Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu juga di wilayah pesisir Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan Kuala Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  “Di sana, tidak ada FPIC (Free, Prior, Informed Consent) dalam proses pembangunan,” katanya. 

Mirza mengakui, meski ada partisipasi publik namun itu tidak menyeluruh sampai kesepakatan (consent) Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Ia mengungkap lemahnya norma partisipasi publik yang seharusnya dapat dilibatkan dan dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembangunan, dan lainnya.

"Tidak ada penjelasan rinci baik dalam UU maupun Perpres tentang bagaimana partisipasi publik dijalankan. Partisipasi publik hanya tokenisme, artinya ada tapi hanya sebagai cantolan." Secara keseluruhan, Mirza dan timnya menyimpulkan bahwa proyek IKN tidak koheren dan gagal dalam uji legitimasi.

Pembahas Kuatkan Kesimpulan Kajian

Peneliti di The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menjadi pembahas dalam forum diskusi budaya itu. Menurut dia, hasil audit HAM atas IKN oleh Mirza dan timnya menunjukkan bahwa pola pembangunan IKN serupa dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang secara legal maupun dalam praktiknya sudah bermasalah.

"Cenderung mengabaikan dan bahkan menolak penerapan nilai-nilai pembangunan," kata dia sambil menambahkan, indikasi penolakan nilai dan standar HAM  sangat jelas dan detail. 

Dia membandingkan dengan audit HAM terhadap proyek strategis pembangunan bendungan. Setelah semua aturan yang dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan proyek bendungan itu dibongkarnya, "Kelihatan betul bahwa bukan hanya aturannya yang tidak memadai, tetapi aturan yang ada pun yang dibuat sendiri oleh pemerintah itu sendiri tidak dijalankan." 

Sri menambahkan tentang relasi HAM dan pembangunan di mana kondisi pelaksanaan HAM disebutnya bergantung kepada kondisi demokrasi. ”Jika unsur-unsur kualitas demokrasinya jauh merosot bagaimana kita mau berharap bahwa pembangunan itu sejalan dengan HAM? Apalagi dengan praktik diktatorial seperti di IKN,” kata dia. 

Pilihan Editor: Walhi Kritik Pemkab Sleman yang Putuskan Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warganya, Kenapa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

3 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat memberikan konferensi pers di area Masjid Ainul Hikmah DPP partai, Jakarta, Senin 17 Juni 2024. TEMPO/Hendrik
Airlangga Siapkan Pemindahan ASN ke IKN, Satgas Infrastruktur Siapkan Pembangunan Kantor Kemenko

Airlangga Hartarto telah siapkan beberapa PNS untuk pindah ke IKN tahun ini.


6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

7 jam lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

Sejumlah lembaga pemerintahan mengajukan penambahan anggaran. Ada faktor IKN


Cara Kenali Hewan Kurban yang Sehat, Begini Saran Peneliti BRIN

16 jam lalu

Ilustrasi pemeriksaan hewan kurban. TEMPO/Iqbal Lubis
Cara Kenali Hewan Kurban yang Sehat, Begini Saran Peneliti BRIN

Dalam pelaksanaan kurban, penting untuk memilih hewan yang aman dan sehat.


Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

18 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

Koordinator KIKA Satria Unggul menanggapi kabar Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet telah ikut serangkaian tes untuk dapat gelar Guru Besar.


Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

23 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan tamu-tamu VIP untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN harus menggunakan kendaraan listrik.


Terkini: Bos BSI Beberkan Kondisi usai Penarikan Dana Muhammadiyah, 4 Penyebab Utama Judi Online Kian Marak

1 hari lalu

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berpose dalam sesi foto usai penandatanganan akta penggabungan tiga bank syariah milik Himbara di Jakarta, Rabu 16 Desember 2020. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terkini: Bos BSI Beberkan Kondisi usai Penarikan Dana Muhammadiyah, 4 Penyebab Utama Judi Online Kian Marak

Berita terkini bisnis pada Ahad, 16 Juni 2024, dimulai dari penjelasan Dirut BSI soal kondisi perusahaan usai penarikan dana Muhammadiyah.


Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

1 hari lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Jokowi hari-hari ini disorot setelah dua kemenakannya diketahui menduduki posisi strategis di perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persero).


Anies Baswedan Siap Maju di Pilgub Jakarta, Peneliti BRIN Nilai untuk Modal Pilpres 2029

1 hari lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Baswedan Siap Maju di Pilgub Jakarta, Peneliti BRIN Nilai untuk Modal Pilpres 2029

Siti Zuhro berpendapat, jika Anies Baswedan tak muncul ke permukaan, publik bisa saja melupakannya.


PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

1 hari lalu

Presiden Jokowi secara resmi memulai groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 20 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

Pemerintah memutuskan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia secara hibrida di dua tempat, yaitu IKN dan Jakarta.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

1 hari lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.