Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Reporter

image-gnews
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, saat meninjau pemasangan papan pemberitahuan penghentian sementara proyek reklamasi di Kepulaua Riau. (ANTARA/HO-Humas Ditjen PSDKP)
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, saat meninjau pemasangan papan pemberitahuan penghentian sementara proyek reklamasi di Kepulaua Riau. (ANTARA/HO-Humas Ditjen PSDKP)
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan telah menghentikan paksa dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau pada Jumat, 3 Februari 2023. Dua proyek reklamasi milik PT. BSSTEC dan PT. MPP itu dijalankan tanpa dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Hasil pengawasan ruang laut oleh Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Batam," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin,  dari keterangan yang diterima, Sabtu 4 Februari 2023. 

Adin menjelaskan, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang dari perairan pesisir wajib melengkapi diri dengan PKKPRL. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan Perizinan Berusaha, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Dia menyebutkan, dalam kasus ini lahan dasar sebelum reklamasi diketahui merupakan milik pihak ketiga yang telah melakukan perjanjian pinjam pakai tanah dengan PT BSSTEC dan PT MPP. Data yang didapat dari pemilik lahan, pengalokasian lahan yang dipergunakan oleh PT. BSSTEC seluas 30.000 meter persegi, sedangkan PT. MPP seluas 53.623 meter persegi.

Untuk PT. BSSTEC, proyek reklamasi telah berlangsung sejak 10 November 2022. Perusahaan mengaku reklamasi karena longsoran dampak kegiatan penggalian dan penimbunan.

Untuk PT. MPP, proyek reklamasi terindikasi telah berlangsung sejak 3 September 2022 dan telah membangun fondasi. Pengakuan dari perusahaan, fondasi masih berada di dalam pengalokasian lahan yang telah diterbitkan dan masih tersisa 1 meter dari batas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, hasil pemetaan oleh petugas menemukan berbeda: fondasi tersebut keluar dari pengalokasian lahan yang diterbitkan. Petugas juga mendapati bahwa proyek reklamasi maupun pembangunan fondasi belum memiliki PKKPRL.

“Sesuai dengan PermenKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, PT. BSSTEC dan PT. MPP dinyatakan telah melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi Paksaan Pemerintah untuk investigasi lebih lanjut”, ucapnya.

Adi menambahkan, penghentian dua proyek ini adalah langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru, yaitu pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil.


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

10 jam lalu

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing (KIA) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Mei 2024. Kapal Pengawas PSDKP ORCA 02 berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam beserta 20 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kesulitan menemukan aktor di balik kasus perdagangan benur atau benih lobster.


Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

23 jam lalu

Kawasan destinasi wisata Costarina yang teradapat di pesisir Pulau Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

Hargg atiket kapal dan imigrasi, sampai sekarang belum terselesaikan sehingga berdampak buruk kepada sektor pariwisata Kepulauan Riau.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

1 hari lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

1 hari lalu

Awak kapal pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 01 memantau Kapal MV VOX MAXIMA berbendera Belanda yang mengangkut pasir laut di Perairan Teluk Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa satu kapal hisap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada kapal asing mengambil pasir di perbatasan laut Indonesia.


Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

2 hari lalu

(dari kiri kedua) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini pada Konferensi Pers Langkah Baru Garda Pengawal ekonomi Biru. Di Media Center Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta. Kamis, 13 Juni 2024. (Foto: TEMPO/Mochamad Firly Fajrian)
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP, Ishartini menjelaskan hal utama yang jadi kendala ekspor


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

2 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan target indikator utama produksi perikanan 24,58 juta ton pada 2025.


Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

8 hari lalu

Dari kanan, Moderator Didik Agus Suwarsono, Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementrian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, Ketua Umum Nusatic, Sugiarto Budiono, Ketua Asosiasi Eksporter Ikan Hias INOFE ( Indonesia Ornamental Fish Exporter), Teguh Winarno pada acara *Potensi Industri Ikan Hias melalui
Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua untuk urusan ekportir ikan hias, sementara Jepang masih berada di puncak.


AKKP Wakatobi Beri Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Harap Jadi Rujukan Regional

10 hari lalu

Foto bersama seluruh peserta pelatihan pengelolaan kawasan konservasi perairan di AKKP Wakatobi saat kunjungan ke Desa Liya Togo. FOTO/Dok. CoE Wakatobi
AKKP Wakatobi Beri Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Harap Jadi Rujukan Regional

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi adalah kampus vokasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Kunjungan Wisman ke Kepri Menurun, Berdampak Kepada Tingkat Hunian Hotel

11 hari lalu

Beberapa penumpang Bandara Internasional Hang Nadim Batam memasuki ruang tunggu bandara. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kunjungan Wisman ke Kepri Menurun, Berdampak Kepada Tingkat Hunian Hotel

Sebelumnya pemerintah menargetkan kunjungan wisman ke Kepri tahun 2024 sebanyak 3 juta kunjungan