Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran Guru Besar UI, Hindari Kriminalisasi Masyarakat Adat di RUU Konservasi

image-gnews
Guru Besar Universitas Indonesia, Jatna Supriatna. Dok. Humas UI
Guru Besar Universitas Indonesia, Jatna Supriatna. Dok. Humas UI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar bidang biologi konservasi di Universitas Indonesia (UI) Jatna Supriatna mengatakan perumusan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) perlu memperhatikan komitmen internasional.

Komitmen itu, kata Jatna, seperti Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Ramsar, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES) dan Global Biodiversity Framework seperti 30 by 30, OECM (Other Effective-area based Conservation Measures) dan lain lain. 

"Versi draft terbaru RUU KSDAHE membuat spesies menjadi tiga kategori sudah cukup baik dan dapat didorong, namun dengan catatan bahwa daftarnya di-update secara regular berdasarkan informasi terkini yang sahih (best available information)," kata Jatna kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2024. 

Pada era digital ini, menurut Jatna, dengan adanya teknologi IoT, Landsat, Gene editing, dan lainya perlu diantisipasi bagaimana membuat monitoring dan biodiversity prospecting yang lebih baik, sehingga tidak selalu menjadi debat kusir dengan peneliti-peneliti asing.

Jatna menyarankan untuk mengadopsi right-based approach agar kasus kriminalisasi masyarakat tradisional yang masuk ke dalam kawasan konservasi tidak terjadi lagi. "Sebaliknya kita harus dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi," ujarnya.

Selain itu, Jatna menyarankan dana yang berhasil dikumpulkan baik dari pemanfaatan maupun pungutan sebaiknya dikumpulkan menjadi satu trust fund khusus untuk konservasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dengan demikian tidak selalu memberatkan pemerintah bila kawasan konservasi bertambah luasnya dan mengefektifkan penegakan hukum dan pengembangan ekonomi dari jasa lingkungan dan pemanfaatan seperti ekowisata, bioprospeksi dan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Anggia Erma Rini, mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bakal rampung pada masa sidang berikutnya, setelah DPR sedang menjalani reses hingga 13 Mei 2024.

Menurut Anggia, rapat pembahasan terakhir berlangsung pada 19 Maret lalu. Dia mengatakan ada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan dalam rapat pembahasan di internal Komisi IV, terutama permintaan Komisi IV agar perusakan lingkungan tidak dianggap sebagai kejahatan tunggal.

Ia menyebutkan jika kejahatannya sudah bertumpuk, maka pemidanaan atau pemberian sanksi diberikan secara akumulasi. "Tapi hukum kita tidak bisa memperlakukan seperti itu. Jadi ini masih jadi perbincangan dengan teman-teman di Kemenkumham," ungkapnya.

Pilihan Editor: Gunung Dempo Meletus Setelah Air Danau Kawah Berubah Warna

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

7 jam lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

KIKA berharap Kemendikbudristek dapat menyelesaikan problem pengangkatan guru besar bermasalah, termasuk melibatkan tokoh politik dan kekuasaannya.


UI Terima 1.930 Mahasiswa Baru dari Jalur PPKB dan Jalur Prestasi

9 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI). (ANTARA/Feru Lantara)
UI Terima 1.930 Mahasiswa Baru dari Jalur PPKB dan Jalur Prestasi

Pengumuman calon mahasiswa baru UI dapat dilihat melalui laman penerimaan.ui.ac.id/ppkb untuk PPKB dan laman penerimaan.ui.ac.id untuk SJP.


KIKA Catat Daftar Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di 2023-2024

10 jam lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
KIKA Catat Daftar Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di 2023-2024

Sepanjang 2023 hingga 2024, KIKA mencatat ada 27 jenis kasus pelanggaran kebebasan akademik. Dosen, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil jadi korban.


Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

17 jam lalu

Kondisi Pepohonan yang ada di dalam kawasan Hutan Harapan. TEMPO/Syaiful Bukhori
Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan pencabutan izin restorasi ekosistem atau konservasi PT Rimba Raya Conservation.


Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

1 hari lalu

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, mengunjungi Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kamis, 11 Juli 2024. Kebun Raya Itera digadang-gadang sebagai leading sector bagi perguruan tinggi di indonesia serta pendukung pendirian Kebun Raya Nasional di IKN. (Humas Itera)
Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

Kebun Raya Itera baru berusia dua tahun, namun pengembangan dan pengelolaannya dinilai sudah lebih dari cukup.


Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

1 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik meminta pemerintah segera mencabut gelar guru besar yang terbukti menggunakan cara curang.


Jadi Guru Besar Lewat Jalur Instan, Pengamat Pendidikan: Ingin Dapat Privilage, tapi Karya Tidak Jelas

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Jadi Guru Besar Lewat Jalur Instan, Pengamat Pendidikan: Ingin Dapat Privilage, tapi Karya Tidak Jelas

Banyak kampus merestui pengangkatan gelar guru besar, meski tidak sesuai prosedur.


Histeris Anaknya Lulus SIMAK UI, Ussy Sulistiawaty: Susah Perjuangannya

2 hari lalu

Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty menghadiri acara kelulusan SMA anaknya, Syafa Azzahra. Foto: Instagram/@ussypratama
Histeris Anaknya Lulus SIMAK UI, Ussy Sulistiawaty: Susah Perjuangannya

Anak kedua Ussy Sulistiawaty diterima di jurusan Psikologi UI, setelah sempat mengalami beberapa kali kegagalan.


Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

Kemendikbudristek telah turun untuk investigasi dugaan rekayasa persyaratan menjadi guru besar oleh sebelas dosen ULM.


Riuh Skandal Guru Besar, Aliansi Akademisi Indonesia Duga Ada Konspirasi

2 hari lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Riuh Skandal Guru Besar, Aliansi Akademisi Indonesia Duga Ada Konspirasi

Aliansi menilai semakin banyak pejabat dan politikus yang diduga berhasil memperoleh guru besar dengan cara tidak benar.