Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah Istana Bogor yang Disebut Jokowi Bau Kolonial, Pernah Terbakar Saat Perang Banten

image-gnews
Bangunan Istana Bogor. Dok. Biro Sekretariat Presiden
Bangunan Istana Bogor. Dok. Biro Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku dibayang-bayangi bau kolonial selama mendiami tiga istana peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Istana Negara, Istana Merdeka, dan Istana Bogor. Istana Negara dan Istana Merdeka berada di Jakarta Pusat, masing-masing menghadap ke arah Jalan Veteran dan ke arah Medan Merdeka.

“Yang ada di Bogor itu istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Istana Negara itu dihuni Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten,” kata Jokowi ketika memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Sejarah Istana Bogor

Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Istana Kepresidenan Bogor berawal dari tempat peristirahatan yang dicari oleh orang-orang Belanda ketika bekerja di Batavia—sekarang Jakarta. Mereka menilai Batavia terlalu panas dan ramai, kemudian mencari lokasi yang sejuk dilakukan di luar kota Batavia.

Selain orang-orang Belanda, Gubernur Jenderal Belanda G.W. Baron van Imhoff juga melakukan hal yang sama. Dia berhasil menemukan sebuah tempat yang strategis di Kampong Baroe pada 10 Agustus 1744.

Setahun kemudian, tepatnya pada 1745, Baron van Imhoff memerintahkan pembangunan sebuah pesanggrahan yang diberi nama Buitenzorg—berarti bebas dari masalah—di lokasi tersebut. Dia sendiri yang merancang sketsa bangunan tersebut. Proyek itu berorientasi pada Blenheim Palace, arsitektur kediaman Duke of Marlborough di dekat Oxford, Inggris.

Penamaan bangunan Buitenzorg juga mencakup wilayah perkampungan di sekitarnya, yang kini dikenal sebagai Bogor. Namun, pembangunan gedung tidak juga rampung hingga masa dinas Baron van Imhoff berakhir. Jabatannya digantikan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mossel.

Diteruskan Beberapa Gubernur Jenderal Belanda

Istana Bogor tercatat pernah rusak berat pada masa pemberontakan perang Banten. Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang memimpin masyarakat Banten melawan belanda pada 1750-1754. Pasukan Banten menyerang Kampong Baroe dan membakarnya. Pemberontakan itu akhirnya berakhir tak lama kemudian.

Pergantian para gubernur jenderal dari Belanda diikuti berbagai perombakan di Istana Bogor terus terjadi. Gubernur Jenderal Willem Daendels, misalnya, memutuskan untuk memperluas pesanggrahan di Bogor dan membuat gedung induk menjadi dua tingkat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Jenderal Baron van der Capellen juga kembali memperluas bangunan tersebut. Dia juga menambahkan menara di tengah-tengah gedung induk dan membuka kebun raya di sekeliling Istana Bogor. Kebun itu diresmikan pada 18 Mei 1817.

Pada 10 Oktober 1834, gempa bumi mengguncang Istana Bogo dan mengakibatkan kerusakan berat. Berbagai upaya perbaikan terus berlanjut hingga akhirnya Gubernur Jenderal Albertus Jacobus Duymaer van Twist memutuskan untuk merobohkan bangunan yang terkena gempa dan mendirikan yang baru. Struktur yang baru hanya berupa bangunan satu lantai yang desainnya mengikuti arsitektur Eropa abad ke-9. Ada juga dua jembatan penghubung gedung induk dengan gedung sayap kanan dan sayap kiri.

Pembangunan Istana Bogor rampung pada 1861, dalam masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud de Montager. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada 1870, Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai rumah dinas resmi para gubernur jenderal Belanda. Penghuni terakhirnya adalah Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang terpaksa menyerahkan istana kepada pemerintah Jepang, melalui Jenderal Imamura. Tercatat sebanyak 44 gubernur jenderal Belanda pernah menempati Istana Kepresidenan Bogor.

 

Selanjutnya, Istana Bogor Dipercantik Pemerintah Indonesia  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.


Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

2 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

7 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.


Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

11 jam lalu

Suasana pembangunan rusun ASN terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

12 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

12 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

13 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

13 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?