Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Surya Darmadi, Walhi: Korupsi Berdampak Buruk bagi Lingkungan

image-gnews
Tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin, 15 Agustus 2022. Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin, 15 Agustus 2022. Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Uli Arta Siagian, dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan praktik korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, pengurus negara dan korporasi melalui aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin akan sangat berdampak pada kehidupan orang-orang yang ada di kampung itu. 

Kasus korupsi ini merujuk pada kasus megakorupsi dengan tersangka Surya Darmadi yang masih terus bergulir di pengadilan. Kasus ini merupakan pengembangan kasus mantan Bupati Indragiri Hulu Riau, Raja Thamsir. Mereka disangka melakukan korupsi dengan menyerobot tanah milik negara untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.

Kejaksaan menduga Surya menyerobot lahan negara di Indragiri Hulu seluas 37.095 hektare. Lahan itu diduga digunakan oleh sejumlah perusahaan Surya sejak 2003 hingga 2022 secara ilegal. Saat itu kerugian negara dalam kasus korupsi ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Namun, selanjutnya angka tersebut membengkak menjadi 104 triliun.

“Kita tahu bahwa ketika bentang hutan itu berubah menjadi monokultur sawit, jelas akan mengubah siklus hidup masyarakat yang ada di sana,” kata Uli secara daring, 22 Desember 2022. Hutan dengan semua bentuk kekayaannya, tambahnya, memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. 

Menurutnya, dalam konteks pemenuhan kebutuhan esensial seperti pangan dan air, hal itu akan sangat tergantung pada kondisi suatu bentang hutan. Ketika dia diubah fungsi atau bentuknya dengan monokultur maka sumber esensial itu akan hilang.

“Kita sangat tahu bahwa aktivitas-aktivitas pemenuhan pangan dan air ini sangat lekat dengan kehidupan keseharian perempuan sehingga memang pengubahan bentang alam tadi menjadi monokultur ilegal,” jelasnya.

Uli juga menjelaskan bahwa bukan hanya merugikan negara, ada juga kerugian lain. Kekayaan biodiversitas juga hilang dari perubahan bentang hutan tadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Made dari Kalihari menyatakan dukungannya kepada Kejaksaan Agung agar mengembalikan lahan Duta Palma yang disita warga setempat. “Model konflik yang bangun Surya Darmadi, ketika masyarakat vokal, maka akan memainkan tangan orang lain untuk membungkam dan mengkriminalisasi,” jelas Made.

Uli juga menceritakan tentang masalah hutan Indonesia di mata Eropa. Menurutnya, bulan lalu Walhi berbincang dengan komisi di Uni Eropa sehubungan adanya undang-undang yang membahas deforestasi. “Ada satu poin pembicaraan berkaitan dengan bagaimana situasi di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, undang-undang tersebut sudah sah dan nantinya negara-negara akan diletakkan pada kategorisasi, apakah negara tersebut tinggi deforestasi atau rendah deforestasi. Dalam proses kategorisasi, mereka akan memakai data pengindraan jauh sebagai salah satu dasar untuk meletakkan negara-negara produsen ini masuk dalam kategorisasi yang mana. 

Baca:
Tambang Ilegal di Hulu Sungai Tengah Diadukan ke Bareskrim dan Kapolri

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

3 jam lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

9 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.


Sewa Helikopter Menteri Budi Karya Diduga Dibiayai Dana Korupsi Proyek Kereta Api

11 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kunjungi lokasi pembangunan rel kereta api di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Jumat sore, 27 Oktober 2017. TEMPO/Didit Hariyadi
Sewa Helikopter Menteri Budi Karya Diduga Dibiayai Dana Korupsi Proyek Kereta Api

Menurut Harno, uang haram itu sebagian pernah dipakai membiayai penyewaan helikopter Menteri Budi Karya untuk kunjungan ke wilayah.


Usut Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa Seorang Direktur

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Usut Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa Seorang Direktur

KPK masih melakukan pendalaman soal dugaan korupsi di PT Taspen.


Syahrul Yasin Limpo Merasa Ditinggal NasDem, Kuasa Hukum: Ada Hal yang Sebetulnya Berhubungan

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Merasa Ditinggal NasDem, Kuasa Hukum: Ada Hal yang Sebetulnya Berhubungan

Bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL merasa ditinggalkan Partai NasDem saat menghadapi kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementan.


Walhi Yogyakarta Tunggu Keseriusan Raffi Ahmad Membatalkan Investasi Beach Klub di Kawasan Karst

2 hari lalu

Lokasi proyek pembangunan resort dan beach club di kawasan bentang alam karst Gunungkidul dan Gunung Sewu, pada Jumat, 14 Juni 2024. Proyek ini diungkap oleh Raffi Ahmad di media sosial. Sumber: Koalisi Gunungkidul Melawan.
Walhi Yogyakarta Tunggu Keseriusan Raffi Ahmad Membatalkan Investasi Beach Klub di Kawasan Karst

Pernyataan mundur Raffi Ahmad dilakukan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.


Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

3 hari lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

Maqdir Ismail, kuasa hukum Surya Darmadi, mengatakan upaya Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi aset Surya Darmadi saat ini tak sesuai putusan MA.


Insiden Ledakan Berulang di Industri Nikel, Walhi Minta Evaluasi Menyeluruh dan Penegakan Hukum

5 hari lalu

Salah satu korban luka ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, pada Kamis malam, 13 Juni 2024. (istimewa)
Insiden Ledakan Berulang di Industri Nikel, Walhi Minta Evaluasi Menyeluruh dan Penegakan Hukum

Ledakan diduga bersumber dari las oxy asetilin.


Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

Fakta-fakta terbaru sidang pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.