Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Cek NIK Anda Dicuri Parpol atau Tidak

image-gnews
KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro
KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kini, isu-isu politik meruak di tengah masyarakat. Mulai dari verifikasi faktual, koalisi, pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga pencatutan data NIK oleh partai politik.

Sebanyak 42 partai politik telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), 24 di antaranya lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sebuah partai politik harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi peserta Pemilu 2024, salah satunya berkaitan dengan jumlah anggota atau kader.

Baca juga: Tahapan Validasi NIK - NPWP Online dan Cara Uji Keberhasilannya

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta Pemilu 2024 harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Selain itu, ada juga syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Jumlah itu tentu tidak sedikit bagi partai politik tertentu. Untuk mengakalinya, ada partai politik “nakal” yang secara tak bertanggung jawab mencatut Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah orang ke dalam Sipol. Polemik ini bermula saat beberapa pengguna media sosial mengeluhkan NIK mereka dicatut sebagai kader sebuah partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Sebagian orang lainnya pun ikut waswas NIK mereka dicatut partai politik nakal tersebut. Mereka berbondong-bondong cek NIK online di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari tahu adanya kemungkinan penyalahgunaan NIK.

Lantas, bagaimana cara cek NIK KTP Anda yang tercatut di Sipol KPU atau tidak? Simak dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pergi ke Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan di tautan https://infopemilu.kpu.go.id/  

2. Pada halaman depan portal, klik menu “Cek Anggota Parpol”.

3. Untuk lebih mudahnya, Anda juga bisa langsung menuju tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Akan ada pertanyaan dan perintah, “Apakah Anda terdaftar sebagai anggota partai politik? Silakan masukkan NIK yang dicari.”

5. Pada kolom yang tersedia, masukkan NIK Anda dan centang captcha yang ada. Setelah itu, klik tombol “Cari”.

6. Jika NIK Anda tidak tercatut, akan muncul pesan “NIK: … Tidak terdaftar dalam Sipol”.

7. Namun, jika muncul informasi NIK, nama, partai politik, dan pesan “Terdaftar dalam Sipol” sementara Anda tidak pernah merasa mendaftar sebagai kader, itu berarti NIK Anda telah dicatut oleh partai politik yang tertera.

8. Untuk melaporkan pencatutan ini, Anda bisa mengklik tombol “Tanggapan” dan mengisi formulir laporan sesuai masalah yang dihadapi, kemudian klik “Submit”.

9. KPU akan segera memproses formulir laporan Anda untuk diverifikasi lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan.

10. Anda bisa mengecek kembali secara berkala apakah NIK Anda telah dihapus dari Sipol atau belum. Jika NIK Anda tak kunjung dihapus, ulangi langkah pengisian formulir laporan.

SYAHDI MUHARRAM 


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Denpasar Minta Parpol Usung Figur Menarik dan Dikenal pada Pilkada 2024, Ini Alasannya

6 jam lalu

Warga melakukan pencoblosan saat pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Ahad, 24 Desember 20232023. Simulasi yang dilakukan KPU Denpasar tersebut sebagai salah satu persiapan para petugas penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar. ANTARA/Fikri Yusuf
KPU Denpasar Minta Parpol Usung Figur Menarik dan Dikenal pada Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU mencatat tren partisipasi dalam Pilwali Denpasar cenderung menurun dalam dua periode terakhir.


Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

7 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

Gerindra menganggap situasi politik saat ini belum kondusif untuk membicarakan amendemen UUD 1945.


Iran Setujui Enam Kandidat Calon Presiden untuk Gantikan Ebrahim Raisi

7 hari lalu

Negosiator nuklir Iran, Saeed Jalili, yang sempat menjadi kandidat presiden dalam pemilu 14 juni silam, melambaikan tangan ketika menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan Presiden Iran yang baru, Hasan Rouhani di gedung parlemen, di Teheran, Iran, Minggu (4/8). AP/Ebrahim Noroozi
Iran Setujui Enam Kandidat Calon Presiden untuk Gantikan Ebrahim Raisi

Dewan Wali Iran telah menyetujui enam kandidat calon presiden untuk pemilu Iran pada 28 Juni 2024.


Alasan PDIP Intens Berkomunikasi dengan Semua Parpol Jelang Pilkada 2024

7 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di depan lokasi Rakernas V PDIP, Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 23 Mei 2024. TEMPO/Defara
Alasan PDIP Intens Berkomunikasi dengan Semua Parpol Jelang Pilkada 2024

PDIP sudah mengeluarkan lebih dari 70 surat tugas untuk Pilkada 2024.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

10 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

11 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Terkini Bisnis: BP Tapera Sebut Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Tugas Raja Juli Antoni Sebagai Wakil Otorita IKN Baru

13 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini Bisnis: BP Tapera Sebut Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Tugas Raja Juli Antoni Sebagai Wakil Otorita IKN Baru

BP Tapera menyatakan telah mengembalikan Tapera kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp 4,2 triliun.


Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?

13 hari lalu

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?

Jika NIK dan NPWP tidak dipadankan nantinya akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

13 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


Ragam Reaksi Parpol atas Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Ragam Reaksi Parpol atas Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

PDIP menyebut putusan MA terkesan sarat kepentingan.