Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Cek NIK Anda Dicuri Parpol atau Tidak

image-gnews
KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro
KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kini, isu-isu politik meruak di tengah masyarakat. Mulai dari verifikasi faktual, koalisi, pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga pencatutan data NIK oleh partai politik.

Sebanyak 42 partai politik telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), 24 di antaranya lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sebuah partai politik harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi peserta Pemilu 2024, salah satunya berkaitan dengan jumlah anggota atau kader.

Baca juga: Tahapan Validasi NIK - NPWP Online dan Cara Uji Keberhasilannya

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta Pemilu 2024 harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Selain itu, ada juga syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Jumlah itu tentu tidak sedikit bagi partai politik tertentu. Untuk mengakalinya, ada partai politik “nakal” yang secara tak bertanggung jawab mencatut Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah orang ke dalam Sipol. Polemik ini bermula saat beberapa pengguna media sosial mengeluhkan NIK mereka dicatut sebagai kader sebuah partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Sebagian orang lainnya pun ikut waswas NIK mereka dicatut partai politik nakal tersebut. Mereka berbondong-bondong cek NIK online di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari tahu adanya kemungkinan penyalahgunaan NIK.

Lantas, bagaimana cara cek NIK KTP Anda yang tercatut di Sipol KPU atau tidak? Simak dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pergi ke Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan di tautan https://infopemilu.kpu.go.id/  

2. Pada halaman depan portal, klik menu “Cek Anggota Parpol”.

3. Untuk lebih mudahnya, Anda juga bisa langsung menuju tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Akan ada pertanyaan dan perintah, “Apakah Anda terdaftar sebagai anggota partai politik? Silakan masukkan NIK yang dicari.”

5. Pada kolom yang tersedia, masukkan NIK Anda dan centang captcha yang ada. Setelah itu, klik tombol “Cari”.

6. Jika NIK Anda tidak tercatut, akan muncul pesan “NIK: … Tidak terdaftar dalam Sipol”.

7. Namun, jika muncul informasi NIK, nama, partai politik, dan pesan “Terdaftar dalam Sipol” sementara Anda tidak pernah merasa mendaftar sebagai kader, itu berarti NIK Anda telah dicatut oleh partai politik yang tertera.

8. Untuk melaporkan pencatutan ini, Anda bisa mengklik tombol “Tanggapan” dan mengisi formulir laporan sesuai masalah yang dihadapi, kemudian klik “Submit”.

9. KPU akan segera memproses formulir laporan Anda untuk diverifikasi lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan.

10. Anda bisa mengecek kembali secara berkala apakah NIK Anda telah dihapus dari Sipol atau belum. Jika NIK Anda tak kunjung dihapus, ulangi langkah pengisian formulir laporan.

SYAHDI MUHARRAM 


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

3 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

Pemeriksaan status NIK dapat dilakukan secara online melalui kanal yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berikut cara cek NIK secara online.


Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

3 hari lalu

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2024. Tempo/CiciliaOcha
Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

PKS, PKB, dan NasDem akan membahas bersama bakal cawagub dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana sikap awal ketiga partai politik ini.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


PKB Gelar Perayaan Harlah ke-26 dan Pembukaan Mukernas Hari Ini

4 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan orasi saat kampanye UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Muhaimin Iskandar dan Perempuan Bangsa PKB mengkampanyekan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan di Car Free Day (CFD) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Gelar Perayaan Harlah ke-26 dan Pembukaan Mukernas Hari Ini

PKB bakal mengundang seluruh calon kepala daerah yang sudah diusung. Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan pidato politik.


Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden, Serahkan Nominasi ke Kamala Harris

5 hari lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden, Serahkan Nominasi ke Kamala Harris

Joe Biden, kandidat presiden inkumben dari Partai Demokrat, akhirnya menyatakan mundur dari pencalonan di tengah berbagai desakan.


Partai Demokrat Disebut Menunda Pengumuman Resmi Calon Presiden yang akan Maju di Pilpres AS 2024

7 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato pada acara NATO untuk memperingati 75 tahun aliansi tersebut, di Washington, AS, 9 Juli 2024. REUTERS/Leah Millis
Partai Demokrat Disebut Menunda Pengumuman Resmi Calon Presiden yang akan Maju di Pilpres AS 2024

Partai Demokrat menunda pengumuman secara resmi kandidat calon presiden Amerika Serikat (AS) dari partai itu yang akan maju di pilpres AS 2024.


Ini Gaji Secret Service, Agen Khusus yang Mengawal Donald Trump

11 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Ini Gaji Secret Service, Agen Khusus yang Mengawal Donald Trump

Gaji tahunan rata-rata untuk Secret Service pengawal mantan presiden AS Donald Trump adalah US$65.642 atau sekitar R 1,06 miliar (kurs Rp 16.151).


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

12 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Sekjen PKS Bersua Ketum PSI, Klarifikasi soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Sejumlah Parpol?

18 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kedua kiri) berjabat tangan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman (kanan)saat melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang seperti mencari kesepahaman mengenai isu politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen PKS Bersua Ketum PSI, Klarifikasi soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Sejumlah Parpol?

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi turut menemui Ketum PSI Kaesang Pangarep saat mengunjungi kantor DPP PKS pada Senin kemarin, 8 Juli 2024.


Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

18 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

Kehadiran anggota partai politik di pendaftaran komisioner Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menimbulkan kekhawatiran atas nasib auditor negara.