Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPDB 2023, Dinas Pendidikan Jawa Barat Dalami Kasus Pemalsuan KK

image-gnews
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Juni 2020. Pada PPDB tahun ajaran 2020/2021, Kota Bandung memiliki kuota peserta didik baru sebanyak 9.211 untuk SMA Negeri dan 7.698 untuk SMK Negeri yang akan dimulai pada Senin 8 Juni 2020 mendatang secara daring. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Juni 2020. Pada PPDB tahun ajaran 2020/2021, Kota Bandung memiliki kuota peserta didik baru sebanyak 9.211 untuk SMA Negeri dan 7.698 untuk SMK Negeri yang akan dimulai pada Senin 8 Juni 2020 mendatang secara daring. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah mendalami temuan dugaan pemalsuan data peserta Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023. Dugaan pemalsuan tersebut terkait barcode dokumen Kartu Keluarga (KK) yang menjadi persyaratan peserta.

“Modusnya adalah dalam pendaftaran online, KK itu disertakan barcode-nya seolah-olah akan tersambung ke website Disdukcapil, padahal tidak seperti itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya dalam keterangannya, Kamis, 3 Agustus 2023.

Wahyu tidak memerinci nama daerah dan sekolah yang ditemukan peserta PPDB yang memalsukan barcode KK tersebut. Seluruhnya ditemukan 89 peserta tersebar di 28 sekolah yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dinas Pendidikan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain pun membentuk tim khusus untuk mendalami kasus tersebut.

“Kita sudah membentuk tim khusus bersama OPD lain yang terkait untuk mendalaminya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, tetapi ini sekali lagi baru dugaan," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, 89 kasus pemalsuan dokumen KK untuk PPDB 2023 ini berbeda dengan kasus 4.791 peserta yang sudah ditolak karena ditemukan dokumen persyaratannya bermasalah. Ribuan peserta itu disebut sudah masuk sekolah swasta.

Adapun untuk 89 peserta yang diduga menggunakan KK yang dipalsukan tersebut sudah lolos dan diterima di sekolah yang ditujunya. "Pada saat pencatatan pendaftaran online, operator memang menduga data KK itu benar karena barcode yang tertera selintas memang mengarah ke link Disdukcapil, tetapi setelah diteliti ulang ternyata bermasalah," kata Wahyu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahyu mengatakan, jika terbukti memang terjadi pemalsuan dokumen, maka pelakunya akan dilaporkan pada pihak kepolisian. Saat ini, siswa yang terindikasi persyaratannya palsu tersebut masih dibolehkan bersekolah di sekolahnya saat ini dan jika terbukti dokumennya palsu maka siswa tersebut akan diminta keluar dari sekolahnya saat ini dan pindah ke sekolah lain.

“Sementara siswa yang bersangkutan yang kini sudah bersekolah di sekolah yang dituju, rencana kita, mereka akan diberi waktu setahun tetap bersekolah. Setelah itu mereka diminta pindah ke sekolah lain. Itu baru skema awal yang kita pikirkan. Pokoknya, hak sekolah anak tetap akan kita perhatikan, itu prinsipnya,” kata Wahyu.

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat peserta PPDB SMA/SMK dan SLB di Jawa Barat seluruhnya berjumlah 521.417 orang. Dari jumlah tersebut, 301.749 orang diterima di sekolah negeri.

Pilihan Editor: Dugaan Kecurangan PPDB Kota Bogor Ditindaklanjuti Polisi, 24 Saksi Diperiksa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

27 hari lalu

Kepala Kejati Sumbar Asnawi. ANTARA
Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?


Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

40 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.


Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

50 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.


KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

51 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial


JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

18 Januari 2024

Warga melintasi poster caleg yang dicoret tulisan 'tersangka penusukan pohon' di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Senin, 15 Januari 2024. Pelabelan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu sebagai bentuk protes atas pemasangan alat peraga kampanye caleg dengan memaku pohon yang melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024 pasal 70 huruf H. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.


Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

17 Januari 2024

Sejumlah siswa bermain di Lapangan SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu, 9 Oktober 2019. Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA
Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.


Ingin Daftar CPNS 2024? Siapkan Dokumen Berikut

10 Januari 2024

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Ingin Daftar CPNS 2024? Siapkan Dokumen Berikut

Meski belum diumumkan kapan pendaftaran CPNS 2024, pelamar bisa mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting berikut.


Cara Daftar dan Membeli Gas 3 Kg untuk Masyarakat yang Belum Terdaftar

6 Januari 2024

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Cara Daftar dan Membeli Gas 3 Kg untuk Masyarakat yang Belum Terdaftar

Mulai Januari 2024, hanya masyarakat yang terdaftar di pangkalan data yang dapat membeli gas 3 Kg. Begini cara mendaftarnya.


Mulai 1 Januari 2024 Pembelian LPG 3 Kilogram Pakai KTP, Begini Cara Daftarnya

21 Desember 2023

Seorang petugas agen merapihkan tabung LPG 3kg di Jl. Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (4/6). TEMPO/Aditia Noviansyah
Mulai 1 Januari 2024 Pembelian LPG 3 Kilogram Pakai KTP, Begini Cara Daftarnya

Kebijakan tersebut diterapkan agar penggunaan LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.


Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

3 Desember 2023

Ilustrasi KJP
Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

Seorang warga penerima KJP Plus mengaku anaknya telah mendapat KJP Plus sejak 2017, tapi tiba-tiba dicabut usai Dinas Pendidikan bersih-bersih data.