Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah Lulusan SMK Bisa Masuk Akpol? Ini Penjelasannya

Reporter

image-gnews
Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuliah di perguruan tinggi, bekerja atau berwirausaha menjadi beberapa pilihan karier bagi lulusan sekolah menengah. Selain itu, ada banyak pilihan profesi yang bisa dipilih lulusan baru (fresh graduate) sekolah menengah, seperti menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol

Akpol merupakan lembaga pendidikan yang melahirkan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Akpol bertindak sebagai unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri bagi alumni sekolah menengah yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. 

Lantas, apakah lulusan SMK bisa masuk Akpol? 

Syarat Daftar Tamtama Brimob dan Tamtama Polair 2023

Sebagaimana Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/12/IV/DIK.2.1./2023 tentang Penerimaan Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran (TA) 2023, salah satu persyaratan khusus calon pelamar Akpol ialah harus memiliki ijazah setidaknya dari SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan Paket A, B, dan C). Dengan demikian, alumni SMK tidak diperkenankan untuk mendaftar. 

Akan tetapi, lulusan SMK masih bisa mengikuti seleksi Tamtama Brigade Mobile (Brimob) atau Tamtama Polisi Air (Polair). Hanya saja, tidak semua jurusan diperbolehkan mendaftar. 

Adapun syarat khusus seleksi Tamtama Brimob dan Tamtama Polair 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berjenis kelamin pria, bukan anggota atau mantan anggota Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau pemah mengikuti pendidikan Polri/TNI.

b. Berijazah

1. Tamtama Brimob

-  SMA/MA/SMK semua jurusan, kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan (tidak berijazah Paket A dan B) dengan kriteria lulus

-   Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setara SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setara SMA) dengan kriteria lulus

2. Tamtama Polair

-    SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan (diutamakan dari SMK Pelayaran/Perkapalan) serta tidak berijazah Paket A dan B dengan kriteria lulus

-    Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setara SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setara SMA) dengan kriteria lulus

c. Berusia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 22 tahun ketika buka pendidikan

d. Memiliki tinggi badan minimal 165 cm (pria), khusus ras Melanesia (Kepolisian Daerah atau Polda Papua dan Papua Barat) 163 cm

e. Tidak bertato dan tidak bertindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama/adat

f.  Dinyatakan bebas atau negatif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panitia Pusat/Panitia Daerah (Panpus/Panda)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

g. Tidak mendukung atau terlibat dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika

h. Tidak melakukan tindakan melanggar norma agama, kesusilaan, norma sosial, dan hukum.

i.   Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada seluruh bidang tugas Kepolisian, serta diketahui oleh orang tua/wali.

j.   Menyerahkan surat pernyataan bermeterai untuk tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin mampu membantu meluluskan dalam proses seleksi, serta diketahui oleh orang tua/wali.

k. Berdomisili atau bertempat tinggal minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah menurut administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

l.   Belum pemah menikah secara hukum, agama, atau adat, belum pemah hamil atau melahirkan, dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan. Apabila taruna diketahui pernah menikah maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan.

m. Bersedia mengikuti ikatan dinas pertama minimal 10 tahun, terhitung sejak diangkat menjadi Tamtama Polri.

n. Memperoleh izin atau persetujuan dari orang tua/wali.

o. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain.

p. Melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan telah memperoleh vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus.

q. Bagi pegawai atau karyawan yang sudah bekerja secara tetap harus:

-    Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi.

-    Bersedia berhenti menjadi pegawai atau karyawan, apabila diterima pendidikan pembentukan Tamtama Polri.

r.  Mengikuti dan dinyatakan lulus serangkaian pemeriksaan atau pengujian dengan sistem gugur dan/atau rangking. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: 5 Fakta Briptu Tiara Nissa, Polwan Polda Jatim Lulusan Terbaik Akpol Turki

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

8 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.


TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.