Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPDB 2023, Dinas Pendidikan Jawa Barat Dalami Kasus Pemalsuan KK

image-gnews
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Juni 2020. Pada PPDB tahun ajaran 2020/2021, Kota Bandung memiliki kuota peserta didik baru sebanyak 9.211 untuk SMA Negeri dan 7.698 untuk SMK Negeri yang akan dimulai pada Senin 8 Juni 2020 mendatang secara daring. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Juni 2020. Pada PPDB tahun ajaran 2020/2021, Kota Bandung memiliki kuota peserta didik baru sebanyak 9.211 untuk SMA Negeri dan 7.698 untuk SMK Negeri yang akan dimulai pada Senin 8 Juni 2020 mendatang secara daring. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah mendalami temuan dugaan pemalsuan data peserta Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023. Dugaan pemalsuan tersebut terkait barcode dokumen Kartu Keluarga (KK) yang menjadi persyaratan peserta.

“Modusnya adalah dalam pendaftaran online, KK itu disertakan barcode-nya seolah-olah akan tersambung ke website Disdukcapil, padahal tidak seperti itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya dalam keterangannya, Kamis, 3 Agustus 2023.

Wahyu tidak memerinci nama daerah dan sekolah yang ditemukan peserta PPDB yang memalsukan barcode KK tersebut. Seluruhnya ditemukan 89 peserta tersebar di 28 sekolah yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dinas Pendidikan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain pun membentuk tim khusus untuk mendalami kasus tersebut.

“Kita sudah membentuk tim khusus bersama OPD lain yang terkait untuk mendalaminya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, tetapi ini sekali lagi baru dugaan," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, 89 kasus pemalsuan dokumen KK untuk PPDB 2023 ini berbeda dengan kasus 4.791 peserta yang sudah ditolak karena ditemukan dokumen persyaratannya bermasalah. Ribuan peserta itu disebut sudah masuk sekolah swasta.

Adapun untuk 89 peserta yang diduga menggunakan KK yang dipalsukan tersebut sudah lolos dan diterima di sekolah yang ditujunya. "Pada saat pencatatan pendaftaran online, operator memang menduga data KK itu benar karena barcode yang tertera selintas memang mengarah ke link Disdukcapil, tetapi setelah diteliti ulang ternyata bermasalah," kata Wahyu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahyu mengatakan, jika terbukti memang terjadi pemalsuan dokumen, maka pelakunya akan dilaporkan pada pihak kepolisian. Saat ini, siswa yang terindikasi persyaratannya palsu tersebut masih dibolehkan bersekolah di sekolahnya saat ini dan jika terbukti dokumennya palsu maka siswa tersebut akan diminta keluar dari sekolahnya saat ini dan pindah ke sekolah lain.

“Sementara siswa yang bersangkutan yang kini sudah bersekolah di sekolah yang dituju, rencana kita, mereka akan diberi waktu setahun tetap bersekolah. Setelah itu mereka diminta pindah ke sekolah lain. Itu baru skema awal yang kita pikirkan. Pokoknya, hak sekolah anak tetap akan kita perhatikan, itu prinsipnya,” kata Wahyu.

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat peserta PPDB SMA/SMK dan SLB di Jawa Barat seluruhnya berjumlah 521.417 orang. Dari jumlah tersebut, 301.749 orang diterima di sekolah negeri.

Pilihan Editor: Dugaan Kecurangan PPDB Kota Bogor Ditindaklanjuti Polisi, 24 Saksi Diperiksa

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Pindah Alamat KTP dan KK Online Terbaru 2023

22 jam lalu

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang melakukan perekaman data KTP Elektronik Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 17 Februari 2023. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Paalembang melakukan perekaman data dan cek biometrik bagi warga binaan di rumah tahanan tersebut sebagai persiapan data pemilih pada Pemilu 2024 dan keperluan lainnya yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cara Pindah Alamat KTP dan KK Online Terbaru 2023

Ketahui cara pindah alamat KTP dan KK online terbaru 2023 lengkap dengan persyaratan dan cara pengajuannya.


Pungli di Sekolah Negeri Depok, Wali Kota Minta Jangan Digeneralisir

2 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menggelar konferensi pers soal kasus kapel di Balai Kota Depok, Selasa 19 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pungli di Sekolah Negeri Depok, Wali Kota Minta Jangan Digeneralisir

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut tidak semua sekolah di kotanya diduga melakukan pungutan liar (pungli).


Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Pimpinan DPRD Minta Disdik Jabar Pecat Guru dan Kepsek yang Terlibat

3 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Pimpinan DPRD Minta Disdik Jabar Pecat Guru dan Kepsek yang Terlibat

Sejumlah orang tua SMA negeri di Kota Depok melaporkan dugaan pungli dengan modus dana sumbangan pendidikan


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

5 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


JPPI: Kisruh PPDB Bukan Persoalan Teknis, tapi Persoalan Sistemik

7 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
JPPI: Kisruh PPDB Bukan Persoalan Teknis, tapi Persoalan Sistemik

Pada pelaksanaan PPDB 2023 pun banyak pihak yang mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap sistem PPDB, utamanya jalur zonasi.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kecam Kekerasan oleh Aparat Keamanan di Sekolah Pulau Rempang

9 hari lalu

Beberapa anak SD berlarian keluar sekolah setelah adanya tembakan gas air mata ke sekolah. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kecam Kekerasan oleh Aparat Keamanan di Sekolah Pulau Rempang

Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, mengatakan aparat keamanan seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih preventif dan manusiawi.


Terima Laporan Evaluasi Ombudsman Soal PPDB, Irjen Kemendikbud Akan Ambil Langkah ini

16 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Terima Laporan Evaluasi Ombudsman Soal PPDB, Irjen Kemendikbud Akan Ambil Langkah ini

Irjen Kemendikbud meminta bantuan Polri agar pelanggaran selama PPDB tidak dibawa ke ranah pidana.


Tanggapi Laporan Pengawasan PPDB dari Ombudsman, Kemenag akan Lakukan Evaluasi

16 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Tanggapi Laporan Pengawasan PPDB dari Ombudsman, Kemenag akan Lakukan Evaluasi

Kementerian Agama mengatakan laporan pengawasan Ombudsman terhadap PPDB 2023.


Berikut 5 Temuan Hasil Pengawasan PPDB 2023 oleh Ombudsman

17 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Berikut 5 Temuan Hasil Pengawasan PPDB 2023 oleh Ombudsman

Ombudsman memaparkan laporan permasalahan penyelenggaraan PPDB 2023 usai pengawasan pada Agustus lalu.


Ombudsman Serahkan Laporan Pengawasan PPDB 2023, Ungkap Masalah Berulang

17 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ombudsman Serahkan Laporan Pengawasan PPDB 2023, Ungkap Masalah Berulang

Ombudsman RI menyerahkan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan PPDB 2023.