Layanan IBM untuk Pusat Data UKM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • IBM

    IBM

    TEMPO.CO , Jakarta - Riset International Data Centre (IDC) pada tahun lalu menunjukkan bahwa dua per tiga dari seluruh proyek TI di perusahaan mengalami pembengkakan anggaran, dan terlambat dari jadwal yang ditetapkan.

    Selain itu disebutkan pula bahwa dana yang dialokasikan perusahaan untuk inovasi TI umumnya "mepet", hanya 30 persen dari total anggaran TI.

    Untuk menyiasati hal ini, IBM meluncurkan PureSystems, jajaran sistem terbaru yang dirancang agar dapat mengurangi biaya, waktu, serta kerumitan dalam mengelola IT dalam sebuah perusahaan.

    "PureSystems merupakan kombinasi server, storage, network, hingga aplikasi yang terintegrasi penuh," ujar Fetra Syahbana, Country Manager Systems and Technology Group IBM Indonesia, di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012.

    PureSystems memiliki desain 'Scale-In', di mana sistem dapat menangani aplikasi dua kali lebih banyak dibanding beberapa sistem IBM lain. Dampaknya adalah peningkatan kekuatan komputasi per meter persegi ruang pusat data.

    IBM juga telah menanamkan teknologi Pattern of Expertise dalam PureSystem, atau pola peranti lunak yang bersifat berulang dan dapat diimplementasikan di banyak tempat. Teknologi ini memungkinkan sistem mengotomatisasi pekerjaan dasar dan umum yang menyita banyak waktu dan tenaga.

    Karena itu, menurut Muhammad Faisal, Advisory Technical Sales Specialis TTS-System IBM Indonesia, sistem ini diklaim mampu diimplementasikan dalam waktu singkat, sekitar satu hingga empat jam saja.

    Menurut Fetra, sistem ini cocok digunakan untuk sektor usaha kecil menengah. "Namun sistem ini tidak dibatasi hanya untuk UKM," ujarnya.

    PureSystem terdiri dari dua pilihan produk, yaitu PureFlex dan PureApplication. Perbedaan antara keduanya adalah pada PureApplication, aplikasi berbasis IBM telah diintegrasikan ke dalam sistem tersebut.

    RATNANING ASIH


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.