Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, KLHK Sebut Perambahan Hutan Sejak 2019

image-gnews
Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi adanya perambahan hutan di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh. Salah satu penyebab berkurangnya luas hutan di wilayah konservasi rawa gambut itu disebutkan karena perubahan pengukuhan kawasan mengikuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan 1998 dan 2021.

"Berkurangnya kawasan SM Rawa Singkil bukan karena perambahan, tapi karena adanya perubahan pengukuhan kawasan mengikuti perubahan luasan," kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Satyawan Pudyatmoko, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

Di luar itu, Satyawan mengungkap hasil pencermatan pihaknya bahwa ada pembukaan lahan hutan seluas total 4.107 hektare di Suaka Margasatwa Rawa Singkil sejak 2019 hingga kini. Sebelumnya, seluas 20.677 hektare areal hutan di kawasan yang sama telah lebih dulu dilepas antara 1998 (SK Menteri Kehutanan Nomor 166 Tahun 1998) sampai 2021 (SK Nomor 6616 Tahun 2021).

Satyawan mengklaim kalau KLHK dalam mengamankan dan mengawasi kawasan konservasi sudah menerapkan sistem patroli cerdas untuk mencegah aktivitas ilegal di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Setiap adanya upaya pembabatan hutan bisa dideteksi secara dini sehingga bisa melakukan pencegahan secepat mungkin.

Dia menyebut adanya tekanan terhadap Suaka Margasatwa Rawa Singkil karena kawasan ini berbatasan langsung dengan permukiman dan tidak memiliki daerah penyangga (buffer zone). "Tekanan terhadap SM Rawa Singkil sudah diketahui BKSDA Aceh dan berbagai upaya menangani tekanan telah kami lakukan," kata dia.

Peta Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa

Bahkan, menurut Satyawan, BKSDA Aceh telah melakukan operasi gabungan yang menggandeng aparat keamanan dan pemerintah setempat sebagai bagian dari patroli penjagaan tersebut. Hasilnya, hingga pekan lalu, menurut Satyawan, pengamanan kawasan suaka margasatwa tidak menemukan adanya pembukaan lahan baru.

Hanya ada beberapa titik api tapi ini pun diyakinkan Satyawan hanya areal bukaan lama dan dapat dikendalikan. "Surat imbauan untuk turut mengawasi agar tidak ada penambahan bukaan lahan juga sudah disebar untuk memastikan tidak adanya aktivitas alat berat dan pembakaran lahan di SM Rawa Singkil," ucap Satyawan.

Menurut Satyawan, Suaka Margasatwa Rawa Singkil cukup berisiko untuk memicu kebakaran hutan dan lahan. Dia telah menginstruksikan BKSDA Aceh untuk memulihkan ekosistem seluas 321,8 hektare sejak 2018 melalui pengendalian hidrologi yang sekaligus memitigasi Karhutla. Lebih lanjut, upaya pengamanan juga menggandeng masyarakat setempat untuk menjadi Masyarakat Mitra Polhut (Polisi Hutan).

Temuan Berbeda dari Lapangan

Sebelumnya, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) memantau deforestasi terjadi semakin masif di area suaka margasatwa rawa gambut terbesar di Aceh ini. Sejak awal 2019 sampai Juni tahun ini, kehilangan tutupan hutan sudah seluas 2.030 hektare atau setara lebih dari tujuh kali luas kompleks GBK di Senayan, Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bisa kita bayangkan, suaka margasatwa yang menjadi kawasan paling sakral untuk konservasi dan seharusnya dijaga malah terus menyusut setiap tahunnya," kata Rubama dari HAKa, saat bersama rombongannya berkunjung ke kantor Tempo Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. 

HAkA bersama LBH Banda Aceh dan sejumlah organisasi lainnya berkeliling di Jakarta mengadukan apa yang menjadi keresahan mereka di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Menurut mereka, dalam radius lima kilometer dari kawasan suaka margasatwa itu memang terdapat 63 desa. Namun HAKa dkk tidak yakin deforestasi untuk lahan sawit dengan pembangunan kanal yang rapi dan pengerahan alat berat di lokasi itu dilakukan hanya oleh masyarakat biasa.

"Kami melihat aktivitas alat berat yang secara terang-terangan beroperasi di kawasan SM Rawa Singkil tapi aktivitas ini tampak seperti didiamkan saja," ucap Rubama menambahkan.

Deforestasi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Istimewa

Rubama mengakui kalau secara luasan, deforestasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil sangat kecil dibanding yang terjadi di provinsi atau pulau lain. Namun lokasinya yang berada di area suaka margasatwa yang dianggap sebagai status konservasi tertinggi, juga ketiadaan upaya serius di lapangan untuk mencegahnya, memaksa HAKa menggandeng yang lain memberanikan diri mengadu ke Jakarta. 

Lalu, suaka margasatwa itu adalah rumah orang utan dengan kepadatan populasi mencapai 5 individu per kilometer persegi. Teridentifikasi pula 122 jenis burung yang hidup di sana yang 32 di antaranya berkategori dilindungi dan 20 jenis lainnya masuk Red List IUCN dan apendiks CITES. "Ada juga 123 jenis mamalia di sana, termasuk harimau sumatera," ucap Rubama.

Koreksi dilakukan pada 7 Agustus 2024 pukul 18.15 WIB untuk akurasi kutipan Direktur Jenderal KSDAE tentang potensi ancaman Suaka Margasatwa Rawasingkil dan perubahan luasan hutannya.

Pilihan Editor: Peneliti BRIN Bandingkan Uranium Sebesar Telur Ayam dengan Batu Bara Sebanyak 88 Ton

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wali Kota Rahmad Mas'ud Cetak Hattrick Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

6 jam lalu

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2023 dari Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta pada Rabu 18 September 2024. Dok. Pemkot Balikpapan
Wali Kota Rahmad Mas'ud Cetak Hattrick Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

Nirwasita Tantra merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.


Kota Padang Kembali Raih Dua Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK

1 hari lalu

Penjabat Wali Kota Padang Andree (kanan) Harmadi Algamar menerima piagam Penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup Hidup 2023. Dok Pemkot Padang
Kota Padang Kembali Raih Dua Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK

Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, dan Ketua DPRD, Muharlion, menerima penghargaan Nirwasita Tantra 2023 karena keberhasilan membangun kota berwawasan lingkungan melalui kolaborasi eksekutif-legislatif.


Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

2 hari lalu

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, kedua dari kiri, saat konferensi pers di Kantor KLHK, Senin 12 Februari 2024. TEMPO/IRSYAN
Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

KLHK akan berkoordinasi dengan Komnas HAM, LPSK dan polisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.


PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

2 hari lalu

Vice President Health, Safety, Security and Environment (HSSE) PIS, Ade Gunawan (tengah) berfoto bersama usai pembukaan Festival Ciliwung SH IML bertemakan, Ciliwung Merdeka dari Sampah dan Limbah, di Dermaga Perahu Sahabat Ciliwung, Depok, yang berlangsung dari 16 hingga 27 September 2024. Dok. Pertamina International Shipping (PIS)
PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

Pertamina International Shipping (PIS) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi merawat sungai Ciliwung lewat festival Ciliwung SH IML.


Hasil Regulasi Baru, KLHK Bisa Bentuk Tim Penilai untuk Kasus Hukum Aktivis Lingkungan

2 hari lalu

Direkrut Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Hasil Regulasi Baru, KLHK Bisa Bentuk Tim Penilai untuk Kasus Hukum Aktivis Lingkungan

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 menebalkan partisipasi publik dalam upaya perlindungan hukum aktivis lingkungan.


Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

2 hari lalu

Sejumlah aktivis peduli lingkungan menggelar aksi Save Soil atau menyelamatkan tanah saat Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 9 Juni 2024. Dalam aksi tersebut, Raline Shah mengajak masyarakat untuk menyelamatkan tanah dengan memberikan naungan pepohonan serta memperkaya kandungan tanah dari sampah tanaman dan kotoran hewan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

Komnas HAM mengapresiasi penerbitan Permen LHK Nomor 10/2024 tentang perlindungan hukum terhadap aktivis atau pembela lingkungan.


Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

4 hari lalu

Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

KLHK menetapkan 4 petambak udang sebagai tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa.


Karhutla Meluas 13 Ribu Hektare di Kalimantan Barat, Berisiko Memicu Kabut Asap

5 hari lalu

BPBD Kalimantan Barat memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada salah satu lahan HGU perusahaan sawit di Kabupaten Sanggau. ANTARA/HO : BPPD Kalbar
Karhutla Meluas 13 Ribu Hektare di Kalimantan Barat, Berisiko Memicu Kabut Asap

BPBD Kalimantan Barat mengungkapkan areal seluas lebih 13 ribu hektare terbakar pada periode Januari-Agustus 2024. Mitigasi karhutla perlu diperkuat.


KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

6 hari lalu

Aksi meniti slackline saat mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup gelar aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berdampak pada perusakan lingkungan di Bandung, Senin, 26 Oktober 2020.  Mereka melakukan kampanye di persimpangan jalan dan pembentangan spanduk di flyover Pasupati. TEMPO/Prima Mulia
KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

ICEL menilai Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024 harus diselaraskan dengan beleid sejenis yang sudah ada. Mereka menunggu komitmen sejenis dari Polri


Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: Permen Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan

7 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melakukan aksi unjuk rasa zero tolerance policy Citarum Harum di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2024. TEMPO/Prima Mulia
Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: Permen Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan

Permen LHK adalah salah satu produk yg sudah lama ditunggu para aktivis lingkungan karena banyaknya kasus-kasus kriminalisasi.