Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbud: Kemampuan Negara Membiayai Pendidikan Tinggi Masih Sangat Terbatas

image-gnews
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nizam mengatakan, pendidikan tinggi yang berkualitas membutuhkan biaya. Sedangkan kemampuan negara untuk membiayai pendidikan tinggi masih sangat terbatas.

"Saat ini dari kebutuhan minimum penyelenggaran pendidikan tinggi sesuai standar itu pemerintah baru bisa mendanai 28 persen,” kata Nizam di Universitas Padjadjaran, Jumat, 21 Juli 2023.

Karena itu, menurut Nizam, perlu gotong royong untuk bisa mencapai standar yang diharapkan bersama. Kalangan yang mampu diminta untuk membayar dana pendidikan sesuai kemampuan, sedangkan bagi kalangan yang tidak mampu perlu dibantu bersama.

"Itu prinsip yang selalu kita tekankan,” kata Nizam.

Dari bermacam kajian internasional, menurut Nizam, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di dunia pendidikan masih termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Indonesia disebutnya tertinggal jauh dari Vietnam dan Myanmar.

“Kita perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa untuk bisa membangun masa depan yang baik, investasi terbaik adalah di pendidikan,” kata Nizam. 

Nizam pun mengajak warga yang mampu untuk bergotong royong mendanai pendidikan anaknya sesuai kemampuan agar lebih bagus dan bisa berlebih. Bagi kalangan yang tidak mampu, harus diupayakan lewat jaringan alumni, pemerintah daerah, KIP Kuliah atau beasiswa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prinsip nomor satu, tidak boleh ada di PTN satu cerita sampai ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah hanya karena alasan ekonomi,” kata Nizam. 

Pada kampus negeri yang membuka seleksi jalur mandiri dan selama ini jadi sorotan, kata Nizam, harus dikawal bersama. Tujuannya agar seleksi masuk perguruan tinggi berjalan sesuai regulasi, berdasarkan kemampuan akademis, dan kemampuan ekonomi. 

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan belakangan ini pihaknya tertantang untuk mengumumkan nilai ujian jalur mandiri yang disebut Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) bagi mahasiswa baru jenjang S1. Menurut dia, perlu integritas kuat dari semua pimpinan untuk melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan kepatuhan.

“Walaupun godaannya banyak tapi kami sepakat semua pimpinan menjunjung tinggi integritas untuk mengedepankan kualitas mahasiswa yang akan diterima,” kata Rina.

Pilihan Editor: 124 Peserta Raih Beasiswa Non-Gelar MOSMA 2023, Amerika Jadi Tujuan Terbanyak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

15 jam lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbud Minta Pemda Antisipasi Kecurangan PPDB

Kemendikbud meminta pemerintah daerah mengawasi PPDB 2024 dengan maksimal.


Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

15 jam lalu

Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

Anggaran Kemendikbud tahun depan dipangkas, berdampak pada alokasi untuk PTN yang ikut turun. Penerimaan dari UKT tetap, dan biaya operasional membengkak. Kemendikbud sebut ada disparitas biaya PTN pada 2025 sebesar Rp 41 triliun.


Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

1 hari lalu

Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

Petisi agar Menteri Pendidikan Jerman mundur diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi menyusul upaya sanksi terhadap akademisi pro-Palestina


KIP Kuliah Merdeka 2024: Anggaran Rp13,9 Triliun untuk Bantu 985.577 Mahasiswa

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
KIP Kuliah Merdeka 2024: Anggaran Rp13,9 Triliun untuk Bantu 985.577 Mahasiswa

KIP Kuliah Merdeka, bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu.


Masa Tunggu Kerja Lulusannya Dinilai Terbaik, Rektor Unissula Semarang: Rajin Bersedekah

2 hari lalu

Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
Masa Tunggu Kerja Lulusannya Dinilai Terbaik, Rektor Unissula Semarang: Rajin Bersedekah

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang membeberkan kunci yang memudahkan lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.


ITB Kebagian Jatah KIP-K Merdeka untuk 787 Mahasiswa Baru

3 hari lalu

Institut Teknologi Bandung. Foto : ITB
ITB Kebagian Jatah KIP-K Merdeka untuk 787 Mahasiswa Baru

Dalam proses seleksi penerima KIP-K, pihak kampus ITB melakukan verifikasi terhadap mahasiswa baru lalu diverifikasi ulang Kemendikbudristek


Kemendikbud Sebut Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2024 Dikenakan Tarif UKT 2023

3 hari lalu

Surat dari Dirjen Diktiristek Abdul Haris yang ditujukan kepada Rektor PTN dan PTNBH terkait pencabutan rekomendasi tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada 75 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta PTN Berbadan Hukum (PTNBH) tahun akademik 2024/2025. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Kemendikbud Sebut Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2024 Dikenakan Tarif UKT 2023

Dirjen Dikti sebut mahasiswa baru 2024 dikenakan tarif UKT 2023.


Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

3 hari lalu

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris saat menghadiri acara Pelepasan Peserta Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT) untuk Rektor Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu 20 April 2024. ANTARA/HO-Kemendikbudristek.
Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

Abdul Haris, mengatakan, penambahan porsi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek bisa menambah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri


Minta Porsi Anggaran Pendidikan Ditambah, Kemendikbudristek: Supaya Bisa Bantu Biaya Operasional Perguruan Tinggi

3 hari lalu

Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
Minta Porsi Anggaran Pendidikan Ditambah, Kemendikbudristek: Supaya Bisa Bantu Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kemendikbudristek sedang melakukan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan membahas tata kelola 20 persen anggaran pendidikan.


KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

3 hari lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.