

image-gnews
Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkap kekecewaannya yang besar atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang selama 20 tahun. Bahkan penjelasan susulan dari Jokowi bahwa kebijakan yang dimaksud ditujukan untuk sedimen, bukan pasir laut, tak mengubah sikap Susi.

Susi mengungkap ekspresi lewat emoji besar wajah yang meneteskan air mata di akun media sosial X miliknya saat kebijakan itu resmi diberlakukan pada 14 September 2024. Ekspresi kedua diberikannya atas artikel pemberitaan dari DPR bahwa pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membuka lagi ekspor pasir laut.

Artikel itu mengutip Ketua Komisi IV DPR Faisol Riza yang berpendapat, pemerintah perlu memetakan jenis dan sebaran sedimentasi, serta mengkaji dampak lingkungannya. Selain itu selektif memilih eksportir. "Ada banyak hal yang harus ditelaah dan disampaikan ke publik," kata Faisol.

Pernyataan Faisol menyusul Kementerian Perdagangan membuka keran ekspor pasir laut padahal selama 20 tahun sebelumnya dianggap aktivitas ilegal. Keran resmi dibuka lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengubah dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) di bidang ekspor sebagai aturan turunannya.

Keduanya adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor.

Sebelum pernyataan Faisol, dalam keterangannya pada 17 September lalu, Presiden Jokowi membantah pemerintahannya kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Menurutnya, yang diekspor adalah hasil sedimentasi--mengikuti nama peraturan pemerintahnya.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut. Yang dibuka (izin ekspornya), (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi sambil menambahkan sedimen yang diekspor berbeda dari pasir laut. Dia menyebut hasil sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur pelayaran kapal laut. “Sedimen itu beda, walaupun wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ucapnya.

Adapun Susi, yang pada masanya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan terkenal sangat berani membela kelestarian lingkungan perairan, menyebut pasir atau sedimen apapun sangat penting untuk keberadaan manusia. Pasir atau sedimen apapun di laut disebut pengusaha eksportir di bidang kelautan dan penerbangan perintis ini sangat penting untuk keberadaan manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kiri) saat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ketiga kanan) meninjau kawasan permukiman nelayan tepi air di kampung nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, Bengkulu, Jumat, 15 Februari 2019. Peninjauan tersebut untuk memastikan penataan kawasan permukiman tepi air di Bengkulu. ANTARA/David Muharmansyah

Tertuju kepada pernyataan-pernyataan Faisol--yang disebutnya yang mulia wakil rakyat Indonesia, dia menyarankan kalaupun ada penambangan pasir atau sedimen semestinya digunakan untuk meninggikan wilayah pantai utara Jawa atau kawasan lainnya yang dilanda abrasi parah dan sebagian sudah tenggelam. "Kembalikan tanah daratan sawah2 rakyat kita di Pantura. BUKAN DIEKSPOR!!," tulisnya menyerukan. 

Kebijakan penambangan dan ekspor pasir laut, atau sedimen dari laut, sebelumnya telah menuai penolakan dari kalangan konservasi lingkungan. Terbaru yang datang dari koalisi terdiri dari Walhi Sulawesi Selatan, Walhi Kepulauan Bangka Belitung, Walhi Lampung, Walhi Jawa Timur, Walhi Bali, Walhi Maluku Utara, Perempuan Nelayan dari Pulau Kodingareng serta Perempuan Nelayan Surabaya yang terhimpun dalam organisasi KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) yang terdampak tambang pasir laut. 

Mereka menilai kebijakan ini hanya akan mendorong bom waktu atau lebih tepatnya kiamat sosial ekologis di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, banyak nelayan yang semakin miskin di kantong-kantong pertambangan pasir laut.

Pemerintahan Jokowi dianggap tak memiliki dimensi keadilan dalam membuat kebijakan dan diyakini memperparah kerugian negara akibat korupsi di sekotor sumber daya alam.

Melynda Dwi Puspita dan Irsyan Hasyim berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.

Pilihan Editor: Setelah Pulasan Kini Soulik, Siklon Tropis Bikin Pulau Jawa Kering Lagi Cuacanya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulkifli Hasan Klaim Kadin Sudah Akur di Bawah Anindya Bakrie, Jokowi Tersenyum

2 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sesi wawancara dengan Tempo di kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 23 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulkifli Hasan Klaim Kadin Sudah Akur di Bawah Anindya Bakrie, Jokowi Tersenyum

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim Kadin Indonesia telah akur di bawah Anindya Bakrie. Bagaimana respons Presiden Jokowi?


Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

3 jam lalu

Pengunjung mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Mei 2023. Lokasi titik nol IKN Nusantara itu setiap harinya ramai oleh pengunjung dari berbagai instansi serta organisasi dan kelompok masyarakat yang melakukan kunjungan dan melaksanakan kegiatan di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

Jokowi belum meneken keppres IKN karena infrastruktur di ibu kota baru itu belum siap.


Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

4 jam lalu

Mahasiswa membentangkan spanduk saat melakukan aksi demo adili Jokowi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Aksi tersebut merupakan bentuk protes para mahasiswa atas dosa-dosa yang dinilai dilakukan Joko Widodo selama satu dekade menjabat sebagai presiden. TEMPO/Subekti.
Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

Jokowi sebentar lagi lengser. Sejumlah lembaga survei merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden.


Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.


Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

7 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersiap untuk menghadiri debat perdana Pilgub Jakarta 2024. Ia berangkat bersama anak dan istrinya dari kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

Pramono Anung bicara soal rencana pertemuannya dengan dua mantan Gubernur Jakarta.


Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

7 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo pada prinsipnya adalah keberlanjutan dari Jokowi.


Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

7 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Bambang Pacul mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh PDIP bakal masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.


Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

8 jam lalu

Pedagang menjual foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan berbagai aspek terkait lokasi pelantikannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.  TEMPO/Subekti.
Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.


Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

Selama 10 tahun memerintah, Jokowi memainkan peran politik dengan Jokowisme di atas panggung teater bagai Raja Jawa.


Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

8 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN Vientiane, di Laos pada 9 Oktober 2024. Foto Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

Wapres Ma'ruf Amin mewakili Presiden Jokowi dalam pertemuan tingkat tinggi blok Asia Tenggara.