TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah DI Yogyakarta (DIY) menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak awal bulan ini hingga 31 Agustus nanti. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta, Noviar Rahmad, mengatakaan kabupaten yang paling terimbas kemarau pada tahun ini adalah Gunungkidul, Bantul, serta Kulon Progo.
"Sebanyak 1.153 hektare lahan pertanian di kabupaten-kabupaten itu terdampak kekeringan dan sebagian besar mengalami puso (gagal panen)," katanya pada Senin, 19 Agustus 2024.
Merujuk data BPBD DIY, lahan sawah yang terdampak kekeringan tersebar di 14 kecamatan dalam 3 kabupaten. Sebagian daerah yang terdampak berada di sisi selatan atau dekat dengan pesisir masing-masing kabupaten.
Khusus di Kabupaten Gunungkidul, ada 10 kecamatan yang lahannya terganggu oleh kekeringan panjang. Area yang dimaksud mulai dari Semanu, Saptosari, Playen, Karangmojo, Gedangsari, Semin, Ngawen, Ponjong, Nglipar, sampai Patuk. Sebagian besar tanaman padi yang gagal panen di Gunungkidul ada di lahan sawah tadah hujan.
Area Kabupaten Bantul yang turut terdampak adalah Kecamatan Dlingo. Sedangkan lahan yang terimbas kekeringan di Kulon Progo tersebar di Kecamatan Wates, Panjatan, dan Temon. “Dampak kekeringan ini bukan hanya soal kebutuhan air bersih untuk rumah tangga warga, tapi juga hasil panen," kata Noviar
Warga Gunungkidul, kata dia, sudah mengalami krisis air bersih sejak Juni 2024. Adapun kekeringan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo kekeringan baru terasa sejak pertengahan bulan lalu, seiring meningkatnya permintaan bantuan air bersih.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memastikan sudah ada anggaran kebencanaan yang disiapkan untuk situasi darurat bencana kekeringan. “Untuk berjaga jaga jika anggaran yang dikeluarkan pemerintah kabupaten tak mencukupi," ucapnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan belum ada permintaan pasokan air bersih dari masyarakat di wilayahnya. Pada permintaan tersebut sudah tinggi di area Yogyakarta lainnya.
“Namun kami sudah berjaga-jaga apabila tiba tiba ada kebutuhan itu,” tutur dia.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menuturkan lembaganya sudah mendirikan bangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD) bagi kelompok tani tanaman pangan dan peternak. "Infrastruktur itu untuk menjaga ketersediaan air di sektor pertanian,” katanya. “Persoalan utamanya saat kemarau adalah turunnya debit air irigasi.”
Pilihan Editor: Dugaan Pencatutan NIK KTP untuk Pilgub Jakarta, Begini Sejarah, Fungsi dan Cara Pengaduannya
