RUU Konservasi Mandek, Posisi Indonesia Lemah di KTT Biodiversity

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Konvensi Keanekaragaman Hayati di Sharm El-Sheikh, Mesir. TEMPO/Shinta Maharani

    Suasana Konvensi Keanekaragaman Hayati di Sharm El-Sheikh, Mesir. TEMPO/Shinta Maharani

    TEMPO.CO, Sharm el Sheikh - Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berjalan dua tahun tak kunjung selesai. Padahal aturan itu penting untuk melindungi sumber daya alam hayati atau sumber daya genetik Indonesia dari biopiracy yang merugikan. Biopiracy terjadi ketika peneliti atau organisasi penelitian mengambil sumber daya biologis tanpa izin dan sanksi.

    Baca juga: Menyusuri Kerajaan Bekantan di Kawasan Konservasi Tarakan

    Tempo mendapatkan informasi RUU itu mandek karena ego sektoral antar-kementerian. Tapi, sejumlah kementerian membantahnya. "Enggak juga," kata Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Exploitasia, ketika dihubungi, Ahad, 2 Desember 2018.

    Menurut Indra, pemerintah belum melanjutkan pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena UU Nomor 5 tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang berarti untuk konservasi sumber daya alam hayati. Dalam draf RUU yang ada saat ini, kata Indra masih banyak pasal yang belum sesuai prinsip dan filosofi konservasi. Padahal sudah dibahas berkali-kali.

    Baca juga: Konferensi Keanekaragaman Hayati Bahas Diet untuk Kesehatan

    Prinsip konservasi itu harus mencakup perlindungan sistem penyangga kehidupan. Filosofi lainnya adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Juga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

    Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andi Rusandi, mengatakan masih perlu harmonisasi untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Dia tidak menampik bila kerap terjadi tumpang tindih kewenangan antar-kementerian.

    Contohnya ketika menangani persoalan di perairan atau akuatik. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya tugas itu. "Kadang-kadang agak miskomunikasi di lapangan," kata dia.

    Baca juga: Penjaga Keanekaragaman Hayati Merbabu

    Posisi Pemerintah Indonesia di Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Biodiversity Conference lemah karena tidak memiliki peraturan di level nasional ihwal pemanfaatan sumber daya genetik.

    Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Efransjah, mengatakan aturan pemanfaatan sumber daya alam hayati mendesak. Isu ini menurut dia sama pentingnya dengan perubahan iklim sehingga perlu kesadaran kuat di tingkat politik nasional. "Biodiversitas Indonesia diambil. Indonesia nggak dapat apa-apa. Itu keterlaluan," kata Efransjah.

    Konferensi yang berlangsung pada 13-29 November 2018 di Sharm El Sheikh, Mesir melibatkan 196 negara punya tujuan utama untuk konservasi, pemanfaatan sumber daya genetik, dan pembagian manfaat sumber daya genetik. Hingga konferensi berakhir, perdebatan keras terjadi pada bagian pembagian manfaat sumber daya genetik atau di forum itu dikenal dengan Acces and Benefit Sharing (ABS). Ada dua blok yang bertarung habis-habisan perihal pembagian manfaat. Tempo berkesempatan meliput konferensi tersebut atas dukungan Climate Tracker, jaringan global yang beranggotakan 10 ribu jurnalis peliput isu iklim.

    Indonesia berada di kubu Like-Minded Megadiverse Countries atau LMMC, yakni kelompok negara-negara kaya keanekaragaman hayati. Selain Indonesia, beberapa di antaranya, yaitu Malaysia, Filipina, negara-negara kawasan Amerika Latin, dan negara-negara di Afrika.

    Baca juga: Aktivis Demo Korporasi Perusak Keanekaragaman Hayati

    Negara-negara kaya teknologi seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa keberatan memberikan pembagian manfaat penggunaan sumber daya genetik. “Perjuangan Indonesia sangat berat bersama LMMC. Kami bertarung keras supaya dapat pembagian manfaat yang adil,” kata Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Informasi Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ruliyana Susanti kepada Tempo di sela konferensi.

    Forum itu juga meminta negara-negara peserta konferensi memiliki kebijakan atau aturan nasional ihwal pemanfaatan sumber daya genetik. Sayangnya, Indonesia hingga saat ini belum punya payung hukum. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berjalan dua tahun tak kunjung selesai.

    Ada dua hal penting yang jadi bahasan pokok konferensi itu yang berlangsung alot. Negosiasi tentang Digital Sequence Information semua informasi hasil pengembangan bioteknologi paling panas hingga akhir konferensi.

    DSI bicara pemanfaatan Deoxyribo Nucleic Acid atau DNA makhluk hidup, misalnya mikroba, virus, tanaman, binatang. Selain itu, penelitian biologi sintetis untuk menciptakan organisme hidup buatan di laboratorium juga memicu kontroversi.

    Baca juga: Wilmar Diprotes Karena Merusak Keanekaragaman Hayati

    Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmowati mengatakan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mencantumkan mikroorganisme sebagai bagian penting dari sumber daya genetik sehingga perlu revisi. Mikroorganisme sumber daya genetik rentan dibawa ke luar negeri untuk kepentingan industri tanpa sepengetahuan negara penyedia sumber daya genetik. “Mikroorganisme kasat mata sehingga sulit dideteksi,” kata Enny.

    Dia mencontohkan orang bisa saja membawa spesimen di koper dan mikroorganisme melalui medium tanah pada sepatu. Lalu mikroorganisme itu digunakan untuk antibiotik dan pestisida yang bersifat komersial. Tapi, Indonesia tak mengetahui hal itu. Atas dasar itulah menurut Enny perlu aturan ihwal pemanfaatan sumber daya genetik.

    Enny menyebut Indonesia kerap kecolongan sumber daya genetik melalui penelitian. Peneliti Indonesia ditawari menulis publikasi di jurnal Internasional. Peneliti itu

    diminta mengirim flora dan fauna. Pada daun yang dia kirim terdapat mikroorganisme yang kemudain dimanfaatkan untuk produksi obat berupa antibiotik.

    Contoh lainnya adalah sintetik biologi melalui pengembangan struktur molekuler pada kunyit. Orang tidak perlu datang ke Indonesia untuk mencari kunyit karena kunyit telah dibuat melalui sintetik biologi.

    Baca juga: Tiga Poin Penting Konvensi Keanekaragaman Hayati Mesir

    Simak artikel menarik lainnya seputar konservasi hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Maruf Amin di Debat Pilpres 2019 Soal Ancaman Stunting

    Dalam Debat Pilpres 2019 babak ketiga, Maruf Amin mengklaim angka prevalensi stunting turun 7 persen pada 2014 - 2019. Beginilah kondisi sebenarnya.