Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengaturan Koridor Ekologi UU KSDAHE Diklaim Bakal Kurangi Konflik Manusia dan Satwa Liar

image-gnews
Sejumlah Mahout (pawang) memasangkan kalung GPS (GPS Collar) pada leher seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) liar di kantong habitat Sugihan-Simpang Heran yaitu di area konsesi mitra pemasok APP Sinar Mas PT Bumi Andalas Permai (BAP), Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu 14 Mei 2023. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan bersama APP Sinar Mas dan Perkumpulan Jejaring Hutan Satwa (PJHS) memasang sebuah kalung GPS pada seekor gajah Sumatera liar berjenis kelamin betina bernama Meisya yang berusia 25 tahun dengan berat 2.782 kg untuk pemantauan pergerakan satwa itu dalam upaya mitigasi konflik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sejumlah Mahout (pawang) memasangkan kalung GPS (GPS Collar) pada leher seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) liar di kantong habitat Sugihan-Simpang Heran yaitu di area konsesi mitra pemasok APP Sinar Mas PT Bumi Andalas Permai (BAP), Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu 14 Mei 2023. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan bersama APP Sinar Mas dan Perkumpulan Jejaring Hutan Satwa (PJHS) memasang sebuah kalung GPS pada seekor gajah Sumatera liar berjenis kelamin betina bernama Meisya yang berusia 25 tahun dengan berat 2.782 kg untuk pemantauan pergerakan satwa itu dalam upaya mitigasi konflik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong adanya pengaturan koridor ekologi dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistemnya atau UU KSDAHE yang disahkan pada 9 Juli 2024 sebagai respons terhadap banyaknya konflik antara satwa liar dan manusia selama periode 2022-2023, yang tercatat sebanyak 1.499 kejadian.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Satyawan Pudyatmoko mengatakan efektivitas koridor ekologi dalam mengurangi terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dapat diukur dari berbagai aspek, seperti lokasi dan desain yang tepat, keterlibatan masyarakat, monitoring yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan yang kuat. 

"Dengan menghubungkan habitat yang terpisah, menyediakan jalur aman untuk pergerakan satwa, dan mengedukasi masyarakat, koridor ekologi dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di mana manusia dan satwa liar dapat hidup berdampingan berbagi ruang (koeksistensi) tanpa kejadian konflik yang signifikan," kata Satyawan melalui pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Satyawan, koridor ekologi dalam UU KSDAHE ini merupakan bagian dari ekosistem penting di luar kawasan hutan konservasi dan hutan negara. Ia menyebutkan koridor ekologi telah diformulasikan dalam format baru pada UU KSDAHE dengan tujuan untuk menjamin penerapan prinsip konservasi melalui pengaturan areal preservasi di luar areal konservasi di kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan suaka alam (KSA), serta kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K). 

"Dengan demikian, ekosistem penting termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa liar di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaannya ke depan," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Satyawan, koridor ekologi atau ekosistem penghubung merupakan salah satu bentuk areal preservasi, sedangkan areal preservasi merupakan bagian dari perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ia menyebut lokasi koridor ekologi atau ekosistem penghubung dapat berasal dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal penggunaan lain. 

"Dalam tataran teknis dan operasional, pengaturan koridor ekologi atau ekosistem penghubung akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri," katanya.

Pilihan Editor: Prakiraan Cuaca BMKG: Bibit Siklon 99W Picu Gelombang Tinggi, Cuaca Secara Umum Cerah Berawan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


GreenTeams dan KLHK Pasang 60 Pemantau Kualitas Udara Tambahan di Berbagai Lokasi Rawan Polusi

3 hari lalu

GreenTeams Air Quality Monitoring System (AQMS) Fix Station ISPUTEK EFS-2 (GreenTeams)
GreenTeams dan KLHK Pasang 60 Pemantau Kualitas Udara Tambahan di Berbagai Lokasi Rawan Polusi

Dengan adanya data kualitas udara yang lebih akurat dan terkini, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah segera dalam mengatasi polusi.


UGM Luncurkan Drone Palapa S-1 yang Dilirik Prabowo, Dipesan KLHK

4 hari lalu

Ketua Tim Riset Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Gesang Nugroho, saat peluncuran drone atau UAV Palapa S-1, Selasa 3 September 2024. FOTO/MUH. SYAIFULLAH
UGM Luncurkan Drone Palapa S-1 yang Dilirik Prabowo, Dipesan KLHK

Drone ini bisa dikembangkan untuk kebutuhan militer dan membawa bom. Uji telah dilakukan tim riset UGM untuk pemetaan kawasan.


Walhi Sebut Program Perhutanan Sosial dan TORA Gagal

4 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Sebut Program Perhutanan Sosial dan TORA Gagal

Walhi menilai capaian KLHK masih gagal memenuhi target 12,7 juta hektare perhutanan sosial selama dua periode Jokowi.


KLHK: Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Meningkat

5 hari lalu

Menteri LHK Siti Nurbaya ketika panel pleno Menteri di Oslo Tropical Forest Forum 2024, Norwegia, Selasa 25 Juni 2024.
KLHK: Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Meningkat

Menurut KLHK, luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat meningkat, melalui Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria.


Menteri KLHK: Aturan Ketat Perdagangan Karbon untuk Cegah Praktik Greenwashing

5 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri KLHK: Aturan Ketat Perdagangan Karbon untuk Cegah Praktik Greenwashing

KLHK menyatakan, ketatnya perdagangan karbon di Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya praktik greenwashing.


Jika Pembelian Pertalite Dibatasi Tersedia Pertamax 92, Apa Keunggulannya?

5 hari lalu

Pengendara mengisi BBM di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. Nantinya Pertamina akan fokus menjual Pertamax 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Pertamax Green 92 dengan mencampur (RON) 90 dengan 7 persen etanol. Kedua, Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8 persen etanol, ketiga Pertamax Turbo. Hal ini seiring komitmen Pertamina untuk mengembangkan bioenergi sebagai upaya mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. TEMPO/Subekti.
Jika Pembelian Pertalite Dibatasi Tersedia Pertamax 92, Apa Keunggulannya?

Berikut keunggulan Pertamax 92 dibandingkan Pertalite BBM bersubsidi.


Menjelang Penyerahan Second NDC Iklim, Masyarakat Sipil Minta KLHK Perhatikan Kelompok Rentan

8 hari lalu

Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan Balai Sarbini dengan tema
Menjelang Penyerahan Second NDC Iklim, Masyarakat Sipil Minta KLHK Perhatikan Kelompok Rentan

Masyarakat sipil meminta penyusunan dokumen komitmen iklim pemerintah lebih adil dan demokratis, serta memperhatikan kelompok rentan.


Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk SNDC: Ingatkan Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan

8 hari lalu

Seorang petani menunjukkan tanaman padi berumur sekitar satu bulan mati akibat kekeringan di area persawahan Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Selasa 30 Juli 2024. Sebagian sawah petani di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Kecamatan Samatiga mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Rekomendasi untuk SNDC: Ingatkan Dampak Perubahan Iklim terhadap Kelompok Rentan

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah menjadikan momentum penyerahan dokumen kontribusi iklim dalam SNDC sebagai upaya koreksi komitmen iklim.


Kualitas Udara Jakarta Memburuk, IQAir Catat Konsentrasi Polutan Terus Meningkat

9 hari lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat dan perumahan warga dengan kabut polusi udara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 13 Mei 2024. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kualitas udara Provinsi Banten pada, Senin  sore terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara tercatat 111 disusul Jawa Barat 94 dan Jawa Timur 84. ANTARA/Muhammad Iqbal
Kualitas Udara Jakarta Memburuk, IQAir Catat Konsentrasi Polutan Terus Meningkat

IQAir mencatat kualitas udara di Jakarta masih berkategori Tidak Sehat hingga Jumat, 30 Agustus 2024. Indeksnya meningkat selama beberapa hari ini.


Dosen UNJ Ubedilah Badrun Kembali Laporkan Kaesang ke KPK atas Gaya Hidup Mewah

9 hari lalu

Surat tanda bukti penerimaan pelaporan atau infromasi di Pengaduan Masyarakat KPK ditunjukkan ke awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, melaporkan Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono ke KPK terkait bergaya hidup mewah. TEMPO/Imam Sukamto
Dosen UNJ Ubedilah Badrun Kembali Laporkan Kaesang ke KPK atas Gaya Hidup Mewah

Ubedilah Badrun melaporkan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, terkait gaya hidup mewah, termasuk penggunaan jet pribadi Gulfstream.