Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sederet Reaksi Akademisi Soal Aturan Nadiem Lulus Kuliah Tanpa Skripsi

Reporter

image-gnews
Ilustrasi skripsi. Freepix.com
Ilustrasi skripsi. Freepix.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyederhanakan standar kelulusan mahasiswa perguruan tinggi. Kini, mahasiswa sarjana atau sarjana terapan tak lagi diwajibkan membuat skripsi, tapi bisa membuat tugas akhir dalam ventuk lain. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Mengenai penerbitan kebijakan baru itu, sejumlah pihak, terutama sivitas akademika memberi tanggapan. Berikut deretannya. 

1.   Rektor Unsoed

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq menilai peraturan yang membolehkan lulus tanpa menggarap skripsi dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa beberapa program studi (prodi) dan fakultas di Unsoed sudah menerapkannya. 

“Ada beberapa pendapat dan beberapa telah diterapkan di Unsoed. Sejumlah program studi dan fakultas memang sudah mengimplementasikan (lulus tanpa skripsi),” kata Akhmad di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. 

Akan tetapi dalam penerapannya, model skripsi yang berbeda disebut sebagai tugas akhir. Tugas akhir tersebut berasal dari hasil penelitian, hasil kerja praktik, hasil kerja di lapangan atau hasil kegiatan yang disetarakan dengan tugas akhir. 

“Tidak harus dari hasil penelitian, tetapi ada yang dari magang atau kerja di perusahaan, kemudian memenuhi sistematika dan kaidah yang sudah ditentukan ini nanti disetarakan sebagai tugas akhir atau sama dengan skripsi,” kata Sodiq. 

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang mengambil tugas akhir atau skripsi selain penelitian masih sangat sedikit. Menurut dia, hal itu bukan karena terdapat hambatan, tetapi barangkali perlu sosialisasi yang lebih masif. 

“Artinya begini, sebagian lulusan terdahulu hanya dalam bentuk skripsi. Namun ke depan, yang penting lagi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu diarahkan sesuai dengan passion (gairah) mahasiswa kita,” ucap Sodiq. 

Meski begitu, Unsoed menyambut baik kebijakan lulus kuliah tanpa skripsi. Namun, harus tetap ada batasan, apabila mahasiswa menaruh minat di riset, maka pihaknya akan tetap melayani skripsi. “Jadi kebijakan tersebut dapat menjadi pilihan, alternatif, tidak harus berbentuk riset seperti yang umum dilakukan,” kata Sodiq. 

2.   Dosen UM Surabaya

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Satria Unggul Wicaksana memberikan tanggapan terkait kebijakan lulus tanpa skripsi. Dalam pernyataannya, ia menjabarkan beberapa poin soal kebijakan tersebut.

Pertama, kebijakan konversi atau peralihan skripsi menjadi tugas akhir atau studi proyek merupakan terobosan yang baik, namun perlu peran besar dari fakultas atau program studi untuk menyelenggarakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sehingga, ada bentuk nyata dari konversi kegiatan selain pengerjaan skripsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lanjut Satria, perguruan tinggi harus tetap mendorong mahasiswa yang tetap ingin menulis tugas akhir dalam bentuk serupa skripsi. Menurut dia, kampus harus memfasilitasinya dengan memperhatikan pedoman akademik, integritas, anti-plagiasi, joki dan pelanggaran lainnya. 

Kemudian, kata Satria, perguruan tinggi perlu memacu agar otonomi dalam menjalankan format pengerjaan tugas akhir. “Artinya, jangan nanti ketika sudah terbit dalam transkrip nilai, ternyata tidak diakui di dunia kerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 30 Agustus 2023 

Satria juga menjelaskan perlu adanya kesiapan seluruh sivitas perguruan tinggi agar paham dan konsisten dalam menjalankan program lulus tanpa skripsi tersebut. Terakhir, menurut dia, perlu didorong komunitas akademik dan masyarakat sipil yang memusatkan kepada bidang akademik agar terlibat dalam pengambilan kebijakan pendidikan sehingga kebijakan lulus kuliah tanpa skripsi itu betul-betul menjalankan partisipasi bermakna dan menguntungkan semua pihak. 

3. Rektor IPB

Rektor IPB University Arif Satria mengatakan transformasi standar kelulusan yang dibuat Nadiem tak menurunkan mutu lulusan. “Transformasi standar lulusan yang diatur kebijakan Mas Menteri ini tidak menurunkan mutu lulusan. Misalnya, mahasiswa bisnis membuat proposal bisnis karena tidak semua harus menjadi peneliti, ada yang tertarik menjadi pengusaha, aktivis di masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arif, mahasiswa perlu mengasah kemampuan menulis dari apa yang direncanakan. Hal itulah yang menjadi keterampilan baru yang di masa depan. Selain itu, keterampilan berkomunikasi bukan hanya sebatas lisan melainkan tulisan.

Menulis, kata Arief, dapat menggambarkan cara berpikir seseorang. "Oleh karena itu, kami memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya tidak harus penelitan dan skripsi. Mereka bisa menulis (proyek) apa yang diminati dalam proses peningkatan skills,” ujarnya.

4. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Senada dengan itu, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Ali Ridho Barakbah menyambut baik kebijakan para sarjana dapat lulusan tanpa harus membuat skripsi. “Kami dari vokasi berterima kasih dengan aturan ini karena kami bisa fokus pada penyelesaian masalah riil di lapangan bersama dosen, mahasiswa, dan mitra (industri) melalui program based learning tanpa menyalahi aturan,” kata Ali Ridho.  

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Tanggapan ITB dan Unpad Soal Tugas Akhir Tak Wajib Skripsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

2 hari lalu

Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

Petisi agar Menteri Pendidikan Jerman mundur diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi menyusul upaya sanksi terhadap akademisi pro-Palestina


Nadiem Makarim akan Cek Kabar Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Pendidikan

7 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim akan Cek Kabar Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Pendidikan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menanggapi kabar program makan bergizi gratis akan menggunakan anggaran pendidikan. Makan bergizi gratis adalah program unggulan milik presiden terpilih Prabowo Subianto yang dia janjikan selama masa kampanye Pilpres 2024 lalu.


Rapat dengan Nadiem, Anggota DPR Singgung Temuan KPK Soal Alokasi Anggaran Sekolah Kedinasan

7 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan Nadiem, Anggota DPR Singgung Temuan KPK Soal Alokasi Anggaran Sekolah Kedinasan

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru sempat menyinggung soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kampus di Indonesia.


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

7 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

7 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk tahun 2025.


Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

11 hari lalu

Ilustrasi plagiat
Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang diduga plagiat skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri). Bagaimana kronologinya?


Nadiem Usulkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 25 Triliun

14 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Usulkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 25 Triliun

Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran 2025 ditambah untuk progran prioritas


UKT: Mahasiswa Mengajukan Judicial Review hingga Tarif Kuliah Dikaji Ulang

15 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
UKT: Mahasiswa Mengajukan Judicial Review hingga Tarif Kuliah Dikaji Ulang

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM mengajukan permohonan judicial review terhadap aturan yang menjadi dasar sejumlah kampus negeri menaikkan UKT dan IPI


Terpopuler: Kekayaan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang Batalkan Kenaikan UKT, Prabowo Tunjuk Keponakannya Masuk Tim Sinkronisasi

17 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Kekayaan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang Batalkan Kenaikan UKT, Prabowo Tunjuk Keponakannya Masuk Tim Sinkronisasi

Mendikbudristek Nadiem Makarim memutuskan untuk membatalkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).


Segini Harta Kekayaan Nadiem Makarim, Mendikbudristek yang Akhirnya Batalkan Kenaikan UKT

18 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Segini Harta Kekayaan Nadiem Makarim, Mendikbudristek yang Akhirnya Batalkan Kenaikan UKT

Rencana kenaikan UKT di berbagai PTN yang sebelumnya menimbulkan polemik akhirnya dibatalkan Nadiem Makarim. Berapa gaji Mendikbudristek tersebut?