Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Usul Abu Batu Bara Dihapus dari Daftar Limbah B3

Reporter

image-gnews
Ilustrasi PLTU. Antaranews.com
Ilustrasi PLTU. Antaranews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan penghapusan abu batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Abu dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri tersebut selama ini tercantum pada Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Sebanyak 16 asosiasi di Apindo sepakat mengusulkan penghapusan fly ash dan bottom ash (FABA), karena berdasarkan hasil uji pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Haryadi B. Sukamdani, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.

Ke-16 asosiasi tersebut yaitu Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia), IMA (Indonesian Mining Association), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Akida (Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia), Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia).

Selanjutnya, APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Inaplas (Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia), ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia), APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia), APSyFI (Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filament Indonesia), dan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia).

Haryadi menuturkan, industri Indonesia menghasilkan FABA sebanyak 10–15 juta ton per tahun. Menurutnya, berdasarkan uji karakteristik dari industri, limbah itu tak memenuhi baku mutu/ambang batas persyaratan yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014. 

Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida menyoroti rendahnya implementasi rencana pemanfaatan limbah pembakaran batu bara itu sebagai bahan baku batu paving, pengganti semen, ataupun bahan baku campuran konstruksi. Dia mencatat, tingkat pemanfaatan abu batu bara di Indonesia 0-0,96 persen untuk fly ash dan 0,05–1,98 persen untuk bottom ash.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PLN Mulai Gunakan Bonggol Jagung untuk Co-firing Biomassa di PLTU

1 hari lalu

Deretan pepohonan tanaman indigofera yang ditanam PLN, Pengprov Yogyakarta, dan warga masyarakat di Desa Gombang, Gunung Kidul, Yogyakarta, 24 Desember 2023. Indogofera yang tahan terhadap lahan tandus dan kering, juga merupakan sumber energi terbarukan pengganti batu bara bagi PLTU PLN guna mendukung Net Zero Emission berbasis keterlibatan masyarakat. Tempo/Jati Mahatmaji
PLN Mulai Gunakan Bonggol Jagung untuk Co-firing Biomassa di PLTU

Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah mengatakan telah menyelesaikan uji coba co-firing bonggol jagung di dua lokasi.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

6 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

6 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Apindo DKI Rinci Persentase Pungutan yang Ditanggung Perusahaan, Belum Termasuk Iuran Tapera

6 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Solihin (tengah, baju biru) dalam konferensi pers tentang penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor DPP Apindo DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024. Sejumlah federasi serikat  (FSP) hadir dalam konferensi pers ini, yakni FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI), FSP Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI KSBSI), FSP Serikat Pekerja Nasional (SPN/KSPI), FSP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), FSB Kimia Industri Umum, Farmasi, Kesehatan (KIKES), dan FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP). TEMPO/Han Revanda Putra.
Apindo DKI Rinci Persentase Pungutan yang Ditanggung Perusahaan, Belum Termasuk Iuran Tapera

DPP Apindo DKI Jakarta sebut Tapera akan bebani perusahaan dan pekerja. Singgung PPh 21 hingga BPJS Ketenagakerjaan.


Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

DPP Apindo DKI Jakarta mengaku telah menolak Tapera sejak 2016. Pernah diajak diskusi dengan sejumlah kementerian.


PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

7 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

Kementerian PUPR menyebut pemberi kerja diwajibkan tanggung 0,5 persen iuran pekerja untuk Tapera. Disebut untuk membangun loyalitas.


Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba

8 hari lalu

Ilustrasi Batu Bara. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.
Pengamat Nilai IUP untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Minerba

Pengamat menilai kebijakan Presiden Jokowi memberi ormas keagamaan izin usaha pertambangan atau IUP tidak sesuai dengan Undang-Undang Minerba