Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu juga di wilayah pesisir Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan Kuala Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  “Di sana, tidak ada FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam proses pembangunan,” katanya. 

Mirza mengakui, meski ada partisipasi publik namun itu tidak menyeluruh sampai kesepakatan (consent) Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Ia mengungkap lemahnya norma partisipasi publik yang seharusnya dapat dilibatkan dan dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembangunan, dan lainnya.

"Tidak ada penjelasan rinci baik dalam UU maupun Perpres tentang bagaimana partisipasi publik dijalankan. Partisipasi publik hanya tokenisme, artinya ada tapi hanya sebagai cantolan." Secara keseluruhan, Mirza dan timnya menyimpulkan bahwa proyek IKN tidak koheren dan gagal dalam uji legitimasi.

Pembahas Kuatkan Kesimpulan Kajian

Peneliti di The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menjadi pembahas dalam forum diskusi budaya itu. Menurut dia, hasil audit HAM atas IKN oleh Mirza dan timnya menunjukkan bahwa pola pembangunan IKN serupa dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang secara legal maupun dalam praktiknya sudah bermasalah.

"Cenderung mengabaikan dan bahkan menolak penerapan nilai-nilai pembangunan," kata dia sambil menambahkan, indikasi penolakan nilai dan standar HAM  sangat jelas dan detail. 

Dia membandingkan dengan audit HAM terhadap proyek strategis pembangunan bendungan. Setelah semua aturan yang dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan proyek bendungan itu dibongkarnya, "Kelihatan betul bahwa bukan hanya aturannya yang tidak memadai, tetapi aturan yang ada pun yang dibuat sendiri oleh pemerintah itu sendiri tidak dijalankan." 

Sri menambahkan tentang relasi HAM dan pembangunan di mana kondisi pelaksanaan HAM disebutnya bergantung kepada kondisi demokrasi. ”Jika unsur-unsur kualitas demokrasinya jauh merosot bagaimana kita mau berharap bahwa pembangunan itu sejalan dengan HAM? Apalagi dengan praktik diktatorial seperti di IKN,” kata dia. 

Pilihan Editor: Walhi Kritik Pemkab Sleman yang Putuskan Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warganya, Kenapa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MWA: Rektor Baru Unpad Harus Bisa Capai Pendapatan Rp 3 Triliun

9 jam lalu

Tiga calon Rektor Unpad absen hadiri undangan debat terbuka yang diinisiasi BEM Kema Unpad 2024 bersama BEM Fakultas dan Civitas Academica.  Foto: BEM Unpad/Fawwaz Ihza Mahenda
MWA: Rektor Baru Unpad Harus Bisa Capai Pendapatan Rp 3 Triliun

MWA Unpad menggunakan tiga prinsip sebagai target yang harus dicapai oleh rektor baru periode 2024-2029.


Peneliti BRIN Ungkap Fakta Gelombang Panas di Asean: Naik Signifikan, Picu Krisis Pangan dan Kesehatan

20 jam lalu

Warga menggunakan payung saat aktivitas di luar ruangan menghindari terik matahari di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa fenomena gelombang panas di sebagian wilayah Asia dalam sepekan terakhir tidak berkaitan dengan kondisi suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Ungkap Fakta Gelombang Panas di Asean: Naik Signifikan, Picu Krisis Pangan dan Kesehatan

Gelombang panas yang terjadi di Indonesia memiliki korelasi yang linear dan secara umum dipengaruhi oleh fenomena El Nino.


Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN

21 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN

Pemerintah Jokowi merancang tiga skema pemindahan ASN ke IKN. Apa saja?


Pemerintah Janjikan Insentif Buat ASN yang Pindah ke IKN

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Pemerintah Janjikan Insentif Buat ASN yang Pindah ke IKN

Sebanyak 1.740 ASN akan pindah ke IKN pada September mendatang. Pemerintah menjanjikan hingga November nanti akan ada 47 tower hunian yang selesai.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

Pada perayaan HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran HAM.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

1 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

Amnesty International Indonesia singgung soal revisi UU Polri di HUT Bhayangkara ke-78.


Telkom Bantu Startup untuk Berkontribusi dalam Pengembangan IKN

1 hari lalu

CEO Lifepack & Co-Initiator Startup
Lokal, Natali Ardianto (paling kiri) dan
Deputy EVP CX & Digitalization Telkom,
Fauzan Feisal (tengah) dalam sesi
diskusi Indigo Leaders Talk dan Startup
Clinic bertajuk
Telkom Bantu Startup untuk Berkontribusi dalam Pengembangan IKN

Telkom secara nyata membuktikan dukungannya kepada startup digital dalam negeri untuk dapat memperluas networking, pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi startup agar selalu siap menjaring berbagai peluang.


ALMI Ragukan Bamsoet Penuhi Angka Kredit Mengajar untuk Syarat Jadi Guru Besar

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menguji sidang tertutup mahasiswa S3 program doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Siti Yuniarti yang meneliti tentang pengaturan hukum siber salam platform digital marketplace guna pembangunan ekonomi digital Indonesia, secara daring dari Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
ALMI Ragukan Bamsoet Penuhi Angka Kredit Mengajar untuk Syarat Jadi Guru Besar

Gunadi meragukan Bamsoet mencapai KUM sebesar 1.100. Alasannya, Bambang sibuk di dunia politik.


BUMN Dukung Pelaksanaan Upacara 17 Agustus di IKN, Erick Thohir: Akan Membanggakan Indonesia

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
BUMN Dukung Pelaksanaan Upacara 17 Agustus di IKN, Erick Thohir: Akan Membanggakan Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan institusinya siap memenuhi fasilitas untuk menunjang pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI IKN Nusantara.


Menteri BUMN Tinjau Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

2 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Wiko Migantoro berfoto bersama usai meninjau kesiapan BUMN dalam pembangunan sarana dan fasilitas (Sarfas) energi di Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk jaringan gas oleh Pertamina. Minggu 30 Juni 2024
Menteri BUMN Tinjau Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan BUMN dalam pembangunan sarana dan fasilitas energi di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk jaringan gas yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina.